Imigrasi Cegah ASN Ditjen Pajak Inisial APA ke Luar Negeri Petugas memberikan keterangan pada wajib pajak yang akan melaporkan SPT Tahunan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar di Jakarta, Senin (1/3) (Antaranews)

MerahPutih.com - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melakukan pencegahan terhadap 6 orang. Dua di antaranya adalah Aparatur Sipil Negara dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Dua ASN itu berinisial APA dan DR. Sementara empat orang lainnya adalah RAR, AIM, VL, dan AS. Mereka dicegah lantaran diduga terlibat tindak pidana korupsi.

“Dua orang ASN atas nama inisial APA dan DR, serta 4 orang lainnya yaitu RAR, AIM, VL, dan AS, dicegah karena alasan korupsi. Pencegahan ini berlaku selama 6 bulan mulai 8 Februari 2021 sampai dengan 5 Agustus 2021,” kata Kabag Humas dan Umum Dirjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakara dalam keterangannya, Kamis (4/3).

Baca Juga:

Holding BUMN Ini Buka Lowongan Kerja Saat Pandemi, Yuk Daftar!

Terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah melakukan permintaan pencegahan terhadap sejumlah pihak terkait kasus suap pajak yang menjerat pejabat DIrektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Saat ditanya lebih jauh apakah KPK meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pencegahan terhadap Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Angin Prayitno Aji, pihak lembaga antirasuah tidak menampiknya.

“KPK benar telah mengirimkan surat kepada Ditjen Imigrasi untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap beberapa pihak terkait perkara ini. Pencegahan ke luar negeri tersebut tentu dalam rangka kepentingan kelancaran proses penyidikan agar apabila dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan mereka sedang berada di dalam negeri,”kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (4/3).

Peringatan Hari Pajak
Ilustrasi (ist)

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan telah memecat pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang diduga terlibat tindak pidana suap terkait penurunan nilai pajak terhadap wajib pajak. Kasus ini tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kemenkeu tidak akan mentoleransi tindakan koruptif di lingkungan pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu. Terhadap pejabat Ditjen Pajak yang oleh KPK diduga terlibat suap telah dilakukan pembebasan tugas dari jabatannya agar memudahkan proses penyidikan oleh KPK," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers secara daring, Rabu (3/3).

Baca Juga:

Polisi Dapatkan Sejumlah Rekaman CCTV di Jalan yang Dilalui Editor Metro TV

Namun, Sri Mulyani tak membeberkan nama oknum pejabat Ditjen Pajak yang terlibat tindak pidana suap tersebut. Ia masih mengedepankan azas praduga tak bersalah. Meski demikian, untuk memudahkan KPK mengusut kasus tersebut, Kemenkeu membebastugaskan terduga pelaku.

"Yang bersangkutan juga telah mengundurkan diri dan tengah diproses. Langkah tersebut dilakukan agar penegakkan hukum okeh KPK tidak akan memberikan imbas negatif dari kinerja Ditjen Pajak Kemenkeu," ujarnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bakal Gelar Pilkada Serentak pada Desember, Pemerintah Dianggap Terlalu Gegabah
Indonesia
Bakal Gelar Pilkada Serentak pada Desember, Pemerintah Dianggap Terlalu Gegabah

Ray mengakui semakin cepat Pilkada serentak 2020 dilaksanakan, akan lebih baik daripada menunda terlalu lama.

32 Ribu Vaksin COVID-19 Didistribusikan di Jakarta Pusat
Indonesia
32 Ribu Vaksin COVID-19 Didistribusikan di Jakarta Pusat

Pendistribusian ini melibatkan aparat TNI-Polri untuk mencegah adanya penggelapan jumlah Vaksin dan ancaman selama divaksinasi.

Gerindra: Kebijakan Nadiem Bikin Gaduh
Indonesia
Gerindra: Kebijakan Nadiem Bikin Gaduh

Menteri Nadiem dan para pejabat di lingkungan Kemendikbud harus dievaluasi

Pemerintah Siapkan Rp 100 Miliar Tanggung Akomodasi Isolasi OTG di Hotel Berbintang
Indonesia
Pemerintah Siapkan Rp 100 Miliar Tanggung Akomodasi Isolasi OTG di Hotel Berbintang

Jumlah fasilitas yang disiapkan Kemenparekraf dapat menampung sekitar 14 ribu pasien mulai bulan ini sampai Desember 2020

Jokowi Akui Masih Ada Pekerja Migran Yang Tidak Terlindungi
Indonesia
Jokowi Akui Masih Ada Pekerja Migran Yang Tidak Terlindungi

Tugas semua pihak adalah membuka lapangan kerja baru seluas-luasnya.

Risa Saraswati Setelah Divaksin: Lebih Mengerikan COVID-19 daripada Hantu
Indonesia
Risa Saraswati Setelah Divaksin: Lebih Mengerikan COVID-19 daripada Hantu

Dua selebritis tanah air, Ariel Noah dan Risa Saraswati menjadi bagian dalam program vaksinasi COVID-19 perdana di Bandung, Jawa Barat.

45 Ribu Tenaga Kesehatan di Jabar Terima Vaksin COVID-19 Tahap 1
Indonesia
45 Ribu Tenaga Kesehatan di Jabar Terima Vaksin COVID-19 Tahap 1

“Yang artinya kalau dibagi dua karena satu orang 2 dosisinya, itu hanya cukup kurang lebih untuk 45 ribu tenaga kesehatan di tahap 1,” kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil

Deportasi 1.086 Warga Myanmar, Malaysia Dikecam Aktivis HAM Dalam Negeri
Dunia
Deportasi 1.086 Warga Myanmar, Malaysia Dikecam Aktivis HAM Dalam Negeri

Beberapa anggota parlemen dan sejumlah aktivis hak asasi manusia pada Rabu meminta Pemerintah Malaysia menjelaskan alasan memulangkan lebih dari 1.000 warga Myanmar.

300 PNS Pemkot Jakpus Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
300 PNS Pemkot Jakpus Disuntik Vaksin COVID-19

Jakarta Pusat melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi pejabat pegawai negeri sipil (PNS) eselon II, III, dan IV.

Update COVID-19 di DKI Minggu (26/7): Kasus Positif Bertambah 378 Kasus
Indonesia
Update COVID-19 di DKI Minggu (26/7): Kasus Positif Bertambah 378 Kasus

Untuk Suspek yang masih menjalani isolasi mandiri sebanyak 1.434 orang