MerahPutih.com - Indonesia dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan di tengah pandemi karena didukung oleh kinerja makroekonomi yang kuat serta respon kebijakan yang tegas dan menyeluruh.
Dana Moneter Internasional (IMF) memaparlan, laporan Article IV Consultation tahun 2021 yang dirilis pada 23 Maret 2022, respon pemerintah yang mampu menjaga stabilitas ekonomi meliputi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN serta kebijakan moneter yang akomodatif dan upaya di sektor keuangan untuk mendorong kredit.
Baca Juga:
Begini Efek MotoGP Mandalika Terhadap Ekonomi Daerah
Dewan Direktur IMF mengapresiasi berbagai kebijakan yang ditempuh Indonesia termasuk terkait komitmen pemerintah dalam mengembalikan batas atas defisit fiskal sebesar 3 persen pada 2023 secara gradual.
Kemudian,seperti dalam siaran pers BI, juga mengenai upaya pemerintah Indonesia atas kebijakan moneter untuk berada ahead of the curve dengan tetap memerhatikan tingkat inflasi.
Upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong pendalaman dan inklusi pasar keuangan khususnya melalui digitalisasi serta langkah memitigasi perubahan iklim turut diapresiasi IMF.
IMF juga mengapresiasi upaya reformasi struktural di sektor riil dan sektor keuangan untuk meningkatkan investasi, mendorong pertumbuhan dan memitigasi dampak scarring dari pandemi.
Dalam laporannya, IMF memandang kinerja ekonomi Indonesia akan terus menguat pada tahun 2022-2023 didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan dukungan kondisi komoditas global.
IMF mencermati beberapa faktor risiko yang perlu diwaspadai terutama terkait munculnya varian virus baru dan kemungkinan pengetatan kondisi keuangan global akibat normalisasi kebijakan moneter yang lebih cepat dari perkiraan.
IMF menyampaikan, rekomendasi kebijakan yang sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia terutama terkait normalisasi kebijakan likuiditas, financial deepening dan digitalisasi.
Proyeksi positif IMF tersebut sejalan dengan hasil asesmen Bank Indonesia yang memperkirakan momentum perbaikan ekonomi nasional akan berlanjut pada 2022.
Bank Indonesia berkomitmen terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.
"Sinergi kebijakan dengan otoritas terkait akan dilakukan khususnya dalam rangka akselerasi vaksinasi, pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif dan upaya mendorong peningkatan pembiayaan pada sektor-sektor prioritas," tulis BI.
Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, saat ini Bappenas sedang menyusun langkah transformasi perekonomian Indonesia pascaCOVID-19 yang tidak menggunakan skenario bisnis seperti biasa.
"Perekonomian harus kita geser dari kegiatan ekonomi yang mengandalkan sektor ekstraktif menjadi kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah dari ilmu pengetahuan yang inovatif," katanya.
Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 transformasi ekonomi dilakukan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada komoditas dan meningkatkan aktivitas penciptaan nilai tambah tinggi melalui industri pengolahan yang berdaya saing.
Oleh karena itu, kata dia, dalam penyusunan langkah transformasi ekonomi Indonesia pasca COVID-19 Bappenas menyiapkan 6 strategi besar untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka mencapai visi Indonesia 2045 menjadi negara maju.
"Keenam strategi itu adalah memastikan SDM (Sumber Daya Manusia) Indonesia berdaya saing pada sistem kesehatan, pendidikan, maupun riset dan inovasi," ujarnya. (Asp)
Baca Juga:
Menko Airlangga: Krisis Mengajarkan Pentingnya Ketahanan Kesehatan dan Ekonomi
