Imbas Supersemar Terhadap Kekuasaan Presiden Sukarno Jenderal Soharto menemani Presiden Sukarno saat berpidato. (Foto: Getty Images)

Selain keberadaan naskah asli Supersemar, kontroversi lain lahir dari penafsiran Suharto terhadap isi Supersemar.

Suharto menggunakan Supersemar sebagai transfer of authority atau pengalihan kekuasaaan. Dengan Supersemar di tangan, Suharto nampak perkasa melakukan aksi-aksi di luar kendali sang presiden.

Pada 11 Maret 1966, MC Ricklefs menyebut, permainan manuver halus antara Soeharto terhadap Sukarno justru menghasilkan kekerasan berdarah di Ibu Kota dan berakhir dengan meyakinkan untuk kemenangan Soeharto.

"Dengan kekuasaan Supersemar yang diperolehnya, Soeharto dan para pendukungnya kini menghancurkan sisa-sisa demokrasi terpimpin di hadapan Sukarno yang marah tapi tak mampu berbuat apa-apa," demikian MC Ricklefs dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2004.

Setelah Supersemar berada di tangan Soeharto, lanjut Ricklefs, PKI dan organisasi masa dilarang. Kemudian tanggal 18 Maret, Subandrio, Chaerul Saleh, Imam Syafei, dan sebelas menteri kabinet lainnya ditahan. Soeharto membersihkan sisa-sisa demokrasi terpimpin dan membuat kedudukannya semakin kuat.

Sekira 180 anggota MPRS berkurang akibat penahanan tersebut. Dalam situasi seperti itu, sentimen anti-Sukarno meninggkat di kalangan anggota MPRS. Soeharto kemudian mengundang MPRS untuk bersidang pada Juni-Juli 1966.

MPRS meratifikasi Supersemar, melarang PKI, mengharamkan Marxisme sebagai doktrin politik, menuntut pemilu diadakan pada 1968, dan mendesak Sukarno beri penjelasan tetnagn pelanggaran susila, korupsi, dan mismanajemen ekonomi yang dilakukan pemerintahan demokrasi terpimpin dan tentang peran Sukarno sendiri dalam usaha kudeta pada 1965.

"Gelar 'Presiden Seumur Hidup' dianugerahkan MPRS pada bulan Mei 1963 ditanggalkan. Sukarno juga dilarang untuk mengeluarkan keputusan presiden," tulis Ricklefs.

Soeharto kemudian menunjuk anggota baru parleman dan mendesak agar dilangsungkan sidang pada Maret 1967.

"Tak kalah penting tentu saja adalah bahwa berkat Supersemar itu Jendral Soeharto berhasil mempengaruhi MPRS untuk tidak hanya menjadikan surat perintah itu menjadi TAP MPRS, melainkan juga mencabut status Bung Karno sebagai Presiden Seumur Hidup," tulis Baskara T Wardaya pada Membongkar Supersemar, Dari CIA Hingga Kudeta Merangkak Melawan Bung Karno.

MPRS pun kemudian menolak pidato pertanggungjawaban Sukarno (Nawaksara) berikut perbaikannya, dan pada akhirnya memberhentikan Sukarno sebagai presiden.

Pada 12 Maret MPRS menanggalkan semua kekuasan dan gelar Sukarno serta mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Saat itu, Presiden pertama Indonesia secara de facto pensiun dengan status tahanan rumah dan diisolasi di Istana Bogor. Sukarno tetap berada di sana hinggga wafatnya pada bulan Juni 1970. (*) Noer Ardiansjah

supersemar



Yudi Anugrah Nugroho

LAINNYA DARI MERAH PUTIH