Imbas Pelecehan Seksual, Dishub DKI Pisahkan Penumpang Pria dan Wanita di Angkot Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Penumpang pria dan wanita akan dipisahkan di dalam angkutan kota (angkot) wilayah Jakarta.

Aturan baru tersebut imbas dari peristiwa pelecehan seksual di transportasi umum yang terjadi belum lama ini.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, aturan tersebut direncanakan akan diterapkan pekan ini, setelah disusun petunjuk pelaksanaan (juklak) operasional angkot dengan sejumlah pihak terkait.

Baca Juga:

Orang Tua Keluhkan PPDB, Komisi E Dorong Disdik DKI Bangun Sekolah 8 Lantai

"Jadi kami dalam minggu ini kami akan mengeluarkan petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan standar pelayanan minimum untuk layanan angkutan kota, sehingga untuk angkot di Jakarta tentu layanannya adalah tempat duduknya ada dua baris, yang di sisi kiri dan sisi kanan," kata Syafrin di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (11/7).

Nantinya ketika kebijakan ini diterapkan, lanjut y, penumpang wanita diminta duduk di sisi kiri angkot atau kursi berkapasitas empat orang. Sementara untuk pria di sebelah kanan, yakni kursi untuk enam orang.

"Dalam juklak akan mengarahkan seluruh operator mikrotrans maupun angkot untuk penumpang yang wanita diprioritaskan duduk di sisi sebelah kiri sementara yang pria akan diarahkan untuk duduk di sisi sebelah kanan," paparnya.

Baca Juga:

Pesan Anies kepada Ketum Perbasi DKI Lexyndo Hakim

Syafrin mengatakan, dengan kebijakan ini diharapkan potensi terjadinya pelecehan seksual bisa diminimalisir. Pasalnya, penumpang pria dan wanita tidak lagi duduk bersebelahan serta lebih mudah dipantau oleh pramudi angkot.

"Sehingga akan ada pemisahan secara fisik, tidak lagi bercampur dan dengan pola ini tentu kita berharap bahwa pramudi akan dengan mudah mengawasi karena spion di tengah akan memantau jika terjadi pergerakan antar-penumpang," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Kejati DKI Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Rp 13,6 Miliar di Dinas Bina Marga

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Berikut Poin-Poin Penting UU TPKS yang Baru Diteken Jokowi
Indonesia
Berikut Poin-Poin Penting UU TPKS yang Baru Diteken Jokowi

"Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," demikian bunyi Pasal 93 pada UU ini, yang dipublikasikan di laman resmi Sekretariat Negara, Rabu (11/5)

 Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter Masih Sulit Didapat di Pasaran
Indonesia
Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter Masih Sulit Didapat di Pasaran

Seluruh eksportir yang akan mengeskpor wajib memasok/mengalokasikan 20 persen dari volume ekspornya dalam bentuk CPO dan RBD Palm Olein ke pasar domestik.

Bekas Bos Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara
Indonesia
Bekas Bos Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Direktur Utama (Dirut) PT Asabri Maret 2016 - Juli 2020 Letjen Purn Sonny Widjaja dituntut 10 tahun penjara ditambah denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti bersama-sama mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 22,788 triliun dari pengelolaan dana PT. Asabri (Persero).

Presiden Joe Biden Akan Sambut Jokowi dan Para Pemimpin ASEAN
Dunia
Presiden Joe Biden Akan Sambut Jokowi dan Para Pemimpin ASEAN

KTT khusus kali ini merupakan kelanjutan dari partisipasi Biden dalam KTT AS-ASEAN pada Oktober 2021.

Keamanan Kondusif, Bandara Aminggaru Puncak Segera Dibuka Kembali
Indonesia
Keamanan Kondusif, Bandara Aminggaru Puncak Segera Dibuka Kembali

Polisi terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna mempercepat pengoperasian kembali Bandara Aminggaru di Ilaga yang selama beberapa hari ini ditutup pascapenyerangan oleh kelompok bersenjata.

Raker DPP Forkabi Bahas Program Kerja 5 Tahun Mendatang
Indonesia
Raker DPP Forkabi Bahas Program Kerja 5 Tahun Mendatang

Rapat Kerja (Raker) DPP Forum Anak Betawi (Forkabi) ke-1 membahas program kerja untuk 5 tahun mendatang.

1,2 Miliar Liter Minyak Goreng Subsidi Digelontorkan Mulai Pekan Depan
Indonesia
1,2 Miliar Liter Minyak Goreng Subsidi Digelontorkan Mulai Pekan Depan

Pemerintah akan memakai mekanisme Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan menggunakan subsidi Rp 3.000 per liter.

Warga Jakarta Wajib Memilah dan Mengelola Sampah di Tingkat RW
Indonesia
Warga Jakarta Wajib Memilah dan Mengelola Sampah di Tingkat RW

Warga Jakarta wajib memilah sampah sejak dari rumah dan mengeluarkan sampah sesuai jadwal pengangkutannya.

Gibran: Rekrutmen Ratusan Tenaga PPPK Non Guru Tidak Bebani APBD
Indonesia
Gibran: Rekrutmen Ratusan Tenaga PPPK Non Guru Tidak Bebani APBD

"Kita sudah mempertimbangkan berdasarkan kebutuhan jadi tidak pemborosan atau membebani karena gajinya dari APBD," kata dia.

Kapolri Singgung Pelanggaran Oknum Polri Saat Lantik Sejumlah Pati
Indonesia
Kapolri Singgung Pelanggaran Oknum Polri Saat Lantik Sejumlah Pati

Jangan memberikan beban yang berpotensi menjadi penyimpangan