Imbas Larangan Mudik, Pemerintah Diminta Beri Bantuan ke Pengusaha Transportasi Sejumlah penumpang KM Egon asal Kumai Kalimantan Tengah berjalan usai tiba di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (18/6). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

MerahPutih.com - Pemerintah Pusat harus memberikan bantuan kepada pengusaha transportasi umum baik darat, laut dan udara yang nantinya akan terimbas kebijakan larangan mudik lebaran 2021.

Hal ini penting diperhatikan pemerintah agar pengusaha transportasi tidak gulung tikar dan untuk keberlangsungan usahanya.

Baca Juga

Mudik Dilarang, DKI Pertimbangkan Berlakukan Surat Izin Keluar Masuk

"Pengusaha transportasi umum darat wajib mendapatkan bantuan subsidi seperti halnya moda udara, laut dan kereta," kata Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, Djoko Setijowarno kepada MerahPutih.com, Minggu (28/3).

Berkaca pada tahun lalu pengusaha transportasi darat yang sangat merasakan dampak kebijakan larangan mudik lebaran. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diusulkan Organda tidak ditanggapi serius oleh pemerintah.

Kedatangan para pemudik di stasiun kereta. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
Kedatangan para pemudik di stasiun kereta. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

Lanjut Djoko, adanya bantuan ke pengemudi transportasi umum selama tiga bulan, kenyataannya tidak tersalurkan tepat sasaran. Pengemudi ojek justru ikut mendapatkan bantuan itu.

"Tidak ada kordinasi dengan Organda setempat. Tidak ada satupun instansi pemerintah memiliki data pengemudi transportasi umum yang benar," jelasnya.

Djoko juga mendorong pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelarangan Mudik Lebaran Tahun 2021. Supaya ada anggaran khusus bagi Polri dalam melaksanakan pelarangan mudik sehingga dapat bekerja maksimal.

"Sepertinya ini akan mengulang kesalahan masa lalu. Jika tidak dilakukan evaluasi menyeluruh. Polri yang memiliki wewenang di jalan raya tidak mampu melarang sepenuhnya," ungkapnya.

Seperti diketahui, Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PKM) Muhajir Effendi melarang semua kalangan untuk mudik lebaran, mulai 6-17 Mei 2021.

Adapun larang mudik lebaran 2021 dilakukan untuk menekan meluasnya kasus COVID-19 yang mungkin terjadi setelah mudik. (Asp)

Baca Juga

Mudik Sudah Dilarang, Menteri Jangan Beda Kebijakan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sembako Bakal Kena PPN 12 Persen, PKS: Rakyat Semakin Terbebani
Indonesia
Sembako Bakal Kena PPN 12 Persen, PKS: Rakyat Semakin Terbebani

“Di mana-mana kalau resesi itu, pajak dikurangi jadi sekecil mungkin. PPN atas Sembako maupun kenaikan PPN lainnya akan semakin membebani rakyat,” kata Amin

Gak Perlu Panik, Warga Positif COVID-19 Diminta Hubungi Camat atau Lurah
Indonesia
Gak Perlu Panik, Warga Positif COVID-19 Diminta Hubungi Camat atau Lurah

Warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Bandung diminta untuk menghubungi camat atau lurah untuk meminta isolasi mandiri (isoman).

BPBD Banten Imbau Wisatawan Tidak Berenang di Pantai Selatan Lebak
Indonesia
BPBD Banten Imbau Wisatawan Tidak Berenang di Pantai Selatan Lebak

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten mengimbau wisatawan untuk tidak berenang di pantai selatan Lebak guna menghindari kecelakaan laut.

Sekwan Positif COVID-19, Karyawan DPRD DKI Diminta Tes Corona
Indonesia
Sekwan Positif COVID-19, Karyawan DPRD DKI Diminta Tes Corona

Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Hadameon Aritonang dinyatakan terpapar virus COVID-19.

[HOAKS atau FAKTA] Tokopedia Beri Hadiah Rp150 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Tokopedia Beri Hadiah Rp150 Juta

Beredar pesan undian Tokopedia melalui layanan pesan singkat. Dalam pesan tersebut, disebutkan bahwa pengguna telah memenangkan hadiah sebesar Rp150 juta.

Luhut Akui Kondisi Pandemi Pengaruhi Kepercayaan Investor
Indonesia
Luhut Akui Kondisi Pandemi Pengaruhi Kepercayaan Investor

Konsumsi yang menurun setiap kasus naik menyebabkan investor menimbang kembali investasinya (wait and see).

Hakim Tolak Justice Collaborator Brigjen Prasetijo
Indonesia
Hakim Tolak Justice Collaborator Brigjen Prasetijo

Status JC memungkinkan seorang terpidana mendapat berbagai keringanan dalam hal masa hukumannya

Jadi Temuan BPK, PNS DKI Kembalikan Kelebihan Pembayaran Gaji
Indonesia
Jadi Temuan BPK, PNS DKI Kembalikan Kelebihan Pembayaran Gaji

BPK menemukan kelebihan pembayatan gaji dan tunjangan kinerja daerah (TKD) pada PNS yang telah wafat atau pensiun pada 2020 dengan jumlah Rp 862,7 juta.

DPR Sentil KKP Yang Belum  Bikin PNBP Ekspor Benur
Indonesia
DPR Sentil KKP Yang Belum Bikin PNBP Ekspor Benur

KKP harus menerbitkan peraturan PNPB BBL dalam jangka waktu maksimal 60 hari berdasarkan kesepakatan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama.

AKP Robin Ancam Bos PT Tenjo: Senin tidak Dibayar, Bapak Tersangka
Indonesia
AKP Robin Ancam Bos PT Tenjo: Senin tidak Dibayar, Bapak Tersangka

"Terdakwa (Robin) lalu menyampaikan 'bapak bayar Rp 350.000.000, saja untuk tim dan tidak harus sekali bayar lunas. Yang penting masuk dananya hari Senin, karena jika tidak hari Senin dibayar, Bapak akan dijadikan tersangka pada ekspos pada hari Senin jam 16.00'," kata Lie.