Imbas Larangan Mudik, Pemerintah Diminta Beri Bantuan ke Pengusaha Transportasi Sejumlah penumpang KM Egon asal Kumai Kalimantan Tengah berjalan usai tiba di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (18/6). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

MerahPutih.com - Pemerintah Pusat harus memberikan bantuan kepada pengusaha transportasi umum baik darat, laut dan udara yang nantinya akan terimbas kebijakan larangan mudik lebaran 2021.

Hal ini penting diperhatikan pemerintah agar pengusaha transportasi tidak gulung tikar dan untuk keberlangsungan usahanya.

Baca Juga

Mudik Dilarang, DKI Pertimbangkan Berlakukan Surat Izin Keluar Masuk

"Pengusaha transportasi umum darat wajib mendapatkan bantuan subsidi seperti halnya moda udara, laut dan kereta," kata Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, Djoko Setijowarno kepada MerahPutih.com, Minggu (28/3).

Berkaca pada tahun lalu pengusaha transportasi darat yang sangat merasakan dampak kebijakan larangan mudik lebaran. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diusulkan Organda tidak ditanggapi serius oleh pemerintah.

Kedatangan para pemudik di stasiun kereta. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
Kedatangan para pemudik di stasiun kereta. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

Lanjut Djoko, adanya bantuan ke pengemudi transportasi umum selama tiga bulan, kenyataannya tidak tersalurkan tepat sasaran. Pengemudi ojek justru ikut mendapatkan bantuan itu.

"Tidak ada kordinasi dengan Organda setempat. Tidak ada satupun instansi pemerintah memiliki data pengemudi transportasi umum yang benar," jelasnya.

Djoko juga mendorong pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelarangan Mudik Lebaran Tahun 2021. Supaya ada anggaran khusus bagi Polri dalam melaksanakan pelarangan mudik sehingga dapat bekerja maksimal.

"Sepertinya ini akan mengulang kesalahan masa lalu. Jika tidak dilakukan evaluasi menyeluruh. Polri yang memiliki wewenang di jalan raya tidak mampu melarang sepenuhnya," ungkapnya.

Seperti diketahui, Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PKM) Muhajir Effendi melarang semua kalangan untuk mudik lebaran, mulai 6-17 Mei 2021.

Adapun larang mudik lebaran 2021 dilakukan untuk menekan meluasnya kasus COVID-19 yang mungkin terjadi setelah mudik. (Asp)

Baca Juga

Mudik Sudah Dilarang, Menteri Jangan Beda Kebijakan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penasihat Keamanan Trump Positif COVID-19
Dunia
Penasihat Keamanan Trump Positif COVID-19

Seorang pejabat administrasi mengatakan O'Brien tidak memiliki kontak dengan presiden dalam beberapa hari.

Wartawan Hati-Hati Dikadali, Pelajari Trik-Trik Ngeles Narasumber Ini
Indonesia
Wartawan Hati-Hati Dikadali, Pelajari Trik-Trik Ngeles Narasumber Ini

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terlihat menghindari awak media ketika dimintai komentar terkait sidang dugaan pelanggaran etik yang dilakukannya.

Ribuan Pengendara Gagal Lebaran di Kampung Halaman Setelah Diputar Balik
Indonesia
Ribuan Pengendara Gagal Lebaran di Kampung Halaman Setelah Diputar Balik

Ribuan pengendara terpaksa gagal Lebaran di kampung halaman. Mereka diputar balik selama selama 4 hari larangan mudik 2021 pada 6-9 Mei.

Ini Alasan Wacana Ganjil Genap untuk Motor Mesti Ditolak
Indonesia
Ini Alasan Wacana Ganjil Genap untuk Motor Mesti Ditolak

Tak hanya di kendaraannya, tapi selama perjalanan akan masalah

Rawan Terjadi Pencemaran Nama Baik, KPK Diminta Pastikan "Nasib" Azis Syamsuddin
Indonesia
Rawan Terjadi Pencemaran Nama Baik, KPK Diminta Pastikan "Nasib" Azis Syamsuddin

Azis Syamsuddin diduga telah memperkenalkan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP) dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS) yang kini jadi tersangka.

Ini Modus Operandi Para Travel Gelap yang Nekat Berangkatkan Pemudik
Indonesia
Ini Modus Operandi Para Travel Gelap yang Nekat Berangkatkan Pemudik

Layanan travel gelap tidak membutuhkan persyaratan yang rumit

91 Ribu Prajurit TNI Diturunkan Kawal Vaksinasi Nasional
Indonesia
91 Ribu Prajurit TNI Diturunkan Kawal Vaksinasi Nasional

Mabes TNI mengerahkan 91.817 personel dan menyiapkan 109 Rumah Sakit TNI di 34 Provinsi di seluruh Indonesia untuk mendukung Program Vaksinasi Nasional COVID-19.

Pemprov DKI Kembali Berlakukan SIKM, Ini Warga yang Diberikan Izin
Indonesia
Pemprov DKI Kembali Berlakukan SIKM, Ini Warga yang Diberikan Izin

Pemprov DKI Jakarta dipastikan akan menerapkan kembali kebijakan SIKM guna membantu pemerintah pusat dalam aturan larangan mudik Lebaran 1442 Hijriah.

KPK Tangkap Menteri Edhy, Tampar Kredibilitas Prabowo dan Pemerintah
Indonesia
KPK Tangkap Menteri Edhy, Tampar Kredibilitas Prabowo dan Pemerintah

dampak dari penangkapan terhadap menteri KKP tentu bisa menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintah.

Tingkat Keterisian RS COVID-19 di DKI Capai 79 Persen
Indonesia
Tingkat Keterisian RS COVID-19 di DKI Capai 79 Persen

Keterpakaian tempat tidur rawat inap dan ruang ICU di 98 RS Rujukan COVID-19 di Jakarta terjadi peningkatan selama sebulan terakhir.