Imbas Dugaan Penipuan Rp 264 Juta, Lurah dan Bendahara Duri Kepa Dibebastugaskan Lurah Duri Kepa Kecamatan Kebin Jeruk Jakarta Barat ,Marhali, Selasa (12/9/2021) (ANTARA / Walda)

MerahPutih.com - Lurah Duri Kepa, Jakarta Barat Marhali dan Bendahara Kelurahan Duri Kepa, Devi Ambarsari dibebastugaskan imbas dugaan utang sebesar Rp 264,5 juta kepada warga Kota Tangerang.

Saat ini keduannya masih menjalani pemeriksaan oleh pihak camat di wilayahnya. Pemeriksaan ini untuk menelusuri kasus dugaan penipuan pinjaman uang warga ratusan juta rupiah tersebut.

"Sudah dipanggil sama atasan langsung dan terinformasi sudah keluar surat pembebasan sementara dalam jabatan ASN," ucap Wali Kota Jakarta Barat, Yani Wahyu Purwoko kepada MerahPutih.com, Jumat (29/10).

Baca Juga:

Pemprov DKI dan DPRD Tanding di Lapangan JIS, Anies: Kolaborasi Eksekutif dan Legislatif

Pembebastugasan keduanya juga sambil menunggu keputusan ketetapan hukuman disiplin. Setelah pemeriksaan oleh pihak camat, keduanya akan ditindaklanjuti ke Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Sambil menunggu hasil pemeriksaan camat dan Inspektorak keduannya kini bertugas menjadi staf di pemerintah kota (Pemkot) Jakarta Barat. "Ya lurah dan bendahara, itu nanti kita lakukan pembinaan dibagian pemerintahan," kata mantan Kasatpol PP DKI Jakarta ini.

Untuk diketahui, kasus dugaan penipuan peminjaman uang Lurah Duri Kepa sebesar Rp 264,5 juta munyeruak setelah muncul surat somasi korban warga Kota Tangerang berinisial SK.

SK mengaku pernah dua kali melayangkan somasi kepada Kelurahan Duri Kepa untuk menagih utang sebesar Rp 264,5 juta. Somasi pertama dilayangkan dan ditandatangani pada 6 Oktober 2021. Terdapat lima poin dalam somasi yang langsung ditujukan kepada Lurah Duri Kepa Marhali.

Lurah Duri Kepa Marhali saat ditemui di kantornya, Kamis (28/10/2021) (ANTARA / Walda)

Salah satu poin yang terdapat dalam somasi itu, SK menagih piutangnya kepada Kelurahan Duri Kepa.

"Kami mensommier/memperingatkan saudara (pihak Kelurahan Duri Kepa), agar segera melaksanakan kewajiban saudara atas utang-utan tersebut kepada klien (SK) kami dalam waktu tujuh hari sejak surat somasi ini saudara terima," kata kuasa hukum SK, Akung Kurnia, dalam surat somasi yang tersebar.

Pihak Kelurahan Duri Kepa kemudian mengirim jawaban atas somasi itu pada 13 Oktober 2021. Jawaban atas somasi itu ditandatangani langsung oleh Lurah Marhali.

Ada tiga poin yang ditulis pada jawaban atas somasi. Poin pertama, disebutkan bahwa pihak kelurahan tidak menerima bukti rekening koran dari SK.

Baca Juga:

Awak Bus TransJakarta Diminta Hati-Hati, DPRD DKI: Karena Kita Subsidi

Marhali menyatakan jika Kelurahan Duri Kepa tidak memiliki utang ke SK. Setelah menerima jawaban somasi yang pertama, SK kembali geram dan mengirim somasi kedua yang ditujukan lagi kepada Marhali pada 12 Oktober 2021.

Sayangnya, Kelurahan Duri Kepa tak pernah menjawab somasi kedua hingga saat ini. Hingga akhirnya SK melaporkan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana yang dilakukan Kelurahan Duri Kepa ini ke Polres Metro Tangerang Kota setelah pinjaman itu tak dikembalikan. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Bansos Dihentikan meski PPKM Terus Diperpanjang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bansos Dihentikan meski PPKM Terus Diperpanjang

Akun Facebook bernama Januarie Whl memposting narasi yang mengklaim bantuan sosial dihentikan saat PPKM diperpanjang.

Jokowi Sebut 323 Juta Orang Terancam Hadapi Kerawanan Pangan Akut
Indonesia
Jokowi Sebut 323 Juta Orang Terancam Hadapi Kerawanan Pangan Akut

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan negara G7 dan G20 untuk bersama-sama mengatasi krisis pangan yang saat ini mengancam rakyat di negara-negara berkembang jatuh ke jurang kelaparan dan kemiskinan ekstrem.

Jokowi Sebut Predikat WTP Merupakan Pencapaian Baik di Tahun yang Berat
Indonesia
Jokowi Sebut Predikat WTP Merupakan Pencapaian Baik di Tahun yang Berat

Pemerintah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021.

14 RT di Jakarta Masuk Wilayah Zona Merah COVID-19
Indonesia
14 RT di Jakarta Masuk Wilayah Zona Merah COVID-19

Jakarta Barat menjadi kawasan dengan jumlah zona merah COVID-19 terbanyak

PPKM Jakarta Level 1, Penumpang Bus AKAP Mulai Meningkat
Indonesia
PPKM Jakarta Level 1, Penumpang Bus AKAP Mulai Meningkat

Saat DKI Jakarta berstatus PPKM level dua, jumlah keberangkatan penumpang paling banyak hanya 10 orang per hari. Bahkan, pada 1 November hanya ada empat penumpang per hari.

DPD Mulai Usut PCR, UU Cipta Kerja dan BLBI Lewat Pansus
Indonesia
DPD Mulai Usut PCR, UU Cipta Kerja dan BLBI Lewat Pansus

Pembentukan 3 Pansus disepakati pada Sidang Paripurna ke-6 DPD RI tanggal 16 Desember 2021.

Telanjur Terbit, Anies akan Revisi Aturan PPKM Level 3 Nataru DKI
Indonesia
Telanjur Terbit, Anies akan Revisi Aturan PPKM Level 3 Nataru DKI

Orang nomor satu di Jakarta ini menegaskan, begitu Inmendagri soal aturan Nataru keluar maka Pemprov DKI akan merevisi Pergub lama dengan menyesuaikan yang baru.

Warga Nunukan Sambut Gembira Rencana Pembukaan Perbatasan Tawau Malaysia
Indonesia
Warga Nunukan Sambut Gembira Rencana Pembukaan Perbatasan Tawau Malaysia

Dibukanya penyeberangan Nunukan-Tawau roda ekonomi segera pulih karena sebagian besar masyarakat di daerah itu bersumber dari luar negeri (Malaysia).

Anies Keluarkan Surat Edaran Cegah Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja
Indonesia
Anies Keluarkan Surat Edaran Cegah Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja

Pemprov DKI Jakarta tidak menolerir segala bentuk kasus kekerasan di lingkungan kerja, termasuk kekerasan seksual.

Pemprov DKI Diminta Stabilkan Harga Tepung Terigu yang Melonjak
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Stabilkan Harga Tepung Terigu yang Melonjak

Pemerintah harus buka mata terkait melonjaknya harga bahan pokok saat puasa dan menjelang Idulfitri 2022. Terbaru, harga tepung terigu naik mencapai 2.000 per kilogram (Kg) dan sebelumnya minyak goreng.