Imam Nahrawi Ancam Bongkar Pihak Penerima Suap Dana Hibah KONI Imam Nahrawi menjalani sidang dakwaan yaitu penerimaan suap sebesar Rp11,5 miliar dan gratifikasi Rp8,648 miliar di pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (14/2). ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi tak mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum KPK. Namun, Imam mengancam akan membongkar pihak lain yang terlibat dalam kasus yang menjeratnya.

Imam didakwa menerima suap sebesar Rp 11.5 miliar untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Baca Juga

Imam Nahrawi Didakwa Terima Suap Rp 11,5 M Plus Gratifikasi Rp 8,6 M

Tak hanya menerima suap, Imam juga disebut menerima gratifikasi bersama-sama dengan Miftahul Ulum. Imam diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya sebesar Rp 8,6 miliar. Seusai persidangan, Imam menyebut dakwaan Jaksa KPK keliru.

"Banyak narasi fiktif (dalam dakwaan) disini. Nanti kami akan lihat (dalam pemeriksaan saksi)," kata Imam usai menjalani persidangan perkara kasus suap dana hibah Kemenpora kepada KONI tahun 2019, di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (14/2).

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. (MP/Ponco Sulaksono)
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. (MP/Ponco Sulaksono)

Bahkan, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengancam akan membongkar pihak-pihak yang diduga turut menerima uang panas kasus suap dan gratifikasi yang menjeratnya, dalam persidangan.

"Siap-siap saja yang merasa nerima dana KONI ini, siap-siap," tegas Imam.

Kendati demikian, Imam enggan membeberkan aliran uang panas dana suap KONI kepada sejumlah pihak. Namun, dia meminta dukungan untuk menjalankan proses perkara yang menjeratnya.

"Terimakasih supportnya ya semua teman-teman. terimakasih dukungannya," pungkasnya.

Atas perbuatannya, Imam Nahrawi didakwa melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca Juga

Jaksa KPK Ungkap Peran Menantu Wantimpres Agum Gumelar Dalam Kasus Imam Nahrawi

Imam juga didakwa melanggar Pasal 12B ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Pon)

Kredit : ponco

Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH