Ikuti Keputusan Anies, KPK Keluarkan Kebijakan WFH Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyesuaian terkait penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dimulai sejak hari ini, Senin (14/9).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan mulai hari ini aktifitas pekerjaan dilaksanakan dengan kehadiran fisik menggunakan proporsi 25-75.

"Yaitu 25% bekerja di kantor (BDK) dan 75 % bekerja dari rumah (BDR)," kata Ali Fikri lewat dalam keterangannya, Senin (14/9).

Baca Juga:

Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Ketua KPK Firli Bahuri Dilanjut Pekan Depan

KPK juga mengatur jam kerja untuk pegawainya yakni selama 8 jam dan dibagi dalam beberapa shift. Untuk Senin - Kamis dibagi menjadi dua shift yakni, Shift I (08.00-17.00) dan Shift II (11.00-20.00).

Selanjutnya khusus untuk hari Jumat Shift I yakni pukul 08.00 - 17.30, dan Shift II 11.00 - 20.30. Kemudian terkait pelaksanaan koordinasi atau rapat pihaknya bakal mengutamakan media daring.

"Dalam hal pertemuan tatap muka tidak dapat dihindari, pertemuan dibatasi waktu paling lama 3 jam dengan jumlah peserta maksimal 50 % dari kapasitas ruangan serta tetap memperhatikan jarak aman setiap peserta," ujarnya.

KPK (Foto: Antara)
KPK (Foto: Antara)

Khusus unit kerja pengamanan tetap melaksanakan tugas pengamanan tahanan dan aset selama 1 X 24 jam secara terus menerus dengan sistem shift. Ali menjelaskan selama melaksanakan aktifitas di dalam area gedung, KPK juga selalu mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan seperti wajib memakai masker, melakukan physical distancing dalam pengaturan duduk pada saat di ruang kerja, ruang rapat maupun di dalam lift, rutin mencuci tangan, serta tindakan protokol kesehatan lainnya guna mencegah perluasan COVID-19.

Baca Juga:

KPK Tak Akan Tunda Proses Hukum Paslon yang Maju Pilkada 2020

Sebelumnya, Pemprov DKI memutuskan menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama dua pekan ke depan mulai 14 September 2020. Keputusan itu menyusul tingginya angka kasus positif dan kematian di Jakarta akibat COVID-19. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Sikap KPK Belum Geledah DPP PDIP
Indonesia
Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Sikap KPK Belum Geledah DPP PDIP

Padahal, kata Kurnia, sudah beberapa hari penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat caleg PDIP Harun Nasiku dan eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan itu berjalan.

Fadli Zon Kritik Pemerintah Lambat Evakuasi WNI di Wuhan
Indonesia
Fadli Zon Kritik Pemerintah Lambat Evakuasi WNI di Wuhan

"Tapi WNI di sana harus segera dievakuasi dan diselamatkan. Di situlah negara hadir dengan reaksi cepat dan tepat," tambah Fadli.

PAN Minta KPK Tindaklanjuti Dugaan Korupsi Program Kartu Prakerja
Indonesia
PAN Minta KPK Tindaklanjuti Dugaan Korupsi Program Kartu Prakerja

Kajian KPK terkait program Kartu Prakerja tersebut menjawab sebagian kecurigaan masyarakat

 TKA Tiongkok Masuk Indonesia, PKS: Pemerintah Tidak Peka
Indonesia
TKA Tiongkok Masuk Indonesia, PKS: Pemerintah Tidak Peka

"Pemerintah seharusnya membatasi pergerakan Warga Negara Asing (WNA) yang akan masuk ke Indonesia, sebagaimana pemerintah membatasi masyarakatnya sendiri dengan PSBB, termasuk larangan mudik," ujarnya.

Anies: Sepanjang Juli, 6,051 Orang di Jakarta Positif COVID-19
Indonesia
Anies: Sepanjang Juli, 6,051 Orang di Jakarta Positif COVID-19

Angka itu melonjak tajam karena Pemprov DKI melakukan peningkatan kapasitas tes corona yang mampu dilakukan dalam sehari.

Duduk Perkara John Kei Nekat Serang Pamannya
Indonesia
Duduk Perkara John Kei Nekat Serang Pamannya

John bebas usai pembebasan bersyarat

Bersedia Jabat Ketum Gerindra, Prabowo Ingin Bertarung di Pilpres 2024
Indonesia
Bersedia Jabat Ketum Gerindra, Prabowo Ingin Bertarung di Pilpres 2024

"Tetapi ini baru posisi sementara. Tentu perlu dilihat peta perubahan dukungan dalam dinamika politik ke depan yang masih sangat dinamis," ucapnya.

 Berada Dalam Kendali Presiden Jokowi, KPK Tak Bisa Lagi Independen
Indonesia
Berada Dalam Kendali Presiden Jokowi, KPK Tak Bisa Lagi Independen

"Ya pasti akan ada conflict of interest karena langsung bertanggung jawab kepada presiden, kemudian nanti ada Dewan Pengawas juga yang ditunjuk oleh presiden. Saya kira ini mempunyai potensi tidak akan independen," kata Fadli

Presiden Jokowi Terima Keris Pangeran Diponegoro dari Kerajaan Belanda
Indonesia
Presiden Jokowi Terima Keris Pangeran Diponegoro dari Kerajaan Belanda

keris berwarna keemasan tersebut ditempatkan tak jauh dari mimbar pidato Raja Belanda dan Presiden Jokowi.

 Tak Patuhi Instruksi Anies, Sejumlah Pelajar Ngeluyur di Tempat Keramaian
Indonesia
Tak Patuhi Instruksi Anies, Sejumlah Pelajar Ngeluyur di Tempat Keramaian

"Kami setiap hari melakukan pemantauan (pelajar) di tempat-tempat keramaian di antaranya cafe, warung, warnet, dan RTH," kata Arifin kepada wartawan, Rabu (18/3).