Ikuti Arahan Luhut, Wagub DKI Minta Kantor Pemerintah Pusat Juga WFH 75 Persen Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta, Senin (14/12/2020). (ANTARA/HO/Humas DKI Jakarta)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta mendukung arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang meminta Gubernur Anies Baswedan perketat sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebesar 75 persen.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan, kebijakan WFH 75 persen bakal diterapkan di ibu kota dalam waktu dekat ini.

"Ya segera (diterapkan kerja WFH 75 persen). Kemarin kan kita usahakan secepatnya. Dalam bulan ini? Ya, dalam bulan ini (Desember)," terang Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (16/12).

Baca Juga:

Luhut Minta Perketat Pencegahan COVID-19, Ini Tanggapan Satpol PP DKI

Riza berpendapat, regulasi WFH 75 persen bukan hanya diberlakukan pegawai di lingkungan Pemprov DKI, tapi juga perusahaan swasta dan kantor pemerintahan pusat.

"Tentu kita harapkan kan tidak hanya di wilayah pemda ya. Tapi di pihak swasta, kantor pemerintahan lainnya," papar dia.

Pada prinsipnya, pembatasan jam kerja di Jakarta sudah dilakukan. ASN DKI diterapkan sistem kerja 50 persen dari rumah dan 50 dari kantor, serta bekerja hanya 5,5 jam.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. (Foto: Antara)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. (Foto: Antara)

Dalam 5,5 jam ini, waktu bekerja dibagi dalam dua sif. Pengaturan jadwal kerja Senin sampai Kamis masuk pukul 07.00 hingga 12.30 WIB untuk sif 1. Lalu masuk pukul 10.30 hingga 16.00 WIB untuk sif 2.

"Ya kalau kita di Pemprov kan sudah kita mulai," pungkas Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu.

Baca Juga:

Jam Operasi Mal Dibatasi, Luhut: Bukan PSBB

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan meminta Gubernur Anies Baswedan untuk menerapkan sistem bekerja dari rumah hingga 75 persen mulai 18 Desember sampai 8 Januari 2021.

Luhut juga meminta Anies melakukan pembatasan jam operasional tempat hiburan. Hal ini guna menekan penyebaran virus corona.

"Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mal, dan tempat hiburan," kata Luhut melalui siaran pers di situs resmi Kemenko Marves. (Asp)

Baca Juga:

Luhut Perintahkan Anies Terapkan Kerja Dari Rumah Sampai 75 Persen

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sampai Akhir Tahun Penyaluran FLPP Ditargetkan Capai 110 Ribu Unit
KPR
Sampai Akhir Tahun Penyaluran FLPP Ditargetkan Capai 110 Ribu Unit

Target penyaluran FLPP tahun 2021 sebesar 157.500 unit.

Jokowi Bisa Umumkan Reshuffle Kabinet Pagi Atau Siang Hari
Indonesia
Jokowi Bisa Umumkan Reshuffle Kabinet Pagi Atau Siang Hari

Langkah reshuffle memang semakin mendesak

Pemerintah Cari 3 Orang Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi
Indonesia
Pemerintah Cari 3 Orang Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi

LPI atau Sovereign Wealth Fund (SWF) lahir sesuai dengan amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mengelola investasi pemerintah pusat.

Fatwa Vaksin Sinovac Keluar Sebelum Jokowi Divaksinasi
Indonesia
Fatwa Vaksin Sinovac Keluar Sebelum Jokowi Divaksinasi

Setelah BPOM menerbitkan EUA, maka fatwa MUI terhadap kebolehan vaksin Sinovac tersebut juga akan segera dikeluarkan

Catat, Visi-Misi Gibran-Teguh dan Bajo di Pilkada Solo
Indonesia
Catat, Visi-Misi Gibran-Teguh dan Bajo di Pilkada Solo

"Visi tersebut dijabarkan dalam tujuh misi antara lain memastikan agar tidak ada peningkatan kasus COVID-19 dan memberi aman kepada seluruh masyarakat," ujar Putut

Di Usianya ke-22, PAN Siap Bantu Pemerintah
Indonesia
Di Usianya ke-22, PAN Siap Bantu Pemerintah

Hari-hari ini kondisi bangsa sedang mengalami tantangan serius

Sidang Bansos, Ahli: Penunjukan Langsung Vendor Jadi Kewenangan Penuh PPK
Indonesia
Sidang Bansos, Ahli: Penunjukan Langsung Vendor Jadi Kewenangan Penuh PPK

Mekanisme penunjukkan langsung terhadap vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kewenangan penuh dari pejabat pembuat komitmen (PPK).

Indonesia Alami Gelombang Panas 40 Derajat, Simak Penjelasan BMKG
Indonesia
Indonesia Alami Gelombang Panas 40 Derajat, Simak Penjelasan BMKG

karena kondisi suhu panas dan terik saat ini tidak tergolong sebagai gelombang panas.

Mitos Gunung Merapi yang Sukses Bikin Merinding
Indonesia
Mitos Gunung Merapi yang Sukses Bikin Merinding

Merapi menyimpan berbagai mitos mistis yang bikin merinding.

Pimpinan DPRD Minta Anies Sempurnakan Web SIKM
Indonesia
Pimpinan DPRD Minta Anies Sempurnakan Web SIKM

Adapun membuat SIKM itu melalui website corona.jakarta.go.id.