Ikutan Serang Polsek Ciracas, Oknum Prajurit TNI AL Jadi Tersangka Kantor Polsek Ciracas dibakar massa pada Rabu (12/12) dinihari. (Ist)

MerahPutih.com - Komandan Pusat Polisi Militer, Mayjen TNI Eddy Rate Muis mengatakan, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap puluhan oknum prajurit terkait kasus penyerangan Polsek Ciracas.

Dari pemeriksaan tersebut, sebanyak enam prajurit TNI AL ditetapkan sebagai tersangka, sementara dari matra TNI AU masih dalam pemeriksaan.

Pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap 25 oknum prajurit, terdiri dari 10 oknum prajurit dari matra TNI AL dan 15 lainnya dari TNI AU.

Baca Juga

Anggota TNI Tersangka Kasus Penyerangan Polsek Ciracas Masih Jomlo?

"Dalam pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan, dari oknum TNI AL telah ditetapkan enam orang sebagai tersangka. Sementara oknum TNI AU sampai saat ini terus dilakukan pendalaman sehingga belum bisa disampaikan adanya tersangka," tutur Eddy di Mapuspomad, Jakarta Pusat, Rabu (9/9).

Secara keseluruhan, prajurit TNI dari berbagai matra yang diperiksa adalah sebanyak 106 orang. Dari ratusan prajurit yang diperiksa, sebanyak 56 orang dinyatakan sebagai tersangka.

"TNI AD ada 81 orang, TNI AL 10 orang, TNI AU 15 orang. Tersangka dari tiga angkatan jumlahnya 56 orang dengan perincian TNI AD 50 orang, TNI AL 5 orang, dan TNI AU masih proses pendalaman," terang Eddy.

Penampakan gerombolan penyerang Mapolsek Ciracas. Foto: Dok. Istimewa
Penampakan gerombolan penyerang Mapolsek Ciracas. Foto: Dok. Istimewa

Eddy menambahkan, dari keterangan para tersangka, penyidik menemukan motif oknum prajurit tersebut melakukan aksi penyerangan Polsek Ciracas.

"Pertama, karena terpanggil oleh jiwa korsa. Mereka satu angkatan tidak menerima rekannya diperlakukan atau dianiaya," terangnya.

Adapun alasan kedua, yang bersangkutan berkumpul di tempat kejadian perkara (TKP) karena mendapatkan berita bohong. Atas tindakan yang dilakukan oleh para tersangka, yang bersangkutan dikenai dua pasal.

Baca Juga

50 Anggota TNI AD Jadi Tersangka Penyerangan Polsek Ciracas

Pertama, Pasal 170 KUHP tentang perbuatan tindak pidana pengeroyokan secara terang-terangan dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun 6 bulan. Kedua, Pasal 169 KUHP tentang berkumpul dalam melakukan aksi kejahatan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ma'ruf Amin Minta Reformasi Birokrasi Polri Dikebut
Indonesia
Ma'ruf Amin Minta Reformasi Birokrasi Polri Dikebut

Polri juga diharapkan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi

Balitbang Kemenkes: Herbal Tak Mampu Obati COVID-19
Indonesia
Balitbang Kemenkes: Herbal Tak Mampu Obati COVID-19

Beberapa hari terakhir muncul kesalahpahaman publik yang mengira jamu dapat menjadi obat untuk mengatasi COVID-19

Rencana KPK Adili Harun Masiku Secara In Absentia Diduga Untuk Tutupi Keterlibatan Pihak Lain
Indonesia
Satpol PP Solo Curhat Dapat Perlakuan Kasar Warga Saat Operasi Yustisi Prokes
Indonesia
Satpol PP Solo Curhat Dapat Perlakuan Kasar Warga Saat Operasi Yustisi Prokes

Satpol PP dianggap hanya mencari-cari kesalahan warga, mendapatkan cibiran, ucapan kotor sampai kekerasan fisik dengan dilempar puntung rokok pengguna jalan.

RSD Wisma Atlet Sumbang 3 Persen Kasus COVID-19 Hingga Saat Ini
Indonesia
RSD Wisma Atlet Sumbang 3 Persen Kasus COVID-19 Hingga Saat Ini

Indonesia tengah berusaha menekan jumlah kematian akibat Corona

Selandia Baru Cabut Pembatasan
Indonesia
Selandia Baru Cabut Pembatasan

Perdana Menteri Jacinda Ardern mengatakan, pembatasan Auckland akan ditinjau minggu depan.

Dua Bentrokan Pecah di Dekat Istana! Baku Hantam Tak Terelakkan
Indonesia
Dua Bentrokan Pecah di Dekat Istana! Baku Hantam Tak Terelakkan

Alih-alih mundur, massa justru berhasil makin mendesak aparat makin untuk mendekati Istana

[HOAKS atau FAKTA]: Bioskop XXI Kembali Dibuka, Penonton Wajib Keluar Studio Tiap 30 Menit
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bioskop XXI Kembali Dibuka, Penonton Wajib Keluar Studio Tiap 30 Menit

Beredar gambar tangkapan layar artikel berjudul “Bioskop XXI Kembali Dibuka, Penonton Wajib Keluar Studio Tiap Jeda 30 Menit untuk Hirup Udara Segar!” yang dimuat di situs hai.grid.id pada Senin, 19 Oktober 2020.

KAMI Dipersilakan Kritik Pemerintah Tapi Disertai Data Akurat
Indonesia
KAMI Dipersilakan Kritik Pemerintah Tapi Disertai Data Akurat

"Jika melakukan kritik, sebaiknya kritiknya konstruktif, disertai data-data yang akurat dan solusi penyelesaian masalah. Ini lebih baik daripada sekadar menyalahkan dan mencari kesalahan,” terangnya.

Wanita Indonesia Harus Percaya Diri sebagai Kunci Kelestarian Bumi
Indonesia
Wanita Indonesia Harus Percaya Diri sebagai Kunci Kelestarian Bumi

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu prioritas dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), yakni SDG 5 'Kesetaraan Gender'.