Ikut Vaksinasi COVID-19 Disebut Bentuk Pengamalan Pancasila Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan arahan pada acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik di Lingkup Polri Tahun 2020 dari Jakarta, Selasa (16/2). (Asdep KIP Setwapres)

Merahputih.com - Pemerintah menggencarkan program vaksinasi COVID-19 untuk menciptakan kekebalan kelompok atau Herd Immunity. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut, dengan mengikuti program vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan merupakan wujud dari pengamalan Pancasila.

"Ini sebagai perwujudan dari pelaksanaan sila kedua dan sila ketiga dari Pancasila," kata Wapres Ma’ruf dalam sambutannya pada acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik di Lingkup Polri Tahun 2020 dari Jakarta, Selasa (16/2).

Baca Juga:

Jalan Panjang Pulihkan Ekonomi Jika Pandemi COVID-19 Tidak Ditangani Serius

Ia mengajak seluruh masyarakat agar memahami, mendukung dan mematuhi semua peraturan mengenai protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19.

Mengikuti program vaksinasi nasional dan menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 merupakan langkah kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dengan menjalankan dua hal penting tersebut, masyarakat bisa melindungi diri sendiri dan sesama dari penularan COVID-19. "Karena kita melindungi orang lain termasuk diri dan keluarga kita dari penularan dan serangan pandemi yang mematikan," katanya.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (Foto: Antara/Asdep KIP Setwapres)

Selanjutnya, untuk dapat menciptakan kekebalan kelompok sebagai upaya perlindungan tidak langsung terhadap penyakit menular, maka sedikitnya 182 juta penduduk harus sudah disuntik vaksin COVID-19.

Sehingga, Wapres menegaskan, program vaksinasi COVID-19 nasional di Indonesia harus berhasil. Langkah itu tidak akan mencukupi bila vaksinasi belum mencapai 182 juta penduduk sehingga tercipta herd immunity. "Maka di sinilah kita semua dituntut untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia," katanya.

Baca Juga:

WHO Keluarkan Izin Darurat Vaksin COVID-19 AstraZeneca-Oxford

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa vaksinasi COVID-19 bersifat wajib bagi seluruh masyarakat yang memenuhi syarat dan telah terdaftar dalam data Kementerian Kesehatan.

Pemerintah juga mengatur pemberian sanksi bagi masyarakat yang menolak divaksin atau menghalangi program vaksinasi COVID-19 nasional tersebut. Ia meminta Polri dapat mendukung pemerintah dalam menyukseskan program vaksinasi nasional itu. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Direktur P3S Soroti Wacana Duet Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024
Indonesia
Polda Sumut Periksa Berbagai Saksi Penyuntikan Vaksin Kosong
Indonesia
Polda Sumut Periksa Berbagai Saksi Penyuntikan Vaksin Kosong

Selain itu, penyidik mengaudit jumlah vaksin, vaksin yang digunakan, pencapaian vaksinasi (target) dan lainnya.

Kejagung Gandeng BPKP Audit Kerugian Dugaan Korupsi di Garuda Indonesia
Indonesia
Kejagung Gandeng BPKP Audit Kerugian Dugaan Korupsi di Garuda Indonesia

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diminta audit investigasi kerugian keuangan negara dalam penyewaan pesawat ATR 72-600.

Luncurkan Mobil Listrik IONIQ 5, Jokowi: Kita Harus Jadi Pemain Penting
Indonesia
Luncurkan Mobil Listrik IONIQ 5, Jokowi: Kita Harus Jadi Pemain Penting

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan peluncuran mobil listrik pertama yang dirakit di Indonesia yakni Ioniq 5 buatan PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI).

Lestarikan Permainan Tradisional, Gibran Adakan Festival Bocah Dolanan
Indonesia
Lestarikan Permainan Tradisional, Gibran Adakan Festival Bocah Dolanan

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah berkomitmen untuk tetap melestarikan permainan anak tradisional. Hal itu dilakukan dengan menggelar event Festival Bocah Dolanan di Ndalem Djojokoesoeman, Sabtu-Minggu (27-28/11).

Gibran Bilang Jokowi-Iriana Sudah Kemasi Barang Pribadi dari Istana Negara
Indonesia
Gibran Bilang Jokowi-Iriana Sudah Kemasi Barang Pribadi dari Istana Negara

"Beliau (Iriana) sudah mulai kemasi barang-barang pribadinya (di Istana Jakarta dan Bogor). Karena wis arep rampung toh (sudah mau selesai masa jabatannya)," kata Gibran

Kepala BKN: Data Hasil TWK Pegawai KPK Ada di Dinas Psikologi AD dan BNPT
Indonesia
Kepala BKN: Data Hasil TWK Pegawai KPK Ada di Dinas Psikologi AD dan BNPT

Bima Haria Wibisana mengaku pihaknya sudah tidak memiliki data hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kemenkeu Upayakan Keterjangkauan Harga dan Pasokan Vaksin COVID-19 di 2022
Indonesia
Kemenkeu Upayakan Keterjangkauan Harga dan Pasokan Vaksin COVID-19 di 2022

Sebanyak 116 juta dari total 130 juta dosis vaksin COVID-19 di Indonesia telah didistribusikan menuju daerah. Saat ini, selisih sekitar 5,3 juta dosis vaksin saat ini masih tersimpan sebagai persediaan di pemerintah pusat.

Kasus COVID-19 DKI Melejit, Wisata Ragunan dan Ancol Ditutup
Indonesia
Kasus COVID-19 DKI Melejit, Wisata Ragunan dan Ancol Ditutup

Kebijakan itu berlaku mulai Kamis (24/6) sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.

Aturan Rampung, Pekan Depan Minyak Curah Dijanjikan Banjiri Pasar
Indonesia
Aturan Rampung, Pekan Depan Minyak Curah Dijanjikan Banjiri Pasar

Dari data yang disampaikan Kemenperin ada 104 pabrik minyak goreng se-Indonesia, sementara yang ditarget sebanyak 81 pabrik (dengan kewajiban suplai sebanyak 14 ribu ton per hari)