Ikut Konpres PDIP 'Serang' KPK, Menkumham Yasonna Laoly Dikritik tak Beretika DPP PDIP membentuk tim hukum untuk merespons kasus dugaan suap yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDIP Harun Masiku. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

MerahPutih.com - Pengamat politik Jerry Massie mengkritik langkag Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly yang datang saat konfrensi pers PDIP soal penggeledahan yang dilakukan KPK.

Alasannya, status Yasonna dalam acara jumpa pers itu sebagai pembentuk Tim hukum yang mengecam langkah lembaga antirasuah itu dikritik secara politik tidak beretika.

Baca Juga

"Ngadu" ke Bareskrim, Tim Hukum: PDIP Babak Belur Dipojokan Oleh Pemberitaan

Menurut Jerry, jika hanya berdalih sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Perundang-Undangan seharusnya Yasonna bisa memasrahkannya kepada anggotanya saja.

“Di PDIP banyak kan para advokat, lawyer, berikan mereka kesempatan,” kata Jerry kepada wartawan, di Jakarta, Senin (19/1).

Yasonna
Menkumham Yasonna H. Laoly menjawab pertanyaan awak media seusai membuka Raker Evaluasi Kinerja dan Anggaran Program Administrasi Hukum Umum di Yogyakarta, Jumat. (FOTO ANTARA/Luqman Hakim)

Jerry mengakui memang belum ada UU yang melarang tugas Menkumham untuk melakukan dukungan terhadap kepentingan dari partai dia berasal. Namun, lanjut dia, secara etika tidak pantas muncul di depan saat konpres.

“Tapi kan ada wakilnya yang bisa menggantikan posisinya. Pertanyaan saya kenapa mereka ngotot membentuk tim untuk membela partai habis-habisan," sindir Jerry.

“Saran saya Pak Yasonna lebih fokus ke masalah hukum seperti kasus seorang pelajar yang membela pacarnya dari begal justru terancam hukuman seumur hidup, dan memperbaiki lapas-lapas yang bermasalah,” imbuh dia.

Baca Juga

Polemik Surat Izin Dewas Upaya PDIP Kambing Hitamkan Penyidik KPK

Sementara itu, Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai sikap para menteri yang rangkap jabatan di partai pada akhirnya malah akan merugikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Arya pun berharap Presiden Jokowi memiliki peraturan untuk menterinya agar bisa profesional menjalankan tugas pemerintahan. Bahkan kalau perlu wajib melepas jabatannya di partai.

“Sebaiknya Presiden punya kebijakan khusus untuk meminta menteri-menteri tersebut bekerja profesional sebagai pejabat publik. Ini untuk menghindari konflik kepentingan seperti ini,” kata Arya, mengomentari apa yang dilakukan Menkumham.

Presiden Joko Widodo di Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 di gedung BEI Jakarta, Kamis (2/1) (ANTARA/Desca Lidya Natalia)
Presiden Joko Widodo di Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 di gedung BEI Jakarta, Kamis (2/1) (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly menuai banjir kritikan dari sejumlah pihak setelah hadir dalam konferensi pers PDI-P menindaklanjuti OTT KPK terkait kasus dugaan suap PAW anggota DPR.

Yasonna mengklarifikasi kehadirannya dalam acara itu bukan sebagai Menkumham, melainkan dalam kapasitas Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Perundang-Undangan. Dalam kesempatan itu, PDIP mengumumkan pembentukan tim hukum terkait kasus dugaan pelanggaran hukum KPK dalam upaya penggeledahan kantor DPP partai besutan Megawati Soekarnoputri itu. (Knu)

Baca Juga

Polemik Surat Izin Dewas Upaya PDIP Kambing Hitamkan Penyidik KPK


Tags Artikel Ini

Wisnu Cipto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH