Iklan Bioskop Dicap Kampanye, Jokowi: Kita Sampaikan Apa Adanya screenshot iklan 2 musim 65 bendungan (youtube)

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal polemik iklan berjudul "2 Musim 65 Bendungan" yang diputar di sejumlah bioskop. Menurut Jokowi, masyarakat perlu mendapatkan informasi tentang hasil kerja pemerintah.

"Ya, masyarakat 'kan perlu mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mana yang sudah, mana yang dalam proses, mana yang akan dikerjakan. Kita ini ingin menyampaikan apa adanya, ya," kata Jokowi setelah acara Peresmian Pembukaan Kongres XXXVI Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia di Auditorium The Forest Resort Pamoyanan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/9).

Iklan yang tayang di sejumlah bioskop dan menampilkan hasil pembangunan pemerintah itu dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Sejumlah pihak menyebut iklan itu sebagai kamuflase dari kampanye Joko Widodo untuk Pilpres 2019.

Namun, kata Presiden, sudah menjadi peran dan tugas Komenkominfo untuk menjadi humas pemerintah (government public relations).

Jokowi dan Erick Thohir. Foto: Fotografer Kepresidenan

"Itu 'kan memang tugasnya Kominfo, itu amanat UU bahwa baik pembangunan yang sudah selesai, masih dalam proses, maupun belum selesai harus terus diinfokan agar mereka ikuti. Apa yang dikerjakan pemerintah, apa yang belum, apa yang akan (dikerjakan), 'kan begitu," kata Presiden dikutip Antara.

Ia mengumpamakan tugas tersebut sebagaimana tugas Menteri Penerangan pada masa lalu. "Kalau dahulu 'kan Menteri Penerangan yang menerangkan. Masa suruh diam begini (sambil tutup mulut). Bagaimana?" katanya.

Menurut dia, hal serupa telah disampaikan dan dilakukan kementerian yang dipimpin oleh Rudiantara itu sejak 3 atau 4 tahun lalu. "Ya, itu 'kan dari tiga, empat tahun lalu menyampaikan, sudah disampaikan. Baik lewat YouTube, TV, itu sudah kewajiban Kominfo, itu amanat UU. Lihat saja," katanya.

Sesuai dengan UU, Kementerian Komunikasi dan Informatika menjalankan tugas sebagai humas pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2015, dan Inpres No. 9 Tahun 2015.

Sejumlah pihak menuding Jokowi melakukan kampanye dengan video berurasi 6 menit itu. Salah satunya adalah Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. Lewat akun twitternya, Mardani menyebut video itu bentuk kamuflase.

(*)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH