Ikappi Kritik Penerapan Ganjil Genap di Pasar Relawan PMI menyemprotkan cairan disinfektan di lingkungan Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2020) (ANTARA/Laily Rahmawaty)

MerahPutih.com - Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Abdullah Mansuri menyayangkan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam penerapan ganjil genap di pasar tradisional ibu kota.

Sebab kata Abdullah, aturan toko ganjil genap itu malah akan membuat kerumunan di suatu pasar pada jam-jam tertentu. Karena hanya ada separuh pedagang yang berjualan.

Baca Juga

Ragunan Dibuka untuk Warga DKI Saja, Pengunjung tak Boleh Berkerumun Lebih dari 5 Orang

"Memaksa pedagang dengan sistem ganjil-genap bukan hal yang bijaksana. Kalau (kios) banyak, buka semua, maka tidak akan ada kepadatan,” kata Abdullah di Jakarta Jumat (19/6).

Spanduk pemberitahuan penutupan Pasar Minggu di Kecamatan Pasar Minggu ditutup selama tiga hari 20-22 Juni 2020 dalam rangka sterilisasi pencegahan COVID-19 terpasang di sekitar Pasar Minggu, Jumat (19/6/2020) (ANTARA/HO-Kecamatan Pasar Minggu)
Spanduk pemberitahuan penutupan Pasar Minggu di Kecamatan Pasar Minggu ditutup selama tiga hari 20-22 Juni 2020 dalam rangka sterilisasi pencegahan COVID-19 terpasang di sekitar Pasar Minggu, Jumat (19/6/2020) (ANTARA/HO-Kecamatan Pasar Minggu)

Sebaiknya pemerintah, menurut Abdullah, mengajak seluruh pedagang untuk duduk bareng terkait persoalan tersebut. Sebab, pedagang dirasa kurang mendapatkan sosialisasi dari pemegang kebijakan dalam menerapkan sistem kios ganjil-genap di pasar tradisional.

“Sosialisasi tidak dilakukan dengan baik. Langkah protokol penyebaran Covid-19 ini harus dilakukan secara kebersaaman," tuturnya.

Baca Juga

Akan Lebih Banyak Polisi 'Mobile' Saat CFD Perdana Usai PSBB

Ia mengaku Ikappi akan mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait operasional di pasar tradisional. Namun, penetapan itu harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan para pedagang.

“Harus ada sosialisasi yang masif, bukan hanya kebijakan Pasar Jaya, tp ini juga jadi kebijakan pedagang, mereka adalah pemilik saham di pasar," tutupnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Inflasi 2021 Capai 3 persen, UMP Semua Wilayah Harus Naik
Indonesia
Inflasi 2021 Capai 3 persen, UMP Semua Wilayah Harus Naik

Sangat sulit mengaudit korporasi atau perusahaan yang tidak terdampak COVID-19, karena seluruh sektor juga terdampak corona.

Kemenhub Perintahkan Santunan Keluarga Korban Sriwijaya Air Segera Cair
Indonesia
Kemenhub Perintahkan Santunan Keluarga Korban Sriwijaya Air Segera Cair

Sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2017 kepada korban meninggal dunia akibat kecelakaan mendapatkan santunan sebesar Rp50 juta.

Puluhan Perwira Polisi Terbaik Dinyatakan Lulus Sespimti Polri Dikreg ke-29
Indonesia
Puluhan Perwira Polisi Terbaik Dinyatakan Lulus Sespimti Polri Dikreg ke-29

Mabes Polri menutup pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-29 dan Sespimmen Polri Dikreg ke-60 T.A 2020.

KPK Resmi Supervisi Penanganan Perkara Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Resmi Supervisi Penanganan Perkara Djoko Tjandra

KPK telah dua kali meminta Bareksrim Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengirimkan berkas dan dokumen skandal Djoko Tjandra

Pemerintah Nyatakan KKB Papua sebagai Teroris
Indonesia
Pemerintah Nyatakan KKB Papua sebagai Teroris

Pemerintah melalui Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan menyatakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai kelompok teror.

Solo Masuk PPKM Darurat, Gibran: Mall Tetap Buka
Indonesia
Solo Masuk PPKM Darurat, Gibran: Mall Tetap Buka

"Saya nggak bilang mall ditutup loh. Tetap buka. Tapi nanti ada aturannya. Yang buka hanya yang jualan makanan, obat dan supermarket. Itu pun jam operasionalnya dibatasi," tandasnya

Polisi Punya Waktu 21 Hari Tentukan Status Hukum Munarman dalam Pidana Terorisme
Indonesia
Polisi Punya Waktu 21 Hari Tentukan Status Hukum Munarman dalam Pidana Terorisme

Densus 88 Antiteror Polri masih melakukan pemeriksaan terhadap eks Sekretaris Umum (Sekum) Front Pembela Islam (FPI) Munarman terkait dugaan terorisme.

KPK Soroti Tiga Aset Bermasalah Pemkot Bengkulu
Indonesia
KPK Soroti Tiga Aset Bermasalah Pemkot Bengkulu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti tiga aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu yang bermasalah, yakni tanah SD Negeri 62 di Kelurahan Sawah Lebar, tanah dan bangunan Pasar Pagar Dewa serta aset kendaraan dan mesin senilai Rp11,136 miliar yang tidak jelas keberadaannya.

Dewas Putuskan Direktur Labuksi KPK Langgar Kode Etik
Indonesia
Dewas Putuskan Direktur Labuksi KPK Langgar Kode Etik

Atas pelanggaran etiknya, Mungki dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis.

Anies Banggakan Kemajuan Revitalisasi Taman Ismail Marzuki
Indonesia
Anies Banggakan Kemajuan Revitalisasi Taman Ismail Marzuki

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau perkembangan revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).