Ikan Hias Wajib Pasang Chip, Pemerintah Tantang Produsen Lokal Ikan arwana super red yang dipamerkan pada perhelatan West Borneo Siluk International Contest & Expo ke-7 di Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (17/11). ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/aww.

MerahPutih.com - Pemerintah mendorong produksi microchip dan Radio Frequency Identification (RFID) lokal untuk memantau peredaran dan perdagangan ikan hias yang dilindungi di Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi saat ini sudah mulai mewajibkan pemasangan chip pada ikan arwana.

Microchip itu merupakan sirkuit pengenal terintegrasi yang ditempatkan di bawah kulit ikan. Chip tersebut menggunakan teknologi RFID dan dikenal sebagai tag PIT (Passive Integrated Transponder).

Baca Juga:

Viral Kisah Ikan Arwana Rp2 Juta Digoreng saat Dititip di Kampung

"Saat ini para pelaku usaha arwana membeli piranti ini di pasaran yang umumnya diimpor dari negara lain," kata Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi Safri Burhanuddin, dalam rilis di Jakarta, Selasa (7/7).

Ikan arwana sendiri termasuk dalam satwa yang dilindungi, sehingga dalam peredarannya tanpa chip dapat berujung pada tindak pidana, sebagaimana diatur UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Permenhut No P 19/Menhut-II/2005 dan Permen LHK No 20 Tahun 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi.

arwana
Indukan ikan arwana. (pixabay.com)

Safri menjelaskan selain masih impor, harga microchip impor di Indonesia masih terhitung tinggi, yaitu Rp12.000 per buah, dua kali lipat ketimbang harga di Tiongkok. Menurut dia, proses impornya pun yang terbilang masih sulit. Contohnya, proses impor microchip yang perlu waktu tujuh minggu dan belum tentu selesai tepat waktu.

"Melihat potensinya, kembali saya tekankan, industri microchip dan RFID di dalam negeri ini perlu dikembangkan dan didorong," tantang Safri, dikutip dari Antara.

Dalam perkembangan teknologi saat ini, piranti tersebut juga tidak lagi sepenuhnya berfungsi sebagai ID pengenal, dikarenakan ada teknologi penanda (tagging) lainnya yang sudah juga mulai dikembangkan.

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim Amalyos menjelaskan dalam satu hingga dua minggu ke depan, ditargetkan semua pihak terkait telah duduk bersama dan membuat nota kesepahaman untuk membuat purwarupa yang diharapkan lebih baik dari segi teknologi dan lebih murah dibanding barang impor.

"Kita akan coba kumpulkan data terkait dengan kebutuhannya, dan kita perkuat komunikasi dan koordinasi dengan berbagai sektor. BPPT, LEN, dan juga LIPI siap mendukung penuh, bahkan LIPI sangat antusias untuk set-up awal untuk riset prototype-nya (purwarupanya)," tutup Amalyos. (*)

Baca Juga:

Ikan Cupang Indonesia Diminati Kolektor Luar Negeri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pulang Ziarah, Korban Kecelakaan Bus di Sumedang Diyakini Mati Syahid dan Syahidah
Indonesia
Pinangki Divonis 10 Tahun, Hakim: Tuntutan Jaksa Terlalu Rendah
Indonesia
Pinangki Divonis 10 Tahun, Hakim: Tuntutan Jaksa Terlalu Rendah

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Diresmikan Anies, RS UKRIDA Jadi RS Rujukan COVID-19
Indonesia
Diresmikan Anies, RS UKRIDA Jadi RS Rujukan COVID-19

ubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meresmikan Rumah Sakit Universitas Kristen Krida Wacana (RS UKRIDA) yang berlokasi di Kebon Jeruk, Jakarta Barat menjadi RS rujukan penanganan COVID-19.

DKI Belum Jadwalkan Vaksinasi Bagi Pekerja Swasta Formal
Indonesia
DKI Belum Jadwalkan Vaksinasi Bagi Pekerja Swasta Formal

Indonesia berharap dapat pasokan vaksin dari Sinovac, Novavax, AstraZeneca, Pfizer, dan COVAX/GAVI

Freddy Numberi Ingatkan Masyarakat Papua Jangan Terprovokasi
Indonesia
Freddy Numberi Ingatkan Masyarakat Papua Jangan Terprovokasi

Mantan Menteri Perhubungan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Freddy Numberi, mengingatkan masyarakat Papua mewaspadai provokasi.

Selama Sebulan, 8 Daerah Ini Berstatus Zona Merah COVID-19
Indonesia
Selama Sebulan, 8 Daerah Ini Berstatus Zona Merah COVID-19

Satuan Tugas COVID-19 mengungkapkan ada 8 kabupaten/kota yang menjadi zona merah selama sebulan tanpa perubahan.

Enam Anak Buah Anies Sembuh dari COVID-19, Besok Siap Ngantor Lagi
Indonesia
Enam Anak Buah Anies Sembuh dari COVID-19, Besok Siap Ngantor Lagi

Penghentian aktivitas sementara dan bekerja dari rumah tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur

Serda Aprilio Perkasa Minta Penderita Hipospadia Berani Bersuara
Indonesia
Serda Aprilio Perkasa Minta Penderita Hipospadia Berani Bersuara

Serda Aprilio Perkasa Manganang memberikan pesan kepada para pengidap hipospadia.

PHRI Berharap Pada Wisatawan Lokal
Indonesia
PHRI Berharap Pada Wisatawan Lokal

Sebagian besar wisatawan yang membatalkan reservasi kamar hotel berasal dari Jawa Tengah serta DKI Jakarta.

Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Berikan Kepastian Hukum
Indonesia
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Berikan Kepastian Hukum

Tujuan dari dibentuknya UU Cipta Kerja (Ciptaker) adalah untuk menyederhanakan, menyinkronkan, dan memangkas regulasi yang menghambat penciptaan lapangan pekerjaan.