IDI Pecat Eks Menkes Terawan, Jenderal Andika Tegaskan TNI Manut Putusan Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Aula Merah Putih, Universitas Pertahanan, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/1). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

MerahPutih.com - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan institusinya akan mengikuti keputusan Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait dengan status keanggotaan Letjen Purn. Dokter (dr). Terawan Agus Putranto yang sudah diberhentikan.

Sikap TNI ini diambil Andika merujuk hasil pertemuan dengan Ketua Umum PB IDI dr. Muhammad Adib Khumaidi. Menurut Andika, TNI menghormati keputusan dan aturan internal IDI karena itu jadi hukum yang berlaku bagi anggotanya.

Baca Juga:

Panglima TNI Tanya 'Nasib' Mantan Menkes Terawan pada IDI

"IDI sebagai institusi juga punya kewenangan yang sudah embedded (melekat, red.) di dirinya sejak didirikan, dan menurut saya itu juga menjadi satu hukum atau peraturan perundangan sendiri di internal. Saya menghormati, kami ikut," kata Panglima TNI kepada Ketum PB IDI di Jakarta sebagaimana disiarkan kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa yang diakses, Senin (25/4).

Dalam pertemuan itu, Andika pun bertanya kepada IDI dampak pemberhentian tetap dr. Terawan terhadap izin praktiknya. Pasalnya, dr. Terawan merupakan salah satu ahli di RS Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta.

Tangkapan layar Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menerima kunjungan pengurus PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Jakarta sebagaimana disiarkan kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa yang diikuti, Senin (25/4/2022). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

"Tinggal nanti apa yang harus kami lakukan, misalnya keputusan apa pun dari IDI apakah itu berpengaruh terhadap izin dr. Terawan di RSPAD? Kalau soal keanggotaan, beliau tidak lagi aktif, tetapi sebagai dokter yang juga praktik di rumah sakit kami, itu juga kami akan ikut aturan," kata Andika.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Dr Terawan Dipecat, Sejumlah Dokter Buat IDI Tandingan

Hasil Muktamar Ke-31 IDI di Banda Aceh, Aceh, bulan lalu memutuskan pemberhentian tetap dr. Terawan sebagai anggota. Keputusan itu diambil oleh PB IDI setelah pengurus mendapat rekomendasi dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI.

Walaupun demikian dilansir Antara, pemberhentian itu tidak berpengaruh pada izin praktek dr. Terawan yang saat ini surat izin praktik/SIP-nya masih berlaku sampai 5 Agustus 2023.

Baca Juga:

Merujuk Kasus Terawan Dipecat IDI, Izin Praktik Dokter Bakal Jadi Domain Negara

Namun, problemnya kemungkinan baru muncul setelah masa berlaku SIP dr. Terawan habis, mengingat untuk pengajuan izin baru seorang dokter membutuhkan rekomendasi dari organisasi profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) poin a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Surat rekomendasi itu merupakan bagian dari syarat yang harus dilengkapi oleh seorang dokter saat mengajukan izin praktik. Nantinya, surat izin itu dikeluarkan pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik pemohon setelah mempertimbangkan kelengkapan syarat. (*)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Dokter Terawan Resmi Jadi Milik Jerman

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Mengonsumsi Kopi Pahit Dapat Menyembuhkan Varian Omicron
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Mengonsumsi Kopi Pahit Dapat Menyembuhkan Varian Omicron

Kopi diklaim mampu meningatkan dorongan untuk buang air kecil, sehingga virus corona akan terbuang bersama air seni yang dikeluarkan

Jokowi Dorong Lebih Banyak Wirausahawan dari Kalangan Santri
Indonesia
Jokowi Dorong Lebih Banyak Wirausahawan dari Kalangan Santri

Presiden Joko Widodo mengungkapkan, ekonomi syariah Indonesia berkembang cukup pesat meski di masa pandemi COVID-19.

KPK Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Azis Syamsuddin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi terkait kasus penanganan perkara di Lampung Tengah yang menjerat mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

BMKG Peringatkan Potensi Gelombang Tinggi di Perairan Selatan Jatim
Indonesia
BMKG Peringatkan Potensi Gelombang Tinggi di Perairan Selatan Jatim

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi gelombang laut tinggi bakal terjadi di perairan Selatan Jawa Timur pada 11 hingga 12 Agustus 2021.

Pembahasan RUU TPKS Belum Jelas, Pemerintah Hanya Bisa Nunggu
Indonesia
Pembahasan RUU TPKS Belum Jelas, Pemerintah Hanya Bisa Nunggu

sejauh ini belum ada panggilan rapat membahas soal RUU TPKS tersebut. Namun, pihaknya menghormati kesibukan anggota dewan, mengingat rancangan itu atas inisiatif DPR RI.

Australia Beli Kapal Nuklir, Rivalitas AS dan Tiongkok di Indo-Pasifik Meningkat
Dunia
Australia Beli Kapal Nuklir, Rivalitas AS dan Tiongkok di Indo-Pasifik Meningkat

Kemitraan keamanan trilateral yang terjalin antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat membeli kapal selam nuklir di kawasan Indo-Pasifik

Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19 Individu, DPR: Seharusnya Gratis
Indonesia
Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19 Individu, DPR: Seharusnya Gratis

"Kalau dijual bebas seperti itu, apa nanti malah tidak akan terjadi komersialisasi? Bukankah vaksinasi itu semestinya gratis? Ini yang saya kira perlu diperjelas," ujar Saleh

[Hoaks atau Fakta]: Pakai Masker Bikin Infeksi
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Pakai Masker Bikin Infeksi

sSebagian orang adalah pembawa Staph pada saluran hidung sehingga orang tersebut berpotensi untuk lebih banyak infeksi staph dari pemakaian masker, secara potensial tetapi tidak secara keseluruhan.

[HOAKS atau FAKTA]: Peserta Tes Wawancara Pertamina Harus Bayar Biaya Akomodasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Peserta Tes Wawancara Pertamina Harus Bayar Biaya Akomodasi

Beredar sebuah narasi melalui pesan WhatsApp yang diklaim merupakan surat panggilan wawancara dari PT Pertamina.

Paguyuban Pasundan Sebut Pernyataan Arteria Lukai Masyarakat Sunda
Indonesia
Paguyuban Pasundan Sebut Pernyataan Arteria Lukai Masyarakat Sunda

Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, Didi Turmudzi mengatakan, apa yang dikatakan Arteri Dahlan dalam rapat dengar pendapat di Komisi III DPR RI, menyinggung dan melukai masyarakat Sunda