ICW Ungkit 900 Hari Harun Masiku Belum Tertangkap Bendera setengah tiang berkibar di depan gedung KPK, Kamis (30/9). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024, Harun Masiku, belum ditemukan sejak menjadi buronan pada 2020 silam.

Indonesian Corruption Watch (ICW) menyoroti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum berhasil menangkap mantan calon legislatif (caleg) PDIP itu setelah hilang selama 900 hari. ICW menilai saat ini lembaga antirasuah tak lebih dari sekedar retorik dan penuh kontroversi.

Baca Juga:

Sering Ditanya Keberadaan Harun Masiku, Ketua KPK: Pertanyaan Titipan ya?

"Penindakan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi tak lebih dari sekadar retorik, penuh kontroversi, dan tumpul," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (28/6).

Kurnia menegaskan, kesimpulan ICW ini bukan sekadar analisa kosong. Menurut Kurnia, belum ditangkapnya buronan Harun Masiku menjadi bukti kegagalan KPK.

"Bagaimana tidak, terhitung sejak ditetapkan sebagai tersangka, 900 hari pencarian telah berlalu tanpa menghasilkan temuan signifikan," ujarnya.

Kurnia mengatakan, kasus yang menyeret Harun Masiku menarik untuk diselisik lebih lanjut.

"Melihat fenomena merunduknya KPK saat berhadapan dengan politisi, bukan tidak mungkin hal tersebut membentuk teori kausalitas, yakni, jika suatu perkara melibatkan elite partai politik, maka penindakan lembaga antirasuah itu akan mengendur," imbuhnya.

Baca Juga:

Persilakan Rakyat Tangkap Harun Masiku, KPK Dicap Kibarkan Bendera Putih

Ia pun membeberkan sejumlah kejanggalan terkait penanganan perkara Harun Masiku. Menurut Kurnia, kejanggalan itu tampak jelas, bahkan sejak proses penyelidikan.

"Mulai dari Pimpinan KPK bergeming tatkala pegawainya diduga disekap di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, ketidakjelasan tindakan penggeledahan di kantor PDIP, pemulangan paksa penyidik Rossa Purbo Bekti, hingga penyingkiran tim pencari Masiku melalui Tes Wawasan Kebangsaan," kata dia.

Atas itu, ICW menilai, KPK memang tidak berniat menuntaskan perkara ini dan membiarkan Harun Masiku serta elite partai politik tak tersentuh hukum.

Selain itu, ICW menilai Dewan Pengawas (Dewas) KPK pun turut mendiamkan kejanggalan KPK. Padahal, Pasal 37B ayat (1) huruf a dan f Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah memberikan ruang bagi Dewas untuk terlibat aktif mengawasi seluk beluk pekerjaan KPK, termasuk dalam ranah penindakan.

"Sehingga, dengan pasifnya Dewan Pengawas, dapat dikatakan lembaga baru KPK itu turut menjadi bagian yang melemahkan lembaga antirasuah," kata Kurnia.

Kurnia pun meminta Ketua KPK, Firli Bahuri untuk segera mundur dari kursi pimpinan. Terlebih, tambah Kurnia, selama ini citra KPK juga terus menerus merosot di mata masyarakat pada masa kepemimpinannya. (Pon)

Baca Juga:

Harun Masiku Masih Buron, Novel Baswedan: Harusnya Firli yang Tidak Boleh Tidur Nyenyak

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komisi V DPR Minta PT KAI Tambah Perjalanan KA ke Jateng
Indonesia
Komisi V DPR Minta PT KAI Tambah Perjalanan KA ke Jateng

Anggota Komisi V Sadewo meminta pada PT KAI menambah perjalanan kereta api saat Lebaran khususnya wilayah Jawa Tengah.

 Harga Tes PCR Luar Jawa Ditetapkan Beda Rp 30 Ribu Dengan di Jawa
Indonesia
Harga Tes PCR Luar Jawa Ditetapkan Beda Rp 30 Ribu Dengan di Jawa

Jawa dan Bali merupakan pusat-pusat perdagangan. Sehingga tidak membutuhkan biaya tranportasi yang tidak terlalu besar.

Wagub Riza Minta Pendatang Pastikan Pekerjaan di Jakarta
Indonesia
Wagub Riza Minta Pendatang Pastikan Pekerjaan di Jakarta

Riza berharap, tidak semua orang dari daerah atau kampung harus mengadu keberuntungan di Jakarta.

PSI Tagih Keseriusan Anies Jalankan Gugatan Terkait Polusi Udara
Indonesia
PSI Tagih Keseriusan Anies Jalankan Gugatan Terkait Polusi Udara

Secara konstitusi, Pemprov DKI telah dibekali dengan beberapa aturan

Pengawasan Kendor, Segel Bangunan Liar di Muara Angke Dicopot
Indonesia
Pengawasan Kendor, Segel Bangunan Liar di Muara Angke Dicopot

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Jakarta Utara patut dipertanyakan. Sebab, segel atau garis Satpol PP yang terspasang di bangunan liar di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke dicopot.

Agenda Kerja Presiden Jokowi di Yogyakarta
Indonesia
Agenda Kerja Presiden Jokowi di Yogyakarta

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta pada Rabu (30/3).

2 Tahun Harun Masiku Buron, Polri: Kecil Kemungkinan Lolos Lewat Jalur Resmi
Indonesia
2 Tahun Harun Masiku Buron, Polri: Kecil Kemungkinan Lolos Lewat Jalur Resmi

"Sangat kecil kemungkinan (lolos) melalui jalur resmi," ujar Amur di Jakarta, Rabu (11/8).

Kemnaker Terima 4.058 Laporan THR
Indonesia
Kemnaker Terima 4.058 Laporan THR

Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 4.058 laporan pemberian THR selama periode 8 sampai 26 April 2022.

BTNK Pastikan Komodo Aman dari Kebakaran Pulau Rinca
Indonesia
BTNK Pastikan Komodo Aman dari Kebakaran Pulau Rinca

Kebakaran terjadi di Pulau Rinca yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo.

Pemprov DKI Minta Warga Jaga Kebersihan Waduk Daan Mogot
Indonesia
Pemprov DKI Minta Warga Jaga Kebersihan Waduk Daan Mogot

Pemprov DKI Jakarta meminta kepada masyarakat untuk bisa menjaga kebersihan fasilitas umum yang sudah dibuat pemerintah seperti Waduk Daan Mogot.