ICW Ungkap Dua Penyebab Maraknya Pelaporan Kode Etik di KPK Ketua KPK Firli Bahuri. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan dua hal penyebab maraknya pelaporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertama, hilangnya nilai keteladanan dari Pimpinan KPK.

"Betapa tidak, pada level pimpinan saja, khususnya Ketua KPK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dua kali pelanggaran kode etik. Mulai dari bertemu pihak yang berperkara sampai menunjukkan gaya hidup mewah," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana saat dikonfirmasi, Jumat (25/6).

Baca Juga:

ICW Laporkan Firli Bahuri ke Dewas

Belum lagi, ditambah dengan pemeriksaan etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang besar kemungkinan akan terbukti melanggar kode etik karena menjalin komunikasi dengan pihak berperkara.

Penyebab kedua hukuman etik yang dijatuhkan oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK tidak mencerminkan pemberian efek jera. Ia mencontohkan, putusan terhadap Firli Bahuri yang semestinya dapat dikenakan pelanggaran berat namun hanya diganjar dengan teguran tertulis.

"Jadi, sederhananya Dewan Pengawas gagal dalam mengirimkan pesan tegas untuk seluruh insan KPK," tegasnya.

Di samping itu, ICW semakin tidak melihat kinerja konkret dari Dewas. Sebab, seringkali hal-hal yang ditangani bertolak belakang dengan fakta sebenarnya.

KPK. (Foto: Antara)
KPK. (Foto: Antara)

"Misalnya saja untuk putusan tahun 2020 lalu terhadap Aprizal (eks Plt DirDumas KPK) yang semestinya dikenakan terhadap Ketua KPK," ujarnya.

Selain itu, terdapat pula putusan yang dijatuhkan kepada Ketua WP KPK Yudi Purnomo dalam polemik penyidik Rossa Purbo Bekti. Dewas juga kerap gagal dalam menggali kebenaran materiil dari suatu peristiwa.

"Ambil contoh dalam persidangan kode etik Firli Bahuri lalu. Kala itu, Dewan Pengawas tidak mencermati lebih lanjut perihal kwitansi penyewaan helikopter yang kental dengan nuansa gratifikasi," terang Kurnia.

Terakhir, proses penanganan dugaan pelanggaran kode etik di Dewas juga lambat. Sebut saja pelaporan sejumlah pegawai non aktif KPK terkait dengan Tes Wawasan Kebangsaan.

Baca Juga:

Tanggapan KPK Soal ICW Laporkan Firli Bahuri ke Dewas

"Jika saja Dewan Pengawas objektif dan independen, semestinya putusan etik sudah dapat dijatuhkan kepada seluruh Pimpinan KPK," kata Kurnia.

Diketahui, Dewas KPK menerima 37 laporan dugaan pelanggaran kode etik insan komisi sepanjang semester I tahun ini. Jumlah tersebut bertambah dari tahun sebelumnya yang hanya 30 laporan. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Yasonna Sebut Lapas Tangerang Over Kapasitas 400 Persen
Indonesia
Yasonna Sebut Lapas Tangerang Over Kapasitas 400 Persen

"Lapas Tangerang ini over kapasitas 400 persen, penghuni 2.072 orang," kata Yasonna

Mensos Risma Pantau Banjir di Indramayu
Indonesia
Mensos Risma Pantau Banjir di Indramayu

Menteri Sosial, Tri Rismaharini memantau banjir di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Hal ini guna memastikan kebutuhan makanan para korban terpenuhi.

Begini Modus Buzzer Jadi Alat Mafia Tanah Lawan Kementerian ATR/BPN
Indonesia
Begini Modus Buzzer Jadi Alat Mafia Tanah Lawan Kementerian ATR/BPN

"Mereka membolak-balikkan pesan, seolah-olah rasional, fakta. Melakukan pengemasan dan framing untuk tujuan-tujuan tertentu. Itu harus kita hadapi, lawan," tuturnya.

Dugaan Korupsi Asabri, Kejagung Sudah Periksa 10 Orang
Indonesia
Dugaan Korupsi Asabri, Kejagung Sudah Periksa 10 Orang

Pemeriksaan saksi menyasar para mantan dirut, direksi serta pegawai perusahaan pengelola dana pensiun para prajurit.

Produk Perbankan Digital Bank DKI Kian Diminati Masyarakat
Indonesia
Produk Perbankan Digital Bank DKI Kian Diminati Masyarakat

"Penghargaan ini menjadi penanda bahwa produk Bank DKI semakin dikenal dan semakin diminati oleh masyarakat," kata Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini

DPR Tiadakan Kunjungan ke Rumah Calon Kapolri
Indonesia
DPR Tiadakan Kunjungan ke Rumah Calon Kapolri

Ada lima nama yang diusulkan Kompolnas dan Wanjakti ke Presiden Jokowi. Mereka adalah, Komjen Pol Gatot Edy Pramono, Komjen Pol Boy Rafli Amar, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Komjen Pol Arif Sulistyanto dan Komjen Agus Andrianto.

Luncurkan Program Sadar Sampah, Anies Minta Warga Peduli Lingkungan
Indonesia
Luncurkan Program Sadar Sampah, Anies Minta Warga Peduli Lingkungan

Anies yakin Jakarta memiliki penduduk yang mempunyai kesadaran mengurangi residu sampah

Ingin Jadi Komisioner KPU-Bawaslu? Begini Cara Daftarnya
Indonesia
Ingin Jadi Komisioner KPU-Bawaslu? Begini Cara Daftarnya

Pendaftaran akan dimulai pada 18 Oktober sampai 15 November 2021.

Pemprov DKI Beri Sanksi Sekolah yang Gelar Belajar Tatap Muka saat PPKM
Indonesia
Pemprov DKI Beri Sanksi Sekolah yang Gelar Belajar Tatap Muka saat PPKM

Pemprov DKI Jakarta akan memberikan sanksi tegas kepada sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah lonjakan kasus COVID-19.

Lima Rumah Warga Kepulauan Talaud dan Satu Gereja Terdampak Gempa M7,0
Indonesia
Lima Rumah Warga Kepulauan Talaud dan Satu Gereja Terdampak Gempa M7,0

"BPBD setempat menginformasikan sebanyak 2 unit rumah mengalami rusak ringan dan 3 unit terdampak," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati