ICW: Tren Penindakan Korupsi Menurun Drastis Selama 2019 Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/sajinka2)

MerahPutih.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan penindakan kasus korupsi oleh penegak hukum baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, maupun Kepolisian menurun selama 2019 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Di 2019 jumlah penaganan perkara korupsi menurun drastis,” kata peneliti ICW Tama S Langkun dalam virtual class bertajuk ”Suap Diberantas, Hoaks Digusur” yang digelar Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS), Rabu (2/9).

Baca Juga:

Ketua KPK Tegaskan Pemberantasan Korupsi Tak Akan Berhenti Hanya Karena Pandemi

Rinciannya, pada 2017 aparat penegak hukum berhasil mengungkap 576 kasus korupsi. Kemudian menurun menjadi 454 kasus pada 2018. Sedangkan pada 2019, jumlah kasus korupsi yang terungkap turun hampir 50 persen, menjadi 271 kasus.

Peneliti ICW Tama S. Langkun sebut banyak kepala desa jadi tersangka (MP/Ponco Sulaksono)
Peneliti ICW Tama S Langkun. (MP/Ponco Sulaksono)

Tama mengatakan, hal itu menyebabkan penurunan jumlah tersangka kasus korupsi. Sepanjang 2015 hingga 2018 penindakan kasus korupsi rata-rata menghasilkan 1.000 tersangka per tahun. Namun pada 2019, hanya 580 tersangka kasus korupsi.

“Jadi hanya setengahnya dari tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Tama.

Baca Juga:

Jaksa Petieskan Kasus Korupsi Bekas Bos BPN yang Tewas di Toilet Kejati Bali

Tama melanjutkan, dari 271 kasus korupsi yang ditangani KPK, Kejagung dan Polri, sepanjang 2019 jumlah kerugian negaranya mencapai Rp8,04 triliun. Berdasarkan data ICW, KPK tercatat menangani 62 kasus dengan 155 tersangka, Kejaksaan RI menangani 109 kasus dengan 216 tersangka, dan Polri menangani 100 kasus dengan 209 tersangka.

“(Penindakan kasus korupsi menurun) entah karena memang pergantian pimpinan KPK. Atau kepolisian dan kejaksaan orientasinya bukan pada hal-hal yang berhubungan dengan perkara korupsi. Mungkin lebih ke soal perkara-perkara pidana, seperti UU ITE, dan sebagainya,” tutup Tama. (Pon)

Baca Juga:

KPK Periksa Eks Pejabat Mabes Polri Terkait Kasus Korupsi PT Dirgantara Indonesia

Penulis : Zulfikar Sy Zulfikar Sy
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PN Jaksel Pupuskan Upaya PK Djoko Tjandra
Indonesia
PN Jaksel Pupuskan Upaya PK Djoko Tjandra

PN Jaksel pun tidak meneruskan berkas permohonan PK tersebut ke Mahkamah Agung (MA).

Teken PP PSBB COVID-19, Jokowi Ingatkan Daerah Ikuti Aturan Main Pusat
Indonesia
Teken PP PSBB COVID-19, Jokowi Ingatkan Daerah Ikuti Aturan Main Pusat

Semua kebijakan di daerah harus sesuai peraturan berada di dalam koridor UU, PP dan Kepres

Kewenangan Gugus Tugas COVID-19 Tak Luntur Meski Hanya Ganti Nama
Indonesia
Kewenangan Gugus Tugas COVID-19 Tak Luntur Meski Hanya Ganti Nama

Gugus Tugas daerah tidak ada yang dibubarkan

DPR Sebut Jakarta Layak Diisolasi Karena Jadi Lokasi Penyebaran Corona
Indonesia
DPR Sebut Jakarta Layak Diisolasi Karena Jadi Lokasi Penyebaran Corona

Saat ini pemerintah seperti kesulitan mendeteksi karena pergerakan orang sangat dinamis

Ketua WP KPK Jalani Sidang Pelanggaran Kode Etik
Indonesia
Ketua WP KPK Jalani Sidang Pelanggaran Kode Etik

Dugaan pelanggaran kode etik itu terkait pernyataannya di media ketika WP KPK melakukan pembelaan atas pemulangan penyidik Kompol Rossa Purbo Bekti ke institusi Polri.

 KPK dan Kemendes PDTT Bangun Sistem Pengawasan Dana Desa
Indonesia
KPK dan Kemendes PDTT Bangun Sistem Pengawasan Dana Desa

"Kita diskusikan supaya kami mendapat pendampingan KPK di Deputi Pencegahan khususnya supaya manfaatkan dana desa semakin optimal," ujarnya.

Menhub Ingatkan Pemudik Natal-Tahun Baru Jangan Gunakan Sepeda Motor
Indonesia
Menhub Ingatkan Pemudik Natal-Tahun Baru Jangan Gunakan Sepeda Motor

Pemerintah telah menyediakan angkutan umum seperti kereta api dan bus yang cukup.

 Pengamat Politik Usulkan Eks Kombatan ISIS Dikarantina Seperti Suspect Virus Corona
Indonesia
Pengamat Politik Usulkan Eks Kombatan ISIS Dikarantina Seperti Suspect Virus Corona

Perlu ada proyek semacam “cuci ulang otak” sebelum mereka boleh bergabung dalam kehidupan social dengan masyarakat yang lain. Ideologi teroris itu bukan hal yang sederhana untuk dikikis atau dinetralisir.

PBNU Serahkan Rekomendasi UU Cipta Kerja Pada Wapres
Indonesia
PBNU Serahkan Rekomendasi UU Cipta Kerja Pada Wapres

PBNU mendesak pemerintah untuk melakukan komunikasi dan dialog terbuka dengan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya dalam menerjemahkan UU Cipta Kerja tersebut dalam berbagai regulasi turunannya.

 Menko PMK Tegaskan Pemerintah Tengah Bentuk Satgas Penanganan Covid-19
Indonesia
Menko PMK Tegaskan Pemerintah Tengah Bentuk Satgas Penanganan Covid-19

“Konsep sudah saya ajukan ke Presiden. Kita sedang menunggu arahan lebih lanjut dari beliau. Ini bukan crisis center ya, hanya gugus tugas,” kata Muhadjir di Jakarta.