ICW Sindir Kejagung soal Tuntutan Hukuman Mati Heru Hidayat dengan Kasus Pinangki Jaksa Pinangki. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) menuntut pidana hukuman mati kepada Presiden Direktur PT Trada Alam Minerba Heru Hidayat, mendapat kritik dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai, hukuman mati bukan merupakan jenis pemidanaan yang ideal bagi pelaku korupsi.

Baca Juga

Dua Alasan Tuntutan Pidana Mati Terhadap Heru Hidayat Tidak Tepat Versi Pakar Hukum

“ICW beranggapan hukuman mati bukan merupakan jenis pemidanaan yang ideal bagi pelaku korupsi,” kata Kurnia dalam keterangannya, Rabu (8/12).

Hingga saat ini, kata Kurnia, belum ada literatur ilmiah yang bisa membuktikan bahwa hukuman mati dapat menurunkan angka korupsi di suatu negara.

Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (6/12). ANTARA/Desca Lidya Natalia
Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (6/12). ANTARA/Desca Lidya Natalia

Menurut dia, justru negara-negara yang menempati posisi puncak dalam Indeks Persepsi Korupsi atau dianggap paling bersih dari praktik korupsi, tidak memberlakukan hukuman mati.

Kurnia berpendapat, hukuman ideal bagi pelaku korupsi adalah kombinasi antara pemenjaraan badan dengan perampasan aset hasil kejahatan atau sederhananya dapat diartikan pemiskinan.

"Sayangnya, dua jenis hukuman itu masih gagal diterapkan maksimal. Dalam catatan ICW, rata-rata hukuman koruptor hanya 3 tahun 1 bulan penjara. Begitu pula pemulihan kerugian keuangan negara yang sangat rendah,” ujarnya.

Tidak hanya itu, kata Kurnia, perbaikan mendasar untuk menunjang kerja penegak hukum agar bisa menghukum maksimal pelaku korupsi juga enggan ditindaklanjuti oleh pemerintah dan DPR.

Baca Juga

Kasasi Ditolak, Bentjok dan Heru Hidayat Tetap Divonis Seumur Hidup

Dia mencontohkan RUU Perampasan Aset dan revisi UU Tipikor yang tidak diproses secara serius oleh pembuat Undang-Undang.

“Dua regulasi itu selalu menjadi tunggakan, bahkan perkembangan terbaru juga tidak dimasukkan dalam daftar prolegnas prioritas 2022,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Kurnia menemukan keanehan dalam tuntutan-tuntutan yang dilakukan jaksa penuntut umum Kejagung. Dia mencontohkan, dalam perkara Jiwasraya dan Asabri, Kejagung menuntut terdakwa dengan hukuman pidana sangat tinggi, sementara dalam kasus Pinangki, Kejagung malah menuntut dengan hukuman sangat rendah.

“Di luar itu, ICW cukup kaget dengan sikap Jaksa Agung, kenapa perkara-perkara seperti Jiwasraya dan Asabri tuntutannya sangat tinggi, sedangkan terhadap Pinangki yang notabene berprofesi sebagai penegak hukum, melakukan banyak kejahatan, dan bekerjasama dengan buronan, malah sangat rendah,” kata Kurnia.

Diketahui, Jaksa penuntut umum pada Kejagung menuntut terdakwa perkara dugaan korupsi Asabri, Heru Hidayat dengan pidana hukuman mati. Jaksa meyakini Heru terbukti bersama-sama sejumlah pihak lainnya telah melakukan korupsi dalam pengelolaan dana PT Asabri (Persero) yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 22,78 triliun. (Pon)

Baca Juga

Kasus Dugaan Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ganjar Dorong Kemandirian Ekonomi ODGJ dengan Bantu Promosi dan Beli Produknya
Indonesia
Ganjar Dorong Kemandirian Ekonomi ODGJ dengan Bantu Promosi dan Beli Produknya

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya mendukung kemandirian ekonomi ODGJ dengan bantu promosi dan beli produk UMKM mereka. Dengan cara itu, ODGJ tidak tergantung dengan orang lain ketika mereka sembuh nanti.

BTNK Pastikan Komodo Aman dari Kebakaran Pulau Rinca
Indonesia
BTNK Pastikan Komodo Aman dari Kebakaran Pulau Rinca

Kebakaran terjadi di Pulau Rinca yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo.

Harun Masiku Masih Buron, Novel Baswedan: Harusnya Firli yang Tidak Boleh Tidur Nyenyak
Indonesia
Harun Masiku Masih Buron, Novel Baswedan: Harusnya Firli yang Tidak Boleh Tidur Nyenyak

"Intinya, bahwa benar tidur nyenyak atau tidak itu bukan urusan Firli. Harusnya Firli yang tidak boleh tidur nyenyak karena belum tangkap buronan HM (Harun Masiku) sampai sekarang," kata Novel

Wakil Ketua Komisi I Buka Peluang Uji Kelayakan Jenderal Andika Digelar Jumat Besok
Indonesia
Wakil Ketua Komisi I Buka Peluang Uji Kelayakan Jenderal Andika Digelar Jumat Besok

Pimpinan DPR menyebut Komisi I akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, pada Jumat (5/11) besok.

Pasca Dilantik, Komisioner Bawaslu Segera Lakukan Evaluasi Internal
Indonesia
Pasca Dilantik, Komisioner Bawaslu Segera Lakukan Evaluasi Internal

Tugas berat menanti anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang baru saja dilantik. Anggota Rahmat Bagja menyebut dirinya bersama dengan empat orang lainnya yang juga telah dilantik akan langsung melakukan evaluasi.

 Putin Ingatkan Finlandia Tidak Bergabung Dengan NATO
Dunia
Putin Ingatkan Finlandia Tidak Bergabung Dengan NATO

Pemerintah Rusia menggambarkan niat itu sebagai ancaman keamanan yang membuatnya harus mengambil tindakan. Tidak disebutkan tindakan seperti apa yang dimaksud.

Lalu Lalang Kereta Meningkat, Pengendara Diingatkan Berhati-Hati Lewati Perlintasan Sebidang
Indonesia
Lalu Lalang Kereta Meningkat, Pengendara Diingatkan Berhati-Hati Lewati Perlintasan Sebidang

Jadwal keberangkatan kereta diwilayah Daerah Operational (Daop) VI meningkat selama pekan mudik Lebaran 2022.

Menkeu Sri Mulyani Paparkan soal BRIN di Hadapan Kepala Daerah PDIP
Indonesia
Menkeu Sri Mulyani Paparkan soal BRIN di Hadapan Kepala Daerah PDIP

Menteri Keuangan yang juga Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Sri Mulyani memberi paparan tentang pemahaman dan pengetahuan serta mengakselerasi BRIN daerah.

DPR Bersama Pemerintah dan KPU Mulai Bahas Pemilu 2024 pada 30 Mei Mendatang
Indonesia
DPR Bersama Pemerintah dan KPU Mulai Bahas Pemilu 2024 pada 30 Mei Mendatang

Pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati penyelenggaraan pemungutan suara pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta anggota DPD RI dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. Atas dasar itu, Komisi II DPR RI bersama pemerintah, dan penyelenggara Pemilu akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait pelaksanaan Pemilu 2024 pada 30 Mei 2022 mendatang.

[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Indonesia Wajibkan Pria Dewasa Berpoligami
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Indonesia Wajibkan Pria Dewasa Berpoligami

Beredar video dengan menampilkan screenshot berita dari Kompas.com tentang kewajiban berpoligami oleh pemerintah.