ICW Sebut Tuntutan KPK Terhadap Juliari Batubara Mencurigakan Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang pembacaan tuntutan kasus korupsi Bansos COVID-19 secara virtual di gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/7). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai tuntutan 11 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, sangat rendah.

Menurut ICW, tuntutan terhadap terdakwa kasus dugaan suap bantuan sosial (Bansos) COVID-19 itu menambah luka masyarakat Indonesia terkhusus para penerima Bansos COVID-19.

Baca Juga

KPK Klaim Tuntutan Juliari Batubara Berdasarkan Fakta Persidangan

"Ringannya tuntutan tersebut semakin menggambarkan keengganan KPK menindak tegas pelaku korupsi bansos. Tuntutan KPK ini terkesan ganjil dan mencurigakan," kata Koordinator ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (29/7).

Kurnia menyebut pasal yang menjadi alas tuntutan, yaitu Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengakomodasi penjatuhan hukuman hingga penjara seumur hidup dan denda Rp 1 miliar.

Kurnia juga menilai tuntutan pembayaran pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp 14,5 miliar jauh dari memuaskan. Sebab, besaran tersebut kurang dari 50 persen dari total nilai suap yang diterima politikus PDI Perjuangan tersebut.

"Tuntutan yang rendah ini kontradiktif dengan semangat pemberantasan korupsi. Padahal, pimpinan KPK telah sesumbar menyatakan akan menghukum berat koruptor bansos COVID-19," tegas dia.

Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang pembacaan dakwaan. (Desca Lidya Natalia)
Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang pembacaan dakwaan. (Desca Lidya Natalia)

Kurnia mengingatkan penegak hukum merupakan representasi negara dan korban yang bertugas meminta pertanggungjawaban atas kejahatan Juliari. Hal ini pun telah ditegaskan dalam Pasal 5 huruf d UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Regulasi itu menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK mengedepankan asas kepentingan umum. Alih-alih dijalankan, KPK justru lebih terlihat seperti perwakilan pelaku yang sedang berupaya semaksimal mungkin agar terdakwa dijatuhi hukuman rendah," jelas dia.

Lebih lanjut Kurnia mengatakan, dalam dakwaan Juliari disebut telah menerima suap Rp 32,4 miliar. Selain itu, Juliari diyakini telah menarik fee dari 109 penyedia bansos melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Adi Wahyono dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini.

Perbuatan korupsi yang diduga terjadi dalam distribusi bansos COVID-19 ini, diduga kuat tidak hanya terkait dengan suap-menyuap, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Potensi tersebut, menurut Kurnia, dapat muncul dari besaran keuntungan yang tidak wajar yang diambil oleh para penyedia, yang minim pengalaman atau bahkan tidak memiliki pengalaman sama sekali, sebagai produsen utama program bansos.

"Sebagaimana diketahui, Juliari diduga kuat turut mengoordinasikan atau membagi-bagi pengadaan agar dilakukan oleh penyedia tertentu, yang proses penunjukannya mengabaikan ketentuan pengadaan darurat. Para penyedia minim pengalaman tersebut, kemungkinan dipilih karena ada kedekatan atau afiliasi politik tertentu," kata dia.

Oleh karena itu, Kurnia memandang adanya kesengajaan para terdakwa dalam menghambat upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada warga terdampak pandemi COVID-19. Kondisi itu semestinya menjadi dasar pemberat bagi penuntut umum, dalam menyusun dan membaca surat tuntutan kepada Juliari.

"Namun, JPU KPK gagal mewakili kepentingan negara dan korban," kata Kurnia.

Kurnia berharap hakim mengambil langkah progresif dengan menjatuhkan hukuman maksimal, yaitu pidana penjara seumur hidup kepada Juliari.

Penjatuhan hukuman yang maksimal terhadap Juliari Batubara, sudah sepatutnya dilakukan, mengingat ada banyak korban bansos yang haknya dilanggar di tengah pandemi COVID-19, akibat praktik korupsi ini.

"Ke depannya, vonis maksimal tersebut diharapkan berdaya cegah terhadap potensi terjadinya kasus serupa, terutama di tengah kondisi pandemi," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Eks Jubir KPK Kritik Tuntutan 11 Tahun Penjara Juliari Batubara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Partai Gelora Nilai Militer Indonesia Perlu 'Roadmap' Jika Ingin Masuk Lima Besar Dunia
Indonesia
Partai Gelora Nilai Militer Indonesia Perlu 'Roadmap' Jika Ingin Masuk Lima Besar Dunia

Partai Gelora tidak ingin terjebak soal "isu mafia alutsista"

Kapal TNI AL Dikerahkan Berikan Bantuan Korban Bencana Alam di NTT
Indonesia
Kapal TNI AL Dikerahkan Berikan Bantuan Korban Bencana Alam di NTT

KRI Semarang-594 akan mengangkut bahan bantuan dari Kepresidenan, Kementerian atau Lembaga, dan juga berbagai bantuan dari masyarakat

Gerbong Kereta Api Disulap Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien COVID-19
Indonesia
Gerbong Kereta Api Disulap Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien COVID-19

"Gerbong ini akan digunakan untuk merawat pasien COVID-19 di Kota Madiun dan sekitarnya," ujar Wali Kota Madiun, Maidi

Hotel Isolasi COVID-19 Ilegal Disegel Pemkot Jakpus
Indonesia
Hotel Isolasi COVID-19 Ilegal Disegel Pemkot Jakpus

Pengelola Hotel OYO Town House 2 Gunung Sahari terbukti melanggar persyaratan administrasi

Pilkada Tangsel dan Depok Dipastikan Aman dari Gangguan Keamanan
Indonesia
Pilkada Tangsel dan Depok Dipastikan Aman dari Gangguan Keamanan

Polda Metro Jaya menyebut penyelenggaraan Pilkada yang berlangsung di wilayah Depok dan Tangerang Selatan, pada Rabu (9/12), berjalan aman.

Seksinya Partai Besutan SBY Bagi Moeldoko
Indonesia
Seksinya Partai Besutan SBY Bagi Moeldoko

Manuver Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan beberapa kader aktif serta bekas kader Partai Demokrat, membuat internal SBY panas

Margarito Kamis Tak Setuju TWK KPK Disebut Tidak Berdasarkan Hukum
Indonesia
Margarito Kamis Tak Setuju TWK KPK Disebut Tidak Berdasarkan Hukum

Kenapa orang lain lulus, kenapa ada yang tidak lulus

Ditangkap Saat Pesta Narkoba, Sekda Kabupaten Nias Utara Mendekam di Penjara
Indonesia
Ditangkap Saat Pesta Narkoba, Sekda Kabupaten Nias Utara Mendekam di Penjara

Polrestabes Medan menahan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nias Utara, Yafeti Nazara.

Ada Partai Inginkan Amandemen UUD Biar Presiden Dipilih Lagi MPR
Indonesia
Ada Partai Inginkan Amandemen UUD Biar Presiden Dipilih Lagi MPR

Badan Pengkajian MPR RI membuat Frasa Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan konsekuensinya dari rencana adanya PPHN itu menjadi masalah, mengingat untuk melahirkannya diperlukan produk hukum.

PDIP Bingung Aksi Walk Out Anggota DPRD Diartikan Memusuhi PSI
Indonesia
PDIP Bingung Aksi Walk Out Anggota DPRD Diartikan Memusuhi PSI

Aksi walk out sejumlah anggota DPRD DKI mendapat komentar dari Ketua DPP PSI Tsamara Amany.