~`
ICW Sebut Sepanjang 2020 KPK Hanya Tunjukkan Kontroversi Peneliti ICW Kurnia Ramadhana. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai masa depan pemberantasan korupsi semakin terancam dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, alih-alih menguatkan, revisi UU KPK faktanya telah mereduksi berbagai kewenangan lembaga antirasuah.

"Problematika pemilihan hingga pelantikan komisioner periode 2019-2023 juga menjadi satu hal yang sangat krusial. Betapa tidak, KPK saat ini terlihat lebih sering menunjukkan kontroversi, ketimbang menuai prestasi," kata Kurnia dalam keterangannya, Rabu (23/12).

Baca Juga:

ICW Pertanyakan Motif KPK Bocorkan Informasi Penggeledahan Kasus Edhy Prabowo

Menurut Kurnia, berbagai pelemahan yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR terhadap KPK juga bermuara pada menurunnya kepercayaan publik kepada lembaga antirasuah.

Kurnia menyebut, sepanjang tahun 2020, setidaknya lima lembaga survei menyatakan penurunan kepercayaan publik terhadap KPK.

"Dalam sejarah berdirinya KPK, lembaga ini selalu mendapat kepercayaan tinggi dari publik," imbuhnya.

Menurut dia, menurunnya kepercayaan publik terhadap KPK sudah diprediksi sejak jauh-jauh hari. Pada 2019, publik sudah mengingatkan pemerintah dan DPR bahwa kebijakan revisi UU KPK akan menciptakan situasi stagnasi bagi penegakan hukum.

"Misalnya, dalam konteks revisi UU KPK, legislasi itu telah mengikis pondasi utama lembaga pemberantasan korupsi, yakni independensi," beber Kurnia.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Sebagaimana amanat pasal 6 UNCAC yang telah diratifikasi melalui UU 7/2006 yang menyatakan lembaga antikorupsi bersifat independen dan terbebas dari kepentingan mana pun.

"Bukan hanya kooptasi kelembagaan pada rumpun eksekutif semata, bahkan status kepegawaian turut terkena imbasnya," sambungnya.

Terlebih dalam waktu dekat, seluruh pegawai KPK akan segera bertransformasi menjadi aparatur sipil negara (ASN). Belum lagi soal pembentukan Dewan Pengawas yang justru semakin memperlihatkan ketidakpahaman dari pemangku kepentingan terhadap suplemen pemberantasan korupsi.

Baca Juga:

Jokowi Ungkit Listrik Padam di KPK, ICW Sekak Balik

Dalam aksi demonstrasi #ReformasiDikorupsi pada Oktober 2019 lalu, lanjut Kurnia, publik juga sudah mengingatkan agar Presiden Joko Widodo dan DPR mengurungkan niat untuk memilih para komisioner yang memiliki rekam jejak bermasalah. Namun, saran itu seakan dianggap angin lalu.

"Saat ini kekhawatiran publik itu pun terbukti, tatkala mayoritas persoalan-persoalan di KPK bersumber dari para komisioner terpilih itu sendiri. Mulai dari pelanggaran etik, menunjukkan gimik politik, sampai pada permintaan kenaikan gaji yang juga diikuti pembelian mobil dinas. Sehingga, wajar saja, jika beberapa akademisi sudah mulai memikirkan untuk meninggalkan KPK dari gerbong pemberantasan korupsi," kata Kurnia. (Pon)

Baca Juga:

ICW Dorong KPK Jerat Pejabat Lain yang Terlibat Korupsi Bansos

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Demokrat Solo Mengaku Ditawari Rp125 Juta untuk Ikut KLB
Indonesia
Demokrat Solo Mengaku Ditawari Rp125 Juta untuk Ikut KLB

Partai Demokrat Jawa Tengah menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai berlogo mercy tersebut.

Pimpinan DPR Klaim Vaksin Nusantara Cermin Kedaulatan Bangsa
Indonesia
Pimpinan DPR Klaim Vaksin Nusantara Cermin Kedaulatan Bangsa

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyambut baik penelitian Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

Makin Memprihatinkan, Jumlah Kasus COVID-19 Lampaui 600 Ribu
Indonesia
Makin Memprihatinkan, Jumlah Kasus COVID-19 Lampaui 600 Ribu

Satgas COVID-19 melaporkan bahwa penularan virus corona di masyarakat masih tinggi.

Temui Natalius Pigai, Tak Berarti Abu Janda Lolos dari Jeratan Hukum
Indonesia
Temui Natalius Pigai, Tak Berarti Abu Janda Lolos dari Jeratan Hukum

Praktisi hukum, Suparji Ahmad mengatakan, mediasi antar pihak yang bermasalah bukan berarti menandakan selesainya masalah hukum tersebut.

Komjen Listyo Pastikan Respons Pelayanan Polri Semudah Memesan Pizza
Indonesia
Komjen Listyo Pastikan Respons Pelayanan Polri Semudah Memesan Pizza

Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo akan mengaktifkan nomor tunggal nasional sebagai hotline kepolisian.

Sandiaga Uno Tambah Lima Hotel Isolasi Mandiri di Jakarta
Indonesia
Sandiaga Uno Tambah Lima Hotel Isolasi Mandiri di Jakarta

Riza tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat

Terbukti Menyuap Nurhadi, Hiendra Soenjoto Divonis 3 Tahun Penjara
Indonesia
Terbukti Menyuap Nurhadi, Hiendra Soenjoto Divonis 3 Tahun Penjara

Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto divonis 3 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Kejagung Periksa Pemilik Koperasi Nusantara Terkait Kasus Djoko Tjandra
Indonesia
Kejagung Periksa Pemilik Koperasi Nusantara Terkait Kasus Djoko Tjandra

Bagaimana teknis dan caranya serta maksud dan tujuan pemberian tersebut

[HOAKS atau FAKTA]: Pakai Masker Scuba di Surabaya Langsung Didenda dan Dites Swab
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pakai Masker Scuba di Surabaya Langsung Didenda dan Dites Swab

Pemerintah mengeluarkan imbauan tidak menggunakan masker scuba.

PAN Kritik Pengumuman PSBB Total Anies
Indonesia
PAN Kritik Pengumuman PSBB Total Anies

Koordinasi antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI harus perlu ditingkatkan. Sebab, Jakarta adalah pusat pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi nasional.