ICW Sebut Plt Jubir KPK Jangan Beri Informasi Hoaks Soal Hasil TWK Peneliti ICW Kurnia Ramadhana. (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri untuk tidak memberikan informasi bohong soal hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Hal itu disampaikan ICW menanggapi penjelasan Ali soal koordinasi antara KPK dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna memenuhi permintaan 75 pegawai yang meminta hasil TWK melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) KPK.

"ICW mengingatkan kepada Plt Juru Bicara KPK untuk tidak memberikan informasi hoaks terkait dengan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK)," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, dalam keterangannya, Rabu (16/6).

Baca Juga:

ICW Kritik PT DKI Korting Hukuman Pinangki dari 10 Jadi 4 Tahun Penjara

Pasalnya, menurut Kurnia, Kepala BKN Bima Haria Wibisana telah menyerahkan hasil TWK kepada pimpinan KPK pada 27 April 2021 lalu.

Hal itu berdasarkan pemberitaan yang dimuat di laman Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Jadi, justru aneh ketika disebutkan bahwa KPK mesti berkoordinasi dulu dengan pihak eksternal terkait hasil TWK," ujarnya.

Menurut Kurnia, ketidakjujuran KPK dalam memberikan hasil TWK kepada pegawai semakin menguatkan dugaan publik bahwa asesmen tersebut hanya akal-akalan guna menyingkirkan karyawan tertentu.

"Ketidakjujuran KPK dalam memberikan hasil TWK kepada pegawai semakin menguatkan dugaan publik bahwa tes itu hanya akal-akalan saja untuk menyingkirkan pegawai KPK," pungkasnya.

Gedung KPK. (Foto: Antara)
Gedung KPK. (Foto: Antara)

Sebelumnya, KPK mengaku tengah berupaya memenuhi permintaan informasi yang dilayangkan 75 pegawai KPK perihal hasil asesmen TWK melalui pejabat PPID.

Ali Fikri mengatakan, pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan BKN ihwal pemenuhan informasi tersebut. Pasalnya, kata dia, salinan dokumen yang diminta bukan sepenuhnya dalam penguasaan KPK.

"KPK berupaya untuk bisa memenuhi salinan permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku," kata Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (15/6).

Ali mengungkapkan, hingga saat ini, PPID KPK telah menerima sedikitnya 30 surat permohonan permintaan salinan data dan informasi terkait TWK.

"PPID KPK telah merespons sesuai dengan diterimanya surat permohonan tersebut," katanya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kata Ali, badan publik yang bersangkutan, dalam hal ini KPK, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon informasi paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan.

Lebih lanjut dikatakan, badan publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat tujuh hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Baca Juga:

ICW Masih Berharap Bareskrim Periksa Firli

Diketahui sebanyak 75 pegawai KPK meminta keterbukaan hasil asesmen TWK kepada Pejabat PPID KPK. Dua pegawai yang pertama meminta keterbukaan hasil adalah Iguh Sipurba dan Hotman Tambunan sejak 31 Mei 2021. Keduanya merupakan bagian dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK.

PPID KPK yang dijabat oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, telah membalas permintaan informasi pada Jumat (11/6) lalu.

Namun, jawaban yang diberikan PPID KPK dinilai memuat keanehan. Dalam jawaban tersebut, PPID KPK menyatakan masih melakukan koordinasi dengan pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk pemenuhan informasi tersebut. (Pon)

Baca Juga:

Tanggapan KPK Soal ICW Laporkan Firli Bahuri ke Dewas

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pembunuhan dan Pembakaran di Sigi Sulteng Wajib Diusut Tuntas
Indonesia
Pembunuhan dan Pembakaran di Sigi Sulteng Wajib Diusut Tuntas

Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Abdul Rakhman Baso harus memerintahkan jajarannya untuk bekerja cepat.

Kritikan Ahok Jadi Momentum Perbaikan Internal Kementerian BUMN
Indonesia
Kritikan Ahok Jadi Momentum Perbaikan Internal Kementerian BUMN

pernyataan Ahok dapat digunakan sebagai momentum pembenahan internal Kementerian.

Wagub DKI Klaim Seluruh Ibu Kota di Dunia Tengah Krisis Lahan Pemakaman
Indonesia
Wagub DKI Klaim Seluruh Ibu Kota di Dunia Tengah Krisis Lahan Pemakaman

Pemprov DKI sedang menyiapkan sejumlah cara untuk keluar dari masalah ini

Nikita Mirzani Bisa Laporkan Maaher At-Thuwailibi yang Diduga Mengancam Dirinya
Indonesia
Nikita Mirzani Bisa Laporkan Maaher At-Thuwailibi yang Diduga Mengancam Dirinya

Nikita dan Keluarganya dapat melaporkan Ustaz Maaher atas dugaan melakukan perbuatan seperti dimaksud dalam pasal 335 KUHP

Alasan Dua Oknum Polisi Penembak Laskar FPI Tak Kunjung Dipecat
Indonesia
Alasan Dua Oknum Polisi Penembak Laskar FPI Tak Kunjung Dipecat

Dua personel Polda Metro Jaya yang ditetapkan sebagai tersangka kasus unlawful killing anggota Laskar FPI masih berstatus sebagai anggota Polri aktif.

Pemkot Solo Hibahkan Tanah Eks Kawasan Prostitusi untuk Asrama Brimob Polda Jateng
Indonesia
Pemkot Solo Hibahkan Tanah Eks Kawasan Prostitusi untuk Asrama Brimob Polda Jateng

Tanah hibah dari Pemkot Solo tersebut rencananya akan dIgunakan Polda Jawa Tengah untuk membangun rusun asrama anggota Brimob.

Jelang Debat, Gibran Dapat Kiriman Doa dari Ibu Negara
Indonesia
Jelang Debat, Gibran Dapat Kiriman Doa dari Ibu Negara

"Ibu (Iriana) sering mendoakan saya dan memberikan dukungan. Semoga lancar dan hasil terbaik," ujar Gibran

Ketua BPK Penuhi Panggilan KPK
Indonesia
Ketua BPK Penuhi Panggilan KPK

Agung akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dinkes DKI Minta Mendikbud Masukkan Gerakan Cuci Tangan ke Ekstrakurikuler
Indonesia
Dinkes DKI Minta Mendikbud Masukkan Gerakan Cuci Tangan ke Ekstrakurikuler

Bebiasaan rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir saat ini wajib dilakukan guna menurunkan risiko penularan COVID-19 dan penyakit lainnya.

Selama 4 Hari, 14.853 Warga Wonogiri Balik Merantau ke Jabodetabek
Indonesia
Selama 4 Hari, 14.853 Warga Wonogiri Balik Merantau ke Jabodetabek

Pengelola Terminal Tipe A Giri Adipura mencatat selama empat hari sebanyak 14.853 orang warga Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah kembali merantau ke Jabodetabek.