ICW Sebut Plt Jubir KPK Jangan Beri Informasi Hoaks Soal Hasil TWK Peneliti ICW Kurnia Ramadhana. (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri untuk tidak memberikan informasi bohong soal hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Hal itu disampaikan ICW menanggapi penjelasan Ali soal koordinasi antara KPK dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna memenuhi permintaan 75 pegawai yang meminta hasil TWK melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) KPK.

"ICW mengingatkan kepada Plt Juru Bicara KPK untuk tidak memberikan informasi hoaks terkait dengan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK)," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, dalam keterangannya, Rabu (16/6).

Baca Juga:

ICW Kritik PT DKI Korting Hukuman Pinangki dari 10 Jadi 4 Tahun Penjara

Pasalnya, menurut Kurnia, Kepala BKN Bima Haria Wibisana telah menyerahkan hasil TWK kepada pimpinan KPK pada 27 April 2021 lalu.

Hal itu berdasarkan pemberitaan yang dimuat di laman Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Jadi, justru aneh ketika disebutkan bahwa KPK mesti berkoordinasi dulu dengan pihak eksternal terkait hasil TWK," ujarnya.

Menurut Kurnia, ketidakjujuran KPK dalam memberikan hasil TWK kepada pegawai semakin menguatkan dugaan publik bahwa asesmen tersebut hanya akal-akalan guna menyingkirkan karyawan tertentu.

"Ketidakjujuran KPK dalam memberikan hasil TWK kepada pegawai semakin menguatkan dugaan publik bahwa tes itu hanya akal-akalan saja untuk menyingkirkan pegawai KPK," pungkasnya.

Gedung KPK. (Foto: Antara)
Gedung KPK. (Foto: Antara)

Sebelumnya, KPK mengaku tengah berupaya memenuhi permintaan informasi yang dilayangkan 75 pegawai KPK perihal hasil asesmen TWK melalui pejabat PPID.

Ali Fikri mengatakan, pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan BKN ihwal pemenuhan informasi tersebut. Pasalnya, kata dia, salinan dokumen yang diminta bukan sepenuhnya dalam penguasaan KPK.

"KPK berupaya untuk bisa memenuhi salinan permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku," kata Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (15/6).

Ali mengungkapkan, hingga saat ini, PPID KPK telah menerima sedikitnya 30 surat permohonan permintaan salinan data dan informasi terkait TWK.

"PPID KPK telah merespons sesuai dengan diterimanya surat permohonan tersebut," katanya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kata Ali, badan publik yang bersangkutan, dalam hal ini KPK, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon informasi paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan.

Lebih lanjut dikatakan, badan publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat tujuh hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Baca Juga:

ICW Masih Berharap Bareskrim Periksa Firli

Diketahui sebanyak 75 pegawai KPK meminta keterbukaan hasil asesmen TWK kepada Pejabat PPID KPK. Dua pegawai yang pertama meminta keterbukaan hasil adalah Iguh Sipurba dan Hotman Tambunan sejak 31 Mei 2021. Keduanya merupakan bagian dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK.

PPID KPK yang dijabat oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, telah membalas permintaan informasi pada Jumat (11/6) lalu.

Namun, jawaban yang diberikan PPID KPK dinilai memuat keanehan. Dalam jawaban tersebut, PPID KPK menyatakan masih melakukan koordinasi dengan pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk pemenuhan informasi tersebut. (Pon)

Baca Juga:

Tanggapan KPK Soal ICW Laporkan Firli Bahuri ke Dewas

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
500 Ribu Nakes Sudah Divaksinasi, Terbanyak di Jawa Tengah
Indonesia
500 Ribu Nakes Sudah Divaksinasi, Terbanyak di Jawa Tengah

Vaksinasi COVID-19 dibagi menjadi dua tahapan

Lebih dari 75 Napiter Nyatakan Setia Kepada NKRI
Indonesia
Lebih dari 75 Napiter Nyatakan Setia Kepada NKRI

Ada pula napiter yang takut ancaman kelompok atau jaringannya

Polri Selidiki Keberadaan Perempuan Misterius saat Ledakan Bom di Makassar
Indonesia
Polri Selidiki Keberadaan Perempuan Misterius saat Ledakan Bom di Makassar

Ada dua perempuan yang terekam kamera di lokasi sekitar dan diduga mereka memberikan kode sebelum terjadinya peristiwa bom bunuh diri.

Waspadai Cuaca Ekstrem di 23 Wilayah Ini
Indonesia
Waspadai Cuaca Ekstrem di 23 Wilayah Ini

Perlu diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau badai petir, guntur dan peningkatan angin kencang.

Mulai Oktober, Ganjil Genap Berlaku di Depok
Indonesia
Mulai Oktober, Ganjil Genap Berlaku di Depok

Polres Metro Depok akan menerapkan kebijakan ganjil genap (gage) di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat pada awal Oktober nanti

Aceh Keluar dari Zona Merah COVID-19
Indonesia
Aceh Keluar dari Zona Merah COVID-19

Povinsi Aceh telah keluar dari status zona merah penyebaran virus corona. Warga diminta untuk tetap mempertahankannya.

Bank Lebih Suka Beli Surat Berharga Dibanding Salurkan Kredit
Indonesia
Bank Lebih Suka Beli Surat Berharga Dibanding Salurkan Kredit

Besaran kredit usaha rakyat (KUR) yang mengalami peningkatan dari yang sebelumnya berjumlah Rp190 triliun hingga kini menjadi Rp253 triliun.

Kapolri Diyakini Tak Sembarangan Copot Sejumlah Perwira Tingginya
Indonesia
Kapolri Diyakini Tak Sembarangan Copot Sejumlah Perwira Tingginya

Sehingga, apakah penilaian itu dijalankan atau tidak berkaitan dengan mutasi ini merupakan hak dari Kapolri

Gedung Pernikahan Harus Ajukan Permohonan ke Pemprov DKI Buat Gelar Resepsi
Indonesia
Gedung Pernikahan Harus Ajukan Permohonan ke Pemprov DKI Buat Gelar Resepsi

Gedung pernikahan di Jakarta mendapat lampu hijau dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) untuk menggelar kegiatan resepsi di tengah PSBB transisi.

Warga Bandung Usia 18 Tahun ke Atas Bisa Divaksin di Puskesmas Terdekat
Indonesia
Warga Bandung Usia 18 Tahun ke Atas Bisa Divaksin di Puskesmas Terdekat

Warga Bandung di atas usia 18 tahun yang belum dapat vaksin diminta segera mendatangi puskesmas terdekat.