ICW Sebut Penilaian Mahfud MD Soal Prestasi KPK Era Firli Tak Berbasis Data Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD (HO-Dok Humas Kemenko Polhukam)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut penilaian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD soal prestasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Firli Bahuri tak berbasis data.

Hal itu disampaikan ICW menanggapi pernyataan Mahfud yang menyebut KPK era Filri lebih banyak prestasinya ketimbang periode-periode sebelumnya.

"Selaku Menkopolhukam, tentu akan lebih baik jika Pak Mahfud MD berbicara menggunakan data, jadi tidak sebatas asumsi semata," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (29/12).

Baca Juga:

Kasus Suap KKP, KPK Panggil Pengusaha Ekspor Benur

Masyarakat, kata Kurnia, akan semakin skeptis melihat pemerintah, jika pejabat publik selevel menteri berbicara tanpa ada dasar yang jelas.

"Jangan hanya karena ingin membela pemerintah, yang notabene menjadi inisiator revisi UU KPK dan terpilihnya lima komisioner KPK, menghasilkan pandangan-pandangan subjektif semacam itu," tegas dia.

Dalam catatan evaluasi satu tahun KPK yang dilansir oleh ICW dan Transparancy International Indonesia (TII), beberapa waktu lalu, kinerja KPK justru mengalami kemunduran drastis.

Pertama, Kurnia mengatakan, jumlah kegiatan penindakan menurun. Pada 2019 lalu, jumlah penyidikan sebanyak 145 perkara, sedangkan tahun ini hanya 91. Selain itu, untuk penuntutan, tahun 2019 berjumlah 153 tuntutan, sedangkan tahun ini hanya 75 tuntutan.

"Kemudian dalam konteks jumlah tangkap tangan, tahun 2020 KPK hanya melakukan tujuh tangkap tangan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, 2019 sebanyak 21 kali, 2018 sebanyak 30 kali, 2017 sebanyak 19 kali, dan 2016 sebanyak 17 kali," ujarnya.

Kedua, Kurnia melihat adanya degradasi kepercayaan publik kepada KPK. Hal ini dibuktikan dari temuan lima lembaga survei pada sepanjang tahun 2020, mulai Alvara Research Center, Indo Barometer, Charta Politica, LSI, dan Litbang Kompas.

"Kami menduga menurunnya kepercayaan publik kepada KPK tidak lain karena peran pemerintah, yakni tatkala mengundangkan UU KPK baru dan memilih sebagian besar komisioner bermasalah," terang dia.

Gedung Merah Putih KPK (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Gedung Merah Putih KPK (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Ketiga, lanjut Kurnia, kegagalan meringkus buronan. Sampai hari ini salah satu buronan kasus korupsi, mantan calon legislatif asal PDIP Harun Masiku tidak mampu diringkus oleh KPK. Padahal melihat rekam jejak KPK selama ini, Kurnia memandang harusnya tidak sulit untuk menangkap yang bersangkutan.

Keempat, Kurnia mengatakan komisioner yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo faktanya tidak menunjukkan nilai integritas dan tidak bisa menjaga etika sebagai pejabat publik.

Hal ini merujuk pada putusan Dewan Pengawas yang menjatuhkan sanksi etik kepada Ketua KPK Firli Bahuri karena terbukti menggunakan moda transportasi mewah berupa helikopter.

"Maka dari itu, ICW mengusulkan agar Pak Mahfud MD membaca data terlebih dahulu agar pendapat yang disampaikan lebih objektif dan faktual," kata Kurnia.

Baca Juga:

Gonjang-Ganjing KPK

Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan bahwa KPK era Firli dianggap lemah. Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (KPK) itu justru mengatakan tahun pertama periode kepemimpinan Firli lebih banyak prestasinya dibandingkan tahun pertama periode sebelumnya.

"Meskipun sebenarnya, kalau mau kita objektif tahun pertama KPK yang sekarang dibandingkan dengan tahun pertama KPK yang sebelumnya itu objektifnya juga lebih banyak sekarang prestasinya," kata Mahfud dalam diskusi bertajuk "Masalah Strategis Kebangsaan dan Solusinya", secara virtual, Minggu (27/12).

Menurut Mahfud, KPK era Agus Rahardjo di tahun pertama bekerja tidak bisa berbuat apa-apa dibanding KPK di era Firli. Tahun ini, lanjut dia, KPK sudah berani menangkap menteri, anggota DPR, DPRD, bupati, serta wali kota. (Pon)

Baca Juga:

KPK Ingatkan Pejabat Soal Kebiasaan Bagi Bagi Kado di Hari Keagamaan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ikan Hias Wajib Pasang Chip, Pemerintah Tantang Produsen Lokal
Indonesia
Ikan Hias Wajib Pasang Chip, Pemerintah Tantang Produsen Lokal

Aturan ini sudah mulai diberlakukan untuk ikan hias arwana.

Kasus COVID-19 Brazil Tembus Angka Empat Juta
Dunia
Kasus COVID-19 Brazil Tembus Angka Empat Juta

Menurut kementerian, tercatat 43.773 kasus baru dan 834 kematian COVID-19 dalam 24 jam terakhir.

Vaksinasi COVID-19 Akan Dimulai, Ketua DPD Ajak Masyarakat Lawan Hoaks
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Akan Dimulai, Ketua DPD Ajak Masyarakat Lawan Hoaks

Vaksinasi COVID-19 akan mulai dilakukan di Indonesia pekan depan, Rabu (13/1).

Mensos: Bansos untuk Masyarakat Pedalaman Akan Disalurkan Sekaligus
Indonesia
Mensos: Bansos untuk Masyarakat Pedalaman Akan Disalurkan Sekaligus

Bantuan dibagikan bertahap sebanyak 3 kali dengan nilai masing-masing sebesar Rp600 ribu.

Mendagri Minta Calon Kepala Daerah Tandatangani Pakta Integritas
Indonesia
Mendagri Minta Calon Kepala Daerah Tandatangani Pakta Integritas

Salah satu poinnya memuat tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan COVID-19. Menurut Tito, pakta Integritas yang isinya bukan hanya siap menang dan siap kalah yang seperti selama ini.

'Physical Distancing' di Dalam Kabin Pesawat Lion Air Group
Indonesia
'Physical Distancing' di Dalam Kabin Pesawat Lion Air Group

Sistem pengaturan jarak aman, dilaksanakan melalui penyesuaian jumlah kursi berdasarkan tipe pesawat

Jakarta Pusat Siapkan Dua Kali Lipat Lokasi Pengungsian Korban Banjir
Indonesia
Jakarta Pusat Siapkan Dua Kali Lipat Lokasi Pengungsian Korban Banjir

Jakarta Pusat menyiapkan dua kali lipat lokasi penampungan pengungsi sebagai antisipasi terjadi banjir akibat intensitas curah hujan tinggi.

Puluhan Orang Narapidana Dapat Remisi Imlek
Indonesia
Puluhan Orang Narapidana Dapat Remisi Imlek

Remisi ini bukan sekadar pengurangan masa pidana, namun diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan motivasi narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik lagi.

Wali Kota Bogor Minta Kasus Rizieq Shihab di RS UMMI Dituntaskan
Indonesia
Wali Kota Bogor Minta Kasus Rizieq Shihab di RS UMMI Dituntaskan

Wali Kota Bogor, Bima Arya mendatangi Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi. Ia diperiksa dalam kasus penghalang-halangan Swab test COVID-19 di RS UMMI Bogor yang melibatkan Rizieq Shihab

Polisi Imbau Pemudik Idul Adha Pulang Lebih Awal
Indonesia
Polisi Imbau Pemudik Idul Adha Pulang Lebih Awal

Polri memprediksi bahwa hari ini Minggu 2 Agustus 2020 arus balik para pemudik Hari Raya Idul Adha.