ICW Sebut Penilaian Mahfud MD Soal Prestasi KPK Era Firli Tak Berbasis Data Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD (HO-Dok Humas Kemenko Polhukam)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut penilaian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD soal prestasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Firli Bahuri tak berbasis data.

Hal itu disampaikan ICW menanggapi pernyataan Mahfud yang menyebut KPK era Filri lebih banyak prestasinya ketimbang periode-periode sebelumnya.

"Selaku Menkopolhukam, tentu akan lebih baik jika Pak Mahfud MD berbicara menggunakan data, jadi tidak sebatas asumsi semata," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (29/12).

Baca Juga:

Kasus Suap KKP, KPK Panggil Pengusaha Ekspor Benur

Masyarakat, kata Kurnia, akan semakin skeptis melihat pemerintah, jika pejabat publik selevel menteri berbicara tanpa ada dasar yang jelas.

"Jangan hanya karena ingin membela pemerintah, yang notabene menjadi inisiator revisi UU KPK dan terpilihnya lima komisioner KPK, menghasilkan pandangan-pandangan subjektif semacam itu," tegas dia.

Dalam catatan evaluasi satu tahun KPK yang dilansir oleh ICW dan Transparancy International Indonesia (TII), beberapa waktu lalu, kinerja KPK justru mengalami kemunduran drastis.

Pertama, Kurnia mengatakan, jumlah kegiatan penindakan menurun. Pada 2019 lalu, jumlah penyidikan sebanyak 145 perkara, sedangkan tahun ini hanya 91. Selain itu, untuk penuntutan, tahun 2019 berjumlah 153 tuntutan, sedangkan tahun ini hanya 75 tuntutan.

"Kemudian dalam konteks jumlah tangkap tangan, tahun 2020 KPK hanya melakukan tujuh tangkap tangan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, 2019 sebanyak 21 kali, 2018 sebanyak 30 kali, 2017 sebanyak 19 kali, dan 2016 sebanyak 17 kali," ujarnya.

Kedua, Kurnia melihat adanya degradasi kepercayaan publik kepada KPK. Hal ini dibuktikan dari temuan lima lembaga survei pada sepanjang tahun 2020, mulai Alvara Research Center, Indo Barometer, Charta Politica, LSI, dan Litbang Kompas.

"Kami menduga menurunnya kepercayaan publik kepada KPK tidak lain karena peran pemerintah, yakni tatkala mengundangkan UU KPK baru dan memilih sebagian besar komisioner bermasalah," terang dia.

Gedung Merah Putih KPK (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Gedung Merah Putih KPK (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Ketiga, lanjut Kurnia, kegagalan meringkus buronan. Sampai hari ini salah satu buronan kasus korupsi, mantan calon legislatif asal PDIP Harun Masiku tidak mampu diringkus oleh KPK. Padahal melihat rekam jejak KPK selama ini, Kurnia memandang harusnya tidak sulit untuk menangkap yang bersangkutan.

Keempat, Kurnia mengatakan komisioner yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo faktanya tidak menunjukkan nilai integritas dan tidak bisa menjaga etika sebagai pejabat publik.

Hal ini merujuk pada putusan Dewan Pengawas yang menjatuhkan sanksi etik kepada Ketua KPK Firli Bahuri karena terbukti menggunakan moda transportasi mewah berupa helikopter.

"Maka dari itu, ICW mengusulkan agar Pak Mahfud MD membaca data terlebih dahulu agar pendapat yang disampaikan lebih objektif dan faktual," kata Kurnia.

Baca Juga:

Gonjang-Ganjing KPK

Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan bahwa KPK era Firli dianggap lemah. Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (KPK) itu justru mengatakan tahun pertama periode kepemimpinan Firli lebih banyak prestasinya dibandingkan tahun pertama periode sebelumnya.

"Meskipun sebenarnya, kalau mau kita objektif tahun pertama KPK yang sekarang dibandingkan dengan tahun pertama KPK yang sebelumnya itu objektifnya juga lebih banyak sekarang prestasinya," kata Mahfud dalam diskusi bertajuk "Masalah Strategis Kebangsaan dan Solusinya", secara virtual, Minggu (27/12).

Menurut Mahfud, KPK era Agus Rahardjo di tahun pertama bekerja tidak bisa berbuat apa-apa dibanding KPK di era Firli. Tahun ini, lanjut dia, KPK sudah berani menangkap menteri, anggota DPR, DPRD, bupati, serta wali kota. (Pon)

Baca Juga:

KPK Ingatkan Pejabat Soal Kebiasaan Bagi Bagi Kado di Hari Keagamaan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Minta Sidang PK Online, Djoko Tjandra Dinilai Menghina Pengadilan
Indonesia
Minta Sidang PK Online, Djoko Tjandra Dinilai Menghina Pengadilan

"Jadi permintaan sidang daring oleh Joker jelas-jelas bentuk penghinaan terhadap pengadilan sehingga sudah semestinya ditolak oleh hakim," kata Boyamin

Hadapi Bonus Demografi, Indonesia Kejar Target Turunkan Stunting
Indonesia
Hadapi Bonus Demografi, Indonesia Kejar Target Turunkan Stunting

Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktifitas.

[HOAKS atau FAKTA] Wapres Maruf Amin Sebut Buzzer Lebih Layak Dipelihara Dibanding Fakir Miskin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Wapres Maruf Amin Sebut Buzzer Lebih Layak Dipelihara Dibanding Fakir Miskin

“Buzer RP Di Pelihara Negara Anak Terlantar dan Fakir Miskin Di Pelihara Tetangga Kuncen Surga dan Neraka.”

Komaruddin Hidayat: Perlu Strategi Perkukuh Identitas Nasional
Indonesia
Komaruddin Hidayat: Perlu Strategi Perkukuh Identitas Nasional

Mencari strategi menjadikan Pancasila sebagai identitas nasional mestinya tak kalah penting dengan POP

Presiden Jokowi Tegaskan Aksi Terorisme Bertentangan dengan Nilai Agama
Indonesia
Presiden Jokowi Tegaskan Aksi Terorisme Bertentangan dengan Nilai Agama

Aksi terorisme dan radikalisme sangat bertentangan dengan nilai agama dan nilai luhur yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia.

Partisipasi Pemilih di Pilwakot Solo Cuma 70,5 Persen, KPU Ungkap Penyebabnya
Indonesia
Partisipasi Pemilih di Pilwakot Solo Cuma 70,5 Persen, KPU Ungkap Penyebabnya

"Kami menargetkan partisipasi pemilih 77,5 persen di Pilwakot Solo 2020. Namun, hasilnya hanya 70,52 persen saja," kata Nurul

Mobil Polisi Ditabrak Kereta di Sragen, 3 Perjalanan KA Ikut Terganggu
Indonesia
Mobil Polisi Ditabrak Kereta di Sragen, 3 Perjalanan KA Ikut Terganggu

"Ketiga KA yang menggalami gangguan tersebut, yakni KA Brantas, KA Joglosemarkerto, KA Majapahit," ujar Supriyanto

Debat Publik Kedua Pilkada Makassar Tetap di Jakarta
Indonesia
Debat Publik Kedua Pilkada Makassar Tetap di Jakarta

Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Witnu Urip Laksana mengatakan, salah satu alasan pihaknya merekomendasikan debat kandidat kedua di luar Makassar dengan melihat kondisi saat ini.

DKI Tengah Finalisasi Assessment Pembukaan Tatap Muka di Sekolah
Indonesia
DKI Tengah Finalisasi Assessment Pembukaan Tatap Muka di Sekolah

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta masih berbenah melakukan finalisasi ihwal niatan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka sekolah di tengah pandemi COVID-19.

BPIP Geram Isu Rasial Merebak di Tengah Masyarakat
Indonesia
BPIP Geram Isu Rasial Merebak di Tengah Masyarakat

Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) geram dengan ramainya polemik isu SARA yang sekarang ini muncul di tengah-tengah masyarakat.