ICW Sebut Orientasi Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tidak Jelas Peneliti ICW Kurnia Ramadhana. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari skor 40 pada 2019 menjadi 37 di 2020.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai, merosotnya IPK Indonesia dapat dimaknai sebagai ketidakjelasan orientasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemberantasan korupsi.

"Secara garis besar, menurunnya skor IPK Indonesia dapat dimaknai pada tiga hal. Pertama, ketidakjelasan orientasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemberantasan korupsi," kata Kurnia dalam keterangannya, Jumat (29/1).

Baca Juga:

Komjen Listyo Diminta Yakinkan Publik, Polisi Tak Hanya Hadir jika Terjadi Masalah

Terlepas perubahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara kelembagaan, Kurnia menyatakan, pemerintah dan DPR sepanjang 2020 telah merumuskan undang-undang yang mementingkan kelompok oligarki serta mengesampingkan nilai-nilai demokrasi.

"Sebut saja misalnya Omnibus Law UU Cipta Kerja, tak bisa dipungkiri, pemerintah maupun DPR hanya mengakomodir kepentingan elit dalam kerangka investasi ekonomi dan mengesampingkan pentingnya tata Kelola pemerintahan yang baik," ujarnya.

Padahal, pada saat yang sama pemerintah dan DPR dapat memprioritaskan pembahasan sejumlah produk legislasi penguat upaya pemberantasan korupsi seperti revisi UU Tindak Pidana Korupsi, RUU Perampasan Aset, dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai. Namun, hal itu urung dilakukan.

KPK dalami kasus korupsi bina marga Kabupaten Kampar
KPK dalami kasus korupsi Dinas Marga Kabupaten Kampar (Foto: kpk.go.id)

Selain itu, penurunan IPK Indonesia tahun ini juga dipandang sebagai akibat dari kegagalan reformasi penegak hukum dalam memaksimalkan penindakan perkara korupsi.

Kesimpulan tersebut bukan tanpa dasar. Kurnia menyampaikan, merujuk pada data KPK, jumlah penindakan mengalami penurunan drastis sepanjang 2020 lalu.

"Mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pada instrumen penting seperti tangkap tangan. Akan tetapi, penurunan ini dapat dimaklumi karena adanya perubahan hukum acara penindakan yang mengakibatkan penegakan hukum menjadi tumpul," imbuhnya.

Kemudian, penurunan IPK juga dapat dikatakan akibat dari melempemnya performa KPK selaku lembaga antirasuah dalam pemberantasan korupsi. Menurut Kurnia, KPK lebih banyak menciptakan kontroversi ketimbang menonjolkan prestasi sejak komisioner periode 2019-2023 dilantik.

Baca Juga:

Komjen Listyo Diuji Oleh 2 Orang Perwakilan Setiap Fraksi DPR

Padahal, Kurnia menilai KPK selama ini merupakan salah satu pilar penting yang bisa mendongkrak skor IPK Indonesia selama beberapa tahun terakhir.

"Mundurnya kinerja KPK tentu tidak bisa dilepaskan dari keputusan politik pemerintah dan DPR dalam menentukan komisioner KPK saat ini," tutup dia. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ribuan Rumah Susun Bakal Dibangun di 7 Provinsi
Indonesia
Ribuan Rumah Susun Bakal Dibangun di 7 Provinsi

Program perumahan dan kawasan pemukiman merupakan salah satu program Kementerian PUPR pada tahun 2021.

Penumpang Naik 20 Persen di Libur Panjang, Operator Diminta Tambah Frekuensi
Indonesia
Penumpang Naik 20 Persen di Libur Panjang, Operator Diminta Tambah Frekuensi

Saat ini masih ada ruang untuk bisa menambah jadwal operasi dan frekuensi perjalanan. Pasalnya kapasitas penumpang kereta api dan pesawat terbang telah ditetapkan maksimal 70 persen.

Gibran Bikin Medsos Untuk Serap Aduan Warga Solo
Indonesia
Gibran Bikin Medsos Untuk Serap Aduan Warga Solo

Wali Kota Gibran Rakabuming Raka langsung menindaklanjuti instruksi Ganjar tersebut dengan membuat akun instagram @gibran_rakabuming dan Whatsapp 081225067171.

Penahanan Petinggi KAMI Bisa Digugat ke Pengadilan
Indonesia
Penahanan Petinggi KAMI Bisa Digugat ke Pengadilan

Dia mengatakan, penangkapan ataupun penahanan tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Kata dia, harus ada aturan dan prosedur yang mendasari penangkapan dan penahanan itu.

[Hoaks atau Fakta]: Polisi Tidak Bisa Tilang Pajak Kendaraan Yang Mati
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Polisi Tidak Bisa Tilang Pajak Kendaraan Yang Mati

Polisi Tak Bisa Tilang Kendaraan Pajak Mati, Fakta atau Hoax” yang tayang 30 Maret 2017.

UNS Tanggung Biaya Pengobatan 25 PPDS yang Positif COVID-19
Indonesia
UNS Tanggung Biaya Pengobatan 25 PPDS yang Positif COVID-19

"Kami menanggung semua biaya pengobatan mereka semua. Pasien ini dilarang dijenguk orang tuanya di rumah sakit," ujar Jamal

Gibran Kuasai Rekomendasi Parpol di Pilwakot Solo
Indonesia
Gibran Kuasai Rekomendasi Parpol di Pilwakot Solo

"Kami optimistis bisa memenangi Pilwakot Solo dengan suara 80 persen," kata dia.

Biaya Karantina di Hotel Bagi  WNI Dari Luar Negeri Dibebankan Pada Pemerintah
Indonesia
Biaya Karantina di Hotel Bagi WNI Dari Luar Negeri Dibebankan Pada Pemerintah

Apabila terdapat WNI atau WNA yang menghendaki hotel lain di luar 104 hotel yang telah ditentukan oleh pemerintah, maka biaya dan akomodasinya dibebankan kepada yang bersangkutan.

KPU Pastikan APD Diterima Semua TPS Pilkada
Indonesia
KPU Pastikan APD Diterima Semua TPS Pilkada

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, APD tersebut paling lambat harus sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) satu hari sebelum pemungutan suara.

Wagub DKI Minta Semua Pihak Tegur Warga Pelanggar Protokol Kesehatan
Indonesia
Wagub DKI Minta Semua Pihak Tegur Warga Pelanggar Protokol Kesehatan

Keberhasilan PSBB masa transisi mengendalikan penularan COVID-19 dapat berjalan efektif tergantung dari kedisiplinan dan perilaku masyarakat.