ICW Sebut Misi Pimpinan KPK Singkirkan Pegawai Kritis dan Berintegritas Berhasil Ketua KPK Firli Bahuri saat menyampaikan hasil tes PNS KPK. (Foto: Ponco)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meyakini penonaktifan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan 74 pegawai lembaga antirasuah lainnya untuk menghambat penanganan kasus korupsi kelas kakap.

Keyakinan itu didasari lantaran sejumlah nama yang dinonaktifkan merupakan penyelidik atau penyidik yang menangani kasus korupsi besar seperti kasus bantuan sosial (bansos) COVID-19, e-KTP hingga ekspor benih lobster.

Baca Juga:

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai

"ICW meyakini motif di balik pemberhentian itu juga menyasar pada upaya pimpinan KPK untuk menghambat penanganan perkara besar yang sedang diusut oleh para pegawai KPK tersebut, mulai dari korupsi bansos, suap benih lobster, KTP-Elektronik, Nurhadi, dan lain-lain," kata Kurnia dalam keterangannya, Selasa (11/5).

Dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) penonaktifan 75 pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK), Kurnia menilai misi utama pimpinan KPK yang dikomandoi Firli Bahuri untuk menyingkirkan pegawai kritis dan berintegritas telah berhasil.

"Setelah mengobrak-abrik KPK dengan berbagai kebijakan kontroversi, akhirnya misi utama pimpinan KPK berhasil, yakni menyingkirkan puluhan pegawai KPK yang selama ini dikenal berintegritas dan memiliki rekam jejak panjang selama bekerja di institusi antirasuah itu," ujarnya.

Menurut Kurnia, tindakan dan keputusan pimpinan KPK telah melanggar hukum. Sebab, melandaskan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang hingga kini menjadi perdebatan sebagai dasar penonaktifan pegawai.

"Padahal TWK sendiri sama sekali tidak diatur dalam UU 19/2019, PP 41/2020, dan bertolakbelakang dengan perintah putusan Mahkamah Konstitusi," tegas Kurnia.

Penonaktifan 75 pegawai KPK tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. SK tertanggal 7 Mei tersebut ditandatangi oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Untuk salinan yang sah, diteken oleh Plh Kabiro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

KPK
KPK. (Foto: Antara)

Dalam SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK itu, terdapat 4 poin sebagai berikut:

Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan informasi, selain Novel Baswedan, nama-nama yang dikabarkan tak lolos tes tersebut di antaranya Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto, Direktur Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono, dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo serta seluruh kasatgas dari internal KPK. (Pon)

Baca Juga:

Sikapi SK Penonaktifan, 75 Pegawai KPK Konsolidasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPU Imbau Pemilih Tidak Bawa Gawai ke TPS
Indonesia
KPU Imbau Pemilih Tidak Bawa Gawai ke TPS

KPU terus mengimbau kepada pemilih agar tidak membawa gawai ke dalam bilik suara.

Kejagung Titipkan Tersangka Korupsi ASABRI Jimmy Sutopo di Rutan KPK
Indonesia
Kejagung Titipkan Tersangka Korupsi ASABRI Jimmy Sutopo di Rutan KPK

Kejagung menitipkan tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT ASABRI Jimmy Sutopo di rumah tahanan Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kementerian ATR/BPN Janji Gandeng Polri Sikat Mafia Tanah
Indonesia
Kementerian ATR/BPN Janji Gandeng Polri Sikat Mafia Tanah

Buzzer-buzzer membuat 'kegaduhan' dan memutarbalikkan fakta

Sebagian Kecil Warga Jakarta Takut Tes COVID-19
Indonesia
Sebagian Kecil Warga Jakarta Takut Tes COVID-19

Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD telah menyepakati adanya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penanggulangan COVID-19

FPI Bukan PKI
Indonesia
FPI Bukan PKI

Hamdan merujuk pada Putusan MK No. 82/PUU-XI/2013

KPK Bantah Surat Keberatan untuk Ombudsman sebagai Pembangkangan
Indonesia
KPK Bantah Surat Keberatan untuk Ombudsman sebagai Pembangkangan

Surat keberatan KPK berkaitan dengan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai yang dinyatakan malaadministrasi oleh Ombudsman.

Sehari Setelah Pilkada, 6.033 Orang Terjangkit COVID-19
Indonesia
Sehari Setelah Pilkada, 6.033 Orang Terjangkit COVID-19

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan orang tertular virus corona masih terus bertambah hingga Kamis (10/12).

Nyaris 10 Ribu Warga Gunung Kidul Terdampak Kekeringan
Indonesia
Nyaris 10 Ribu Warga Gunung Kidul Terdampak Kekeringan

Selanjutnya, Kecamatan Rongkop menjadi wilayah yang mendapatkan bantuan terbanyak kedua

[Hoaks atau Fakta]: Batik Air Jemput WNI di Afghanistan
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Batik Air Jemput WNI di Afghanistan

Menteri Luar Negeri RI melalui media sosial twitternya pada 20 Agustus 2021, menginformasikan bahwa pemerintah telah berhasil mengevakuasi WNI dari Kabul.

DKI Tengah Finalisasi Assessment Pembukaan Tatap Muka di Sekolah
Indonesia
DKI Tengah Finalisasi Assessment Pembukaan Tatap Muka di Sekolah

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta masih berbenah melakukan finalisasi ihwal niatan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka sekolah di tengah pandemi COVID-19.