ICW Sebut Misi Pimpinan KPK Singkirkan Pegawai Kritis dan Berintegritas Berhasil Ketua KPK Firli Bahuri saat menyampaikan hasil tes PNS KPK. (Foto: Ponco)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meyakini penonaktifan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan 74 pegawai lembaga antirasuah lainnya untuk menghambat penanganan kasus korupsi kelas kakap.

Keyakinan itu didasari lantaran sejumlah nama yang dinonaktifkan merupakan penyelidik atau penyidik yang menangani kasus korupsi besar seperti kasus bantuan sosial (bansos) COVID-19, e-KTP hingga ekspor benih lobster.

Baca Juga:

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai

"ICW meyakini motif di balik pemberhentian itu juga menyasar pada upaya pimpinan KPK untuk menghambat penanganan perkara besar yang sedang diusut oleh para pegawai KPK tersebut, mulai dari korupsi bansos, suap benih lobster, KTP-Elektronik, Nurhadi, dan lain-lain," kata Kurnia dalam keterangannya, Selasa (11/5).

Dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) penonaktifan 75 pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK), Kurnia menilai misi utama pimpinan KPK yang dikomandoi Firli Bahuri untuk menyingkirkan pegawai kritis dan berintegritas telah berhasil.

"Setelah mengobrak-abrik KPK dengan berbagai kebijakan kontroversi, akhirnya misi utama pimpinan KPK berhasil, yakni menyingkirkan puluhan pegawai KPK yang selama ini dikenal berintegritas dan memiliki rekam jejak panjang selama bekerja di institusi antirasuah itu," ujarnya.

Menurut Kurnia, tindakan dan keputusan pimpinan KPK telah melanggar hukum. Sebab, melandaskan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang hingga kini menjadi perdebatan sebagai dasar penonaktifan pegawai.

"Padahal TWK sendiri sama sekali tidak diatur dalam UU 19/2019, PP 41/2020, dan bertolakbelakang dengan perintah putusan Mahkamah Konstitusi," tegas Kurnia.

Penonaktifan 75 pegawai KPK tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. SK tertanggal 7 Mei tersebut ditandatangi oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Untuk salinan yang sah, diteken oleh Plh Kabiro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

KPK
KPK. (Foto: Antara)

Dalam SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK itu, terdapat 4 poin sebagai berikut:

Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan informasi, selain Novel Baswedan, nama-nama yang dikabarkan tak lolos tes tersebut di antaranya Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto, Direktur Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono, dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo serta seluruh kasatgas dari internal KPK. (Pon)

Baca Juga:

Sikapi SK Penonaktifan, 75 Pegawai KPK Konsolidasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini 9 Kader Demokrat yang Siap Bertarung di Pilgub DKI
Indonesia
Ini 9 Kader Demokrat yang Siap Bertarung di Pilgub DKI

Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat menyiapkan sembilan kader yang akan bertarung Pilgub DKI.

Mengaku Senasib dengan Gibran, Ini Cerita I Made Kembang dari Jembrana
Indonesia
Mengaku Senasib dengan Gibran, Ini Cerita I Made Kembang dari Jembrana

DPP PDIP menggelar seminar daring dengan tema "Calon Kepala Daerah Muda Bicara Politik Dedikasi, Motivasi, hingga Respons Politik Dinasti".

Pemprov DKI Paling Banyak Beri Bantuan Pengelolaan Masjid Secara Provinsi
Indonesia
Pemprov DKI Paling Banyak Beri Bantuan Pengelolaan Masjid Secara Provinsi

Pemda DKI yang paling banyak memberikan bantuan pengelolaan masjid

Kata KPK Soal Dugaan Keterlibatan Puan Maharani di Kasus Suap Bansos
Indonesia
Kata KPK Soal Dugaan Keterlibatan Puan Maharani di Kasus Suap Bansos

KPK memastikan akan terus mendalami dan mengembangkan kasus suap pengadaan bansos COVID-19 yang menjerat bekas Menteri Sosial Juliari P Batubara.

Doni Monardo Berangkat ke NTT Pantau Bencana Akibat Siklon Seroja
Indonesia
Doni Monardo Berangkat ke NTT Pantau Bencana Akibat Siklon Seroja

"Minggu malam stand by di Halim untuk bertolak meninjau banjir bandang di Pulau Adonara, Flores Timur, NTT,” ujar Egy.

Lima Wilayah Jakarta Zona Merah, Pakar Epidemiologi: Ga Usah Balik ke PSBB
Indonesia
Lima Wilayah Jakarta Zona Merah, Pakar Epidemiologi: Ga Usah Balik ke PSBB

Kasus corona di Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan.

Kapolri Minta Seluruh Kapolda Fokus Penanganan COVID-19
Indonesia
Kapolri Minta Seluruh Kapolda Fokus Penanganan COVID-19

Sigit menekankan seluruh Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) untuk peka dalam merespon situasi penyebaran Corona khususnya klaster baru.

BPIP Anggap Aksi Vandalisme Masjid Melawan Ajaran Pancasila
Indonesia
BPIP Anggap Aksi Vandalisme Masjid Melawan Ajaran Pancasila

Aksi vandalisme yang dilakukan oleh S (18) di sebuah masjid di Pasar Kemis, Tangerang, Banten, dinilai tindakan yang tak terpuji.

Politisi PDIP Minta Hentikan Kegaduhan Impor Beras
Indonesia
Politisi PDIP Minta Hentikan Kegaduhan Impor Beras

ketiga pihak tersebut menggunakan data yang berbeda, kerangka berpikir yang tidak sebangun, dan platform kebijakan yang tidak sejalan saat menyikapi rencana impor beras.

Lewat Program Pencegahan, KPK Selamatkan Rp592 Triliun
Indonesia
Lewat Program Pencegahan, KPK Selamatkan Rp592 Triliun

Dari hasil kerja tahun ini, KPK sudah menyetorkan PNBP ke kas negara senilai Rp 120,3 miliar.