ICW Sebut Keterlibatan Petinggi Parpol Bikin KPK Takut Tangkap Harun Masiku Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana. ANTARA/Prisca Triferna

MerahPutih.com - Terhitung sejak 8 Januari 2020, genap sudah dua tahun tersangka penyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Harun Masiku masih belum diketahui keberadaannya.

Indonesian Corruption Watch (ICW) menduga keterlibatan petinggi partai politik menjadi penyebab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) takut untuk menangkap buronan dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR tersebut.

Baca Juga

Penyidik KPK Nonaktif Sebut Harun Masiku Agustus Masih Berada di Indonesia

"ICW khawatir karena latar belakang politik Harun serta adanya keterlibatan pihak lain yang diduga petinggi partai politik tertentu, menjadikan KPK enggan untuk meringkusnya," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (11/1).

ICW menilai, waktu dua tahun seharusnya cukup bagi Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk melakukan audit besar-besaran atas mandeknya pencarian Harun Masiku.

"Hal ini juga sejalan dengan fungsi pengawasan yang melekat pada Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam UU KPK," ujarnya.

Dewas KPK pun disarankan untuk meminta keterangan dari sejumlah pihak, seperti Komisioner KPK, Deputi Penindakan, serta mantan pegawai KPK yang sebelumnya ditugaskan untuk mencari Harun.

"Tiga keterangan itu akan menggambarkan permasalahan utama mengapa Harun terkesan dilindungi oleh KPK," kata Kurnia.

Harun Masiku. Foto: Isitmewa
Harun Masiku. Foto: Isitmewa

Sejak awal, kata Kurnia, ICW menduga sumber permasalahan Harun Masiku berada pada level Komisioner KPK. Sebab, gejala untuk tiba pada kesimpulan itu sudah terang benderang.

"Misalnya, ketika Komisioner KPK tidak melindungi pegawainya saat diduga disekap di PTIK," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Kurnia, tidak adanya penjelasan yang clear mengapa ketika kasus tersebut sudah naik pada tingkat penyidikan, tapi kantor DPP PDIP enggan untuk digeledah oleh KPK.

"Terakhir tentu saja perihal pemberhentian pegawai yang sebelumnya ditugaskan mencari Harun melalui Tes Wawasan Kebangsaan," ujarnya.

Baca Juga

Penyidik Nonaktif Sebut Harun Masiku di Indonesia, Ini Jawaban KPK

ICW mengaku heran jika kemudian pencarian berlarut-larut ini justru tidak menggerakkan Dewan Pengawas untuk menelusuri permasalahan yang sebenarnya.

"Jangan sampai justru Dewan Pengawas juga terlibat dalam melindungi mantan caleg PDIP ini," pungkasnya. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
TNI Bagikan Buku dan Ajari Anak di Perbatasan Papua-PNG Baca Tulis
Indonesia
TNI Bagikan Buku dan Ajari Anak di Perbatasan Papua-PNG Baca Tulis

Tokoh Adat Kampung Kalilapar 2 Paulus Maunda menyampaikan apresiasi kepada satgas TNI Pos Kalilapar yang telah peduli dengan pendidikan anak-anak di kampungnya.

Perpres 47/2021 Diteken Jokowi, Posisi Wamen Nambah Lagi
Indonesia
Perpres 47/2021 Diteken Jokowi, Posisi Wamen Nambah Lagi

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian

Merasa Karakternya Direndahkan, Viani Limardi Resmi Gugat PSI Rp 1 Triliun
Indonesia
Merasa Karakternya Direndahkan, Viani Limardi Resmi Gugat PSI Rp 1 Triliun

Viani Limardi merasa pemecatan dirinya dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah sebuah kejahatan.

DPD Dorong Pemerintah Kembangkan Pengolahan Limbah Medis
Indonesia
DPD Dorong Pemerintah Kembangkan Pengolahan Limbah Medis

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) berkolaborasi mengembangkan teknologi pengolahan limbah medis.

Cuaca Jakarta Diperkirakan Cerah Berawan Hari Ini
Indonesia
Cuaca Jakarta Diperkirakan Cerah Berawan Hari Ini

Memasuki malam hingga dini hari seluruh wilayah di Jakarta diperkirakan cerah berawan

Eks Mensos Juliari Batubara Dinilai Pantas Dihukum Seumur Hidup dan Dimiskinkan
Indonesia
Eks Mensos Juliari Batubara Dinilai Pantas Dihukum Seumur Hidup dan Dimiskinkan

Vonis 12 tahun penjara terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dinilai belum tegas.

Polres Klaten Bongkar Kasus Mafia Tanah, Satu ASN Ditetapkan Tersangka
Indonesia
Polres Klaten Bongkar Kasus Mafia Tanah, Satu ASN Ditetapkan Tersangka

KBO Sat Reskrim Polres Klaten, Iptu Eko Pujianto mengatakan, kedua orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni berinisial EP (52) dan SK (55) seorang wanita yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Keduanya merupakan warga Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

Gempa di Seram Utara Rusak Belasan Unit Rumah
Indonesia
Gempa di Seram Utara Rusak Belasan Unit Rumah

Gempa tersebut memiliki skala V MMI di Sawai, IV di Wahai, III MMI di Ambon, sedangkan di Masohi dan Saparua mencapai skala III MMI.

Golkar Siap Tampung Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024
Indonesia
Golkar Siap Tampung Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024

Partai Golkar siap menampung Ganjar Pranowo untuk mendampingi Airlangga Hartarto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dua Polisi 'Selebgram' dengan Follower Ratusan Ribu 'Diparkir' ke Humas Polda Metro
Indonesia
Dua Polisi 'Selebgram' dengan Follower Ratusan Ribu 'Diparkir' ke Humas Polda Metro

Telegram ini ditandatangani Karo SDM Polda Metro Jaya Kombes Putu Narendra atas nama Kapolda Metro Jaya