ICW Pertanyakan Hilangnya Nama Ihsan Yunus PDIP di Dakwaan Penyuap Juliari Anggota Komisi VI DPR RI, Ihsan Yunus (F-PDI Perjuangan)/Foto:Andri/Iw

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan hilangnya nama Legislator PDI Perjuangan, Ihsan Yunus dalam dakwaan Harry Van Siddanbuke dan Ardian Iskandar yang telah dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (24/2) kemarin.

Dalam dakwaan dua penyuap bekas Menteri Sosial Juliari Peter Batubara itu tidak disebutkan nama Ihsan Yunus. Padahal dalam rekonstruksi perkara yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nama tersebut sudah muncul.

Baca Juga

Dirut Tigapilar Argo Utama Didakwa Menyuap Eks Mensos Juliari Batubara Rp1,95 Miliar

"ICW mempertanyakan hilangnya nama Ihsan Yunus. Hal ini janggal, sebab, dalam rekonstruksi yang dilakukan oleh KPK, nama tersebut sudah muncul," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (25/2).

Bahkan, dalam salah satu adegan rekonstruksi dijelaskan Harry Van Sidabukke menyerahkan uang dengan total Rp 6,7 miliar dan dua sepeda merk Brompton kepada operator Ihsan Yunus, Agustri Yogasmara. Selain itu, jaksa penuntut umum juga tidak menjelaskan perihal siapa Agustri Yogasmara yang ada dalam surat dakwaan.

"Padahal, masih dalam konteks yang sama , rekonstruksi KPK secara gamblang menyebutkan bahwa Agustri Yogasmara adalah operator dari Ihsan Yunus," ujarnya.

Suasana sidang pembacaan dakwaan terhadap Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar Maddanatja yang didakwa menyuap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebesar Rp1,95 miliar terkait penunjukkan perusahaan penyedia bantuan sosial (bansos) sembako COVID-19 di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (24/2). (Desca Lidya Natalia)
Suasana sidang pembacaan dakwaan terhadap Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar Maddanatja yang didakwa menyuap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebesar Rp1,95 miliar terkait penunjukkan perusahaan penyedia bantuan sosial (bansos) sembako COVID-19 di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (24/2). (Desca Lidya Natalia)

Dakwaan tersebut, kata Kurnia, tentu menyasar pada tindak pidana yang dilakukan oleh Harry Van Sidabukke. Namun, ia mempertanyakan apakah memberikan uang miliaran dan sejumlah barang kepada yang diduga sebagai perantara seorang penyelenggara negara tidak dianggap sebagai perbuatan pidana.

"Penting pula ditegaskan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP disebutkan bahwa surat dakwaan mesti ditulis secara cermat, jelas, dan lengkap," imbuhnya.

Untuk itu, ICW mengingatkan kembali kepada jajaran Pimpinan, Deputi, maupun Direktur di KPK agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum.

"Misalnya melindungi atau menghalang-halangi kerja Penyidik untuk membongkar tuntas perkara ini," imbuh Kurnia.

ICW juga meminta agar Dewan Pengawas KPK mencermati proses alih perkara dari penyidikan ke penuntutan serta pembuatan surat dakwaan untuk terdakwa Harry Van Sidabukke.

Pemerintah, lanjut Kurnia, juga perlu mengawasi penanganan perkara ini, karena pada dasarnya berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat korban pandemi COVID-19 yang telah dirusak serta diciderai oleh beberapa oknum pelaku korupsi.

"Maka dari itu, harapan publik tersebut mesti dijawab oleh KPK dengan tidak melakukan tebang pilih dalam menangani perkara ini," tegas Kurnia.

Dalam perkara ini, Harry Van Sidabukke didakwa menyuap Juliari Batubara, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso sebesar Rp1,28 miliar karena membantu penunjukan PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude (MHS) sebagai penyedia bansos sembako COVID-19 sebanyak 1.519.256 paket.

Sedangkan Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar Maddanatja didakwa menyuap Juliari Batubara, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso senilai Rp1,95 miliar karena menunjuk Ardian melalui PT Tigapilar Agro Utama sebagai penyedia bansos sembako tahap 9, 10, tahap komunitas dan tahap 12 sebanyak 115.000 paket. (Pon)

Baca Juga

Pengusaha Harry Van Sidabukke Didakwa Menyuap Eks Mensos Juliari Rp1,28 Miliar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Awas, Kamera Tilang Dipasang di Depok Pantau Pelanggar Lalu Lintas
Indonesia
Awas, Kamera Tilang Dipasang di Depok Pantau Pelanggar Lalu Lintas

Polres Metro Depok meluncurkan 13 program unggulan yang salah satunya adalah peluncuran kamera electronic traffic law enforcement (e-TLE)

Kejaksaan Sita Rolls Royce Phantom Coupe Diduga Hasil Korupsi Duit Asabri
Indonesia
Kejaksaan Sita Rolls Royce Phantom Coupe Diduga Hasil Korupsi Duit Asabri

sejauh ini Jampidsus Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri

Larangan Mobil di Atas 10 Tahun di DKI Terganjal Aturan Pemerintah Pusat
Indonesia
Larangan Mobil di Atas 10 Tahun di DKI Terganjal Aturan Pemerintah Pusat

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pemerintah pusat untuk mengubah Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan memasukkan batas usia kendaraan yang diizinkan beroperasi.

Ganjar Minta Pasar Tradisional Tutup 2 Hari, APPSI Jateng: Pedagang Mau Makan Apa?
Indonesia
Ganjar Minta Pasar Tradisional Tutup 2 Hari, APPSI Jateng: Pedagang Mau Makan Apa?

"Pasar tradisional merupakan jantungnya ekonomi masyarakat kecil. Kalau dimatikan dengan ditutup total selama dua hari mereka akan makan apa," ujar Suwanto

Kemendagri Sebut Sidik Jari di e-KTP Permudah Proses Identifikasi Korban Sriwijaya Air
Indonesia
Kemendagri Sebut Sidik Jari di e-KTP Permudah Proses Identifikasi Korban Sriwijaya Air

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, sebanyak 13 korban Sriwijaya Air berhasil teridentifikasi melalui sidik jari. Hal ini setelah dicocokkan dengan data biometrik dalam database kependudukan Dukcapil.

Yuyuk Andriati Ditunjuk Jadi Plh Kabiro Humas KPK
Indonesia
Yuyuk Andriati Ditunjuk Jadi Plh Kabiro Humas KPK

"Untuk sementara pelaksana harian Karo Humas KPK dirangkap Kabag Pemberitaan dan Publikasi Yuyuk Andriati Iskak," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

BNPB Finalisasi Data 15 Hotel Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien Corona
Indonesia
BNPB Finalisasi Data 15 Hotel Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien Corona

Data hotel yang lagi dituntaskan BNPB ialah dari Pemprov DKI dan provinsi lain yang menjadi ruang inap pasien COVID-19.

PSBB Jilid 3 Surabaya Berakhir, Transisi Menuju New Normal
Indonesia
PSBB Jilid 3 Surabaya Berakhir, Transisi Menuju New Normal

Masyarakat tetap harus mematuhi protokol kesehatan sebagai pencegahan Covid-19.

LPSK Minta Korban Terorisme Ajukan Permohonan Perlindungan
Indonesia
LPSK Minta Korban Terorisme Ajukan Permohonan Perlindungan

LPSK meminta kepada para korban terorisme masa lalu untuk mengajukan perlindungan agar mendapatkan hak-haknya sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Cuma Sepekan, Waktu Peserta CPNS Pilih Tempat Tes SKB
Indonesia
Cuma Sepekan, Waktu Peserta CPNS Pilih Tempat Tes SKB

Peserta tes sudah bisa mencetak ulang Kartu Tanda Peserta SKB pada tanggal 8 Agustus.