ICW Pertanyakan Status Justice Collaborator Eks Penyidik KPK Raden Brotoseno Raden Brotoseno (baju biru) (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan status Justice Collaborator (JC) yang diperoleh eks penyidik KPK Raden Brotoseno. Diketahui terpidana kasus korupsi itu telah bebas bersyarat sejak Februari lalu, dan akan segera bebas murni pada akhir September.

"ICW mempertanyakan status Justice Collaborator (JC) yang dijadikan dalih Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan remisi serta pembebasan bersyarat terhadap terpidana kasus korupsi Raden Brotoseno," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat (3/9).

Baca Juga:

KPK Akan Ambil Alih Perkara Jaksa Pinangki Jika....

Kurnia menjelaskan terdapat tiga aturan yang mengatur tentang pemberian JC, yakni Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 4/2011, Peraturan Bersama antara KPK, Kepolisian, Kejaksaan, KemenkumHAM, dan LPSK, serta UU 31/2014.

"Keseluruhan aturan tersebut menyebutkan secara jelas bahwa JC tidak dapat diberikan kepada pelaku kejahatan yang digolongkan sebagai pelaku utama," ungkap Kurnia.

Mantan penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Raden Brotoseno. (FOTO ANTARA/Fanny Octavianus)

Dia mengatakan dalam konteks perkara yang melibatkan Raden Brotoseno, dia terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap berupa uang sejumlah Rp 1,9 miliar ditambah 5 tiket pesawat kelas bisnis Yogyakarta – Jakarta senilai Rp 10 juta terkait penundaan pemanggilan Dahlan Iskan dalam kasus korupsi cetak sawah.

"Jika JC itu diberikan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tentu Korps Adhayksa mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada publik terkait dengan pertanyaan: Jika Brotoseno dianggap bukan pelaku utama sehingga dapat diberikan status JC, maka siapa pelaku utama dalam perkara tersebut?," kata Kurnia.

Raden Brotoseno telah dinyatakan bebas bersyarat. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Baca Juga:

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia

Kabag Humas dan Protokol Ditjen PAS Kemenkumham Rika Aprianti mengatakan mantan Polisi dan Penyidik KPK itu telah bebas bersyarat sejak Februari 2020 silam.

Pembebasan bersyarat Brotoseno berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor PAS-1052.OK.01.04.06 Tahun 2019 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Infeksi Corona di AS Lewati Angka 8 juta Jiwa
Indonesia
Kasus Infeksi Corona di AS Lewati Angka 8 juta Jiwa

Kasus positif COVID-19 di Amerika Serikat naik satu juta jiwa dalam waktu kurang dari satu bulan ke belakang.

Surat Bapokting Dicabut, Masyarakat Bisa Beli Kebutuhan Pokok Tanpa Batas!
Indonesia
Surat Bapokting Dicabut, Masyarakat Bisa Beli Kebutuhan Pokok Tanpa Batas!

Tidak adanya lagi pembatasan ini bukan tanpa alasan

Ini Dia Beberapa Wilayah di Jakarta yang Terendam Banjir
Indonesia
Indonesia Resesi, Anak Buah Sri Mulyani Klaim Perekonomian Tanah Air Miliki Masa Depan Cerah
Indonesia
Indonesia Resesi, Anak Buah Sri Mulyani Klaim Perekonomian Tanah Air Miliki Masa Depan Cerah

Staf khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menilai, meski besar terjadi resesi, namun ada kemajuan berati dari perekonomian Indonesia.

Update COVID-19 Selasa (28/4): 9.511 Kasus Positif, 1.254 Pasien Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Selasa (28/4): 9.511 Kasus Positif, 1.254 Pasien Sembuh

"Penambahan pada pasien positif sebanyak 415 kasus," kata Juru Bicara Pemerintah khusus penanganan COVID-19, Achmad Yurianto

Polisi Datangi Acara Konferensi Pers Tuntutan Kematian Enam Laskar FPI
Indonesia
Polisi Datangi Acara Konferensi Pers Tuntutan Kematian Enam Laskar FPI

Polres Metro Jakarta Pusat sidak ke acara konferensi pers Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar FPI, Kamis (21/1), di Hotel Atlet Century Park Senayan.

Bamsoet Minta Sri Mulyani Jelaskan Pengelolaan dan Pemanfaatan Utang Luar Negeri
Indonesia
Bamsoet Minta Sri Mulyani Jelaskan Pengelolaan dan Pemanfaatan Utang Luar Negeri

Bamsoet berharap dan terus mengingatkan Menteri Keuangan agar tetap berhati-hati

Viral Ribuan Pendaki Gunung Lawu Berjubel di Pintu Masuk Pendakian Candi Cetho
Indonesia
Viral Ribuan Pendaki Gunung Lawu Berjubel di Pintu Masuk Pendakian Candi Cetho

Total yang tercatat di posko ada 1.300 orang pendaki pada Sabtu kemarin.

Protes PSBB, Menteri Dianggap Tidak Sejalan Dengan Jokowi
Indonesia
Protes PSBB, Menteri Dianggap Tidak Sejalan Dengan Jokowi

"Presiden sudah mengatakan, presiden sudah sampaikan kepada menteri, dahulukan kesehatan jadi setelah itu baru kita bicara masalah ekonomi," kata Andyka.

Muhammadiyah Berharap Pemerintah Tidak Salah Kaprah Beri Stigma WNI yang Gabung ISIS
Indonesia
Muhammadiyah Berharap Pemerintah Tidak Salah Kaprah Beri Stigma WNI yang Gabung ISIS

Kedua, mereka yang menjadi kombatan karena alasan pragmatis karena iming-iming gaji yang tinggi. Mereka tidak memiliki ideologi yang kuat.