ICW Nilai Perpim Perjalanan Dinas KPK Buka Celah Praktik Gratifikasi Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik penerbitan Peraturan Pimpinan KPK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan KPK. ICW menilai, KPK di bawah komando Firli Bahuri semakin mendegradasi nilai-nilai integritas yang selama ini dibangun.

"Dengan keluarnya Perpim KPK ini juga kian menambah daftar panjang regulasi internal kelembagaan yang penuh dengan kontroversi. Sebelum aturan ini, terdapat Perkom 7/2020 yang menabrak UU serta menggemukkan struktur birokrasi KPK," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (10/8).

Baca Juga

Abraham Samad Nilai Aturan Perjalanan Dinas Dibiayai Panitia Runtuhkan Marwah KPK

Kurnia menyebut, sebelumnya KPK juga telah menerbitkan Peraturan KPK (Perkom) 1/2021 yang memasukkan klausula Tes Wawasan Kebangsaan sebagai syarat pengalihan status kepegawaian.

"Bagi ICW, Perpim KPK 6/2021 ini sangat membuka ruang terjadinya praktik gratifikasi dan juga berpotensi konflik kepentingan. Betapa tidak, pihak yang menjadi pengundang KPK nantinya dapat menyajikan berbagai fasilitas, mulai dari penerbangan atau penginapan mewah tanpa ada pengecualian apa pun," ujar Kurnia.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana. Foto: ANTARA

Berkenaan dengan hal tersebut, ICW turut mempertanyakan pernyataan dari Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Ali menyatakan bahwa perjalanan dinas yang dibiayai oleh pihak lain tidak berlaku bagi pegawai bidang penindakan dan untuk pengundang dari pihak swasta.

"Namun, setelah dicermati lebih lanjut, pengecualian-pengecualian yang disampaikan oleh Ali Fikri tidak tertuang dalam Perpim KPK 6/2021," imbuhnya.

Bagi ICW, lanjut Kurnia, aturan ini dapat dengan mudah ditafsirkan luas oleh pegawai, Dewan Pengawas, ataupun Pimpinan KPK serta pihak pengundang dari kalangan swasta untuk memperoleh dan memberikan fasilitas-fasilitas tidak wajar.

Kurnia menegaskan, hal-hal semacam ini memang tidak bisa dihindari akan terjadi selama Pimpinan KPK masih diisi oleh orang-orang bermasalah. Berkaitan dengan unsur ekonomi, ia menilai Pimpinan KPK periode sekarang sedari awal sudah terlihat sangat tidak memiliki integritas.

"Misalnya, sebelum isu perjalanan dinas, terdapat wacana kenaikan gaji Pimpinan dan pembelian mobil dinas mewah di tengah masa pandemi COVID-19. Maka dari itu, melihat situasi terkini, masyarakat sebaiknya menurunkan ekspektasi dan tidak lagi menaruh harapan lebih kepada KPK," kata Kurnia. (Pon)

Baca Juga

Perjalanan Dinas Bidang Penindakan Tetap Gunakan Anggaran KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga Kesulitan Dapatkan Tabung Oksigen dan Harga Melambung
Indonesia
Warga Kesulitan Dapatkan Tabung Oksigen dan Harga Melambung

Warga mengaku kelimpungan mendapat tabung gas oksigen untuk pengobatan orang tuanya yang tengah dirawat di rumah.

Kurangi Beban RS, PERSI DIY Sarankan Tiap Kelurahan Punya Shelter
Indonesia
Kurangi Beban RS, PERSI DIY Sarankan Tiap Kelurahan Punya Shelter

Perangkat kelurahan bisa menggunakan balai desa, gedung olahraga atau sekolah yang tidak terpakai sebagai shelter sementara.

6 Mei Jadi Puncak Arus Balik di Stasiun Senen dan Gambir
Indonesia
6 Mei Jadi Puncak Arus Balik di Stasiun Senen dan Gambir

Berdasarkan data pada Selasa (3/5), jumlah tempat duduk yang dipesan sekitar 40-75 persen untuk keberangkatan 4 Mei hingga 7 Mei dari Stasiun Gambir dan Senen.

Perjuangan Perajin Batik Kampung Kauman Lestarikan Warisan Leluhur di Tengah Pandemi
Indonesia
Perjuangan Perajin Batik Kampung Kauman Lestarikan Warisan Leluhur di Tengah Pandemi

"Jumlah perajin di Kampung Batik Kauman Solo, menyusut selama pandemi COVID-19. Ini jadi perhatian kami untuk tetap melestarikan batik di Solo," ujar Gunawan

Korban Tewas Kebakaran Gedung Cyber Diduga karena Hirup Asap
Indonesia
Korban Tewas Kebakaran Gedung Cyber Diduga karena Hirup Asap

"Meninggal mungkin karena asap banyak, sehingga mungkin mengakibatkan meninggal," kata Herbert kepada wartawan di lokasi, Kamis.

Mendagri: Jangan Samakan Satpol PP dengan Preman
Indonesia
Mendagri: Jangan Samakan Satpol PP dengan Preman

Selagi bisa dilakukan langkah-langkah persuasif, sosialisasi secara masif dipatuhi

Penyebab Sementara Kecelakaan Transjakarta di Depan Ratu Plaza
Indonesia
Penyebab Sementara Kecelakaan Transjakarta di Depan Ratu Plaza

Saat ini, personel polisi dari Laka Lantas Polda Metro Jaya masih melakukan penanganan

Satgas Beberkan Empat Strategi Redam Penyebaran COVID-19 Varian Baru
Indonesia
Satgas Beberkan Empat Strategi Redam Penyebaran COVID-19 Varian Baru

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyebut penanganan tidak bisa hanya mengandalkan satu upaya saja.

MA Tolak 21 PK Terpidana Korupsi, MAKI: Hakim Agung Konsisten Jalankan Perma
Indonesia
MA Tolak 21 PK Terpidana Korupsi, MAKI: Hakim Agung Konsisten Jalankan Perma

"Di sini terobosan Perma itu telah dilaksanakan secara konsisten oleh Hakim Agung," kata Boyamin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (30/9)

Dua Pelaku Pemalsuan Dokumen COVID-19 Ditangkap Polisi, Begini Modusnya
Indonesia
Dua Pelaku Pemalsuan Dokumen COVID-19 Ditangkap Polisi, Begini Modusnya

Polda Metro Jaya berhasil meringkus dua tersangka pemalsuan dokumen terkait COVID-19.