ICW Nilai Pernyataan Moeldoko Soal Isu Pemberantasan Korupsi Serba Keliru Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. ANTARA/HO-Kantor Staf Presiden

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, tidak memahami isu pemberantasan korupsi. Hal itu disampaikan ICW merespons pernyataan Moeldoko yang menyebut Presiden Joko Widodo tak perlu mencampuri urusan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Betapa tidak, Moeldoko menyebutkan agar persoalan alih status kepegawaian KPK jangan dilarikan ke Presiden," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keteranganya, Kamis (19/8).

Baca Juga

Pidato Jokowi Harus Jadi Program Terealisasi

Menurut Kurnia, pernyataan Moeldoko keliru. Pasalnya, rekomendasi dari Ombudsman dan Komnas HAM mengarah kepada Presiden karena KPK melakukan banyak pelanggaran saat menggelar TWK.

Apalagi, berdasarkan Pasal 3 PP 17/2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah menyebutkan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

Tidak hanya itu, pernyatan Moeldoko yang menyebut Presiden semaksimal mungkin tidak terlibat di dalamnya juga keliru. Pasalnya, pada 17 Mei 2021 Presiden telah mengambil sikap dengan mengatakan TWK tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK.

"Jadi, wajar saja jika kemudian masyarakat meminta Presiden konsisten dengan pernyataannya," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke-76 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Senin (16/8/2021). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Muchlis Jr/am.

Untuk itu, ICW merekomendasikan kepada mantan Panglima TNI itu agar membaca terlebih dahulu temuan Ombudsman dan Komnas HAM sekaligus melihat situasi KPK terkini, baru memberikan komentar.

"Jangan terbalik, komentar baru membaca. Hal ini penting bagi seorang pejabat publik agar tidak keliru dalam menyampaikan pernyataan kepada masyarakat," tegas Kurnia.

Sebelumnya Moeldoko menyatakan, tidak semua persoalan harus diambil alih langsung oleh presiden. Sebab, kata Moeldoko, dalam struktur kelembagaan maupun badan, sudah ada pejabat yang bertugas dan melekat dengan tanggung jawab.

“Jangan semua persoalan itu lari ke presiden. Terus ngapain yang di bawah,” ujar Moeldoko.

Baca Juga

Pidato Sidang Tahunan MPR, Jokowi Singgung Gaya Hidup Serba Daring

Apalagi, Moeldoko menilai, urusan kepegawaian merupakan wewenang BKN. Ia meyakini, BKN memiliki standar dalam menjalankan tugas terkait kepegawaian.

“BKN punya standar-standar tersendiri di dalam menentukan itu. Semaksimal mungkin presiden tidak terlibat di dalamnya,” kata Moeldoko. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: TMII Diambil Pemerintah dan Bakal Dijual ke Tiongkok
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: TMII Diambil Pemerintah dan Bakal Dijual ke Tiongkok

Akun Facebook Dina Mariana (fb.com/100065166220453) pada 10 April 2021 mengunggah gambar tangkapan layar artikel berita Kompas yang berjudul “Ambil Alih Pengelolaan TMII, Pemerintah Bakal Serahkan ke Pihak Lain”.

Satu Lagi Anak Buah Anies Baswedan Mengundurkan Diri, Ini Alasannya
Indonesia
Satu Lagi Anak Buah Anies Baswedan Mengundurkan Diri, Ini Alasannya

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, Pujiono mengundurkan diri dari jabatannya terhitung per tanggal 17 Mei 2021 lalu.

Nyepi Saat COVID-19, Umat Hindu Mengelilingi Rumah Seperti di Pura
Indonesia
Nyepi Saat COVID-19, Umat Hindu Mengelilingi Rumah Seperti di Pura

"Ada beberapa rangkaian acara yang tidak kami laksanakan seperti khutbah (dharma wacana) seusai sembahyang. Semua untuk mempersingkat acara," ujar Priyanto.

Geledah Kantor Bupati Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Hingga Bukti Elektronik
Indonesia
Geledah Kantor Bupati Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Hingga Bukti Elektronik

Penyidik KPK mengamankan sejumlah uang hingga dokumen dan barang elektronik usai menggeledah Kantor Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Selasa (21/9) kemarin.

Awas, 20 Tempat di Jabodetabek Berikut Lokasi Paling Rawan Kecelakaan
Indonesia
Awas, 20 Tempat di Jabodetabek Berikut Lokasi Paling Rawan Kecelakaan

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat ada sebanyak 20 titik black spot atau titik rawan kecelakaan di wilayah hukumnya.

KPK Pastikan Bakal Bekukan Aset Nindya Karya
Indonesia
KPK Pastikan Bakal Bekukan Aset Nindya Karya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menyita aset milik PT Nindya Karya (BUMN).

BPIP Minta Persoalan Hukum Diselesaikan Secara Konstitusional
Indonesia
BPIP Minta Persoalan Hukum Diselesaikan Secara Konstitusional

"Kalau ada persoalan perselisihan, persoalan hukum, hendaknya itu bisa diselesaikan secara hukum dan konstitusi. Negara ini kan negara konstitusi yang melindungi setiap orang," ujar Benny

Wagub Uu Usulkan Hari Anak Yatim Nasional
Indonesia
Wagub Uu Usulkan Hari Anak Yatim Nasional

Pandemi COVID-19 dianggap menjadi momentum tepat bagi bangsa Indonesia memiliki Hari Anak Yatim Nasional.

Angka Kejahatan di Ibu Kota Turun Selama 2020
Indonesia
Angka Kejahatan di Ibu Kota Turun Selama 2020

Kejahatan yang terjadi di Jakarta pada 2020 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Jakarta Tambah 3 RS Rujukan COVID-19
Indonesia
Jakarta Tambah 3 RS Rujukan COVID-19

Data Senin (4/1), positivity rate di Jakarta 12,9 persen, penambahan kasus positif sebanyak 1.832 jiwa.