ICW Nilai KPK Tak Berani Ambil Alih Kasus Djoko Tjandra Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) berpandangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berani untuk mengambil alih seluruh penanganan perkara yang melibatkan Djoko S Tjandra.

ICW menilai, kesimpulan itu bisa ditarik dari dua indikator.

Pertama, pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri pada akhir Agustus lalu sempat menyebutkan bahwa lembaga antirasuah itu akan mengambil alih penanganan perkara jika Kejaksaan Agung tidak selesai menanganinya.

Baca Juga:

MAKI Minta KPK Dalami Keterlibatan Imigrasi Dalam Penerbitan Paspor Djoko Tjandra

Pernyataan itu amat normatif, bahkan terlihat Firli Bahuri hanya sekadar membaca apa yang tertera dalam pasal 10 A UU KPK, bukan justru penilaian terhadap kinerja Kejaksaan Agung. Lalu hal itu diikuti juga oleh Deputi Penindakan Karyoto saat menghadiri gelar perkara di Kejaksaan Agung

Karyoto saat itu mengatakan, kinerja Kejaksaan Agung sangat bagus dan cepat.

"Padahal publik menduga sebaliknya, Kejaksaan Agung terlihat lambat dalam pengungkapan perkara yang melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari," tulis ICW dalam keteranganya, Minggu (13/9).

Lalu, ICW juga melihat, gelar perkara terkesan hanya dijadikan ajang pencitraan bagi KPK agar terlihat seolah-olah serius menanggapi perkara Djoko S Tjandra.

Sebab, publik berharap besar bahwa hasil akhir dari gelar perkara tersebut menyimpulkan bahwa KPK mengambil alih seluruh penanganan perkara yang ada di Kejaksaan Agung dan Kepolisian.

"Namun fakta yang terjadi justru sebaliknya," sesal ICW.

Djoko Tjandra. Foto: ANTARA
Djoko Tjandra. Foto: ANTARA

ICW menduga, hal ini semakin menguatkan dugaan publik selama ini bahwa KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri tak berani mengungkap perkara yang diduga bersinggungan dengan aparat.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron menyebut gelar perkara kasus Djoko Soegiarto Tjandra baru permulaan.

KPK sebatas menerima progres penanganan perkara dari Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung dalam ekspos pertama.

Pihaknya bakal menggelar gelar perkara lanjutan. Ekspos lanjutan bakal mempertemukan penyidik Bareskrim dan Kejagung.

"Pasti, pasti (ekspose lagi)," ucap Nurul kepada wartawan.

Baca Juga:

Polri Didesak Segera Tahan Tommy Sumardi di Kasus Suap Djoko Tjandra

Nurul mengungkapkan, pada gelar perkara pertama, KPK memisahkan ekspos perkara Djoko Tjandra yang ditangani Bareskrim Polri dengan Kejagung. KPK lebih dulu menggelar ekspos kasus dugaan penghapusan red notice Djoko Tjandra yang ditangani Bareskrim Polri.

Ekspos dilanjutkan dengan kasus dugaan penerimaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) yang ditangani Kejaksaan Agung.

"Untuk memberikan kefokusan ya kami pisah dulu, nanti penyatuannya perlu nanti kami gelar bersama," kata Nurul.

Nurul mengungkapkan, ada tiga tujuan KPK mengeskpos perkara Djoko Soegiarto Tjandra. Pertama, akselerasi atau percepatan penanganan perkara. Kedua, keutuhan menyelesaikan perkara.

"Ketiga, supaya baik yang dilakukan oleh Mabes Polri dan Kejaksaan ataupun di KPK bersinergi dan memiliki kesatuan atau kesamaan perlakuan di hadapan hukum," papar Nurul. (Knu)

Baca Juga:

Pimpinan KPK Yakin Skandal Djoko Tjandra di Bareskrim dan Kejagung Saling Terkait

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Parpol Pendukung UU Cipta Kerja Diprediksi Tenggelam di Pemilu 2024
Indonesia
Parpol Pendukung UU Cipta Kerja Diprediksi Tenggelam di Pemilu 2024

“Selain Ketua Baleg Omnibus law dari Partai Gerindra, saya nilai Golkar dan PDIP bakal terpental pada Pilpres 2024 serta Pilkada serentak,” kata Jerry

 Anies Tak Masalah Subejo Mundur dari Kepala BPBD Saat Jakarta Dilanda Banjir
Indonesia
Anies Tak Masalah Subejo Mundur dari Kepala BPBD Saat Jakarta Dilanda Banjir

Meski Subejo melepas jabatannya di tengah bencana banjir, namun Anies memastikan hal itu tak akan mengganggu Pemprov DKI dalam proses penanganan banjir di Jakarta.

Kejagung Tunda Proses Hukum Paslon yang Maju Pilkada 2020
Indonesia
Kejagung Tunda Proses Hukum Paslon yang Maju Pilkada 2020

Kejaksaan Agung menunda proses hukum terhadap pasangan calon kepala daerah yang maju dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020.

Kota Padang Tetapkan Status KLB Virus Corona
Indonesia
Kota Padang Tetapkan Status KLB Virus Corona

Pemerintah Kota Padang secara resmi menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) virus corona atau COVID-19 setelah salah seorang warga positif terjangkit.

Bersama AHY Hingga Cak Imin, Erick Thohir Berpeluang Maju di 2024 Lewat Poros Ketiga
Indonesia
Bersama AHY Hingga Cak Imin, Erick Thohir Berpeluang Maju di 2024 Lewat Poros Ketiga

Partai-partai yang kemungkinan mengusung nama-nama itu adalah Partai NasDem, PKS dan PAN

PSI Soroti Kebijakan Pemprov DKI Legalkan PKL Jualan di Trotoar
Indonesia
PSI Soroti Kebijakan Pemprov DKI Legalkan PKL Jualan di Trotoar

“Sampai saat ini kita belum tahu konsep penataan PKL yang diusulkan Pemprov seperti apa. Padahal, ini penting supaya kita bisa evaluasi," kata Anggota DPRD Fraksi PSI Eneng Malianasari

Pembukaan Sekolah Picu Kluster Baru Penyebaran Corona
Indonesia
Pembukaan Sekolah Picu Kluster Baru Penyebaran Corona

Retno mengatakan, membuka sekolah tanpa menerapkan protokol kesehatan bisa ditemukan kasus baru karena siswa dan guru tertular COVID-19.

Lagi, Sekretariat PAC PDI-P Dilempar Bom Molotov
Indonesia
Lagi, Sekretariat PAC PDI-P Dilempar Bom Molotov

Muad Khalim mengaku tengah membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian

Menkopolhukam: Tak ada Niat Jaksa Agung Rendahkan Korban Tragedi Semanggi
Indonesia
Menkopolhukam: Tak ada Niat Jaksa Agung Rendahkan Korban Tragedi Semanggi

Burhanuddin menyebut tragedi Semanggi 1 dan II bukan pelanggaran HAM berat saat raker dengan Komisi III.

Sangat Memungkinkan Pendadakan Strategi di Tengah Pagebluk COVID-19
Indonesia
Sangat Memungkinkan Pendadakan Strategi di Tengah Pagebluk COVID-19

Berbagai aksi kerusuhan yang dilakukan oleh kelompok Anarko biasanya menumpang momentum-momentum tertentu