ICW Nilai KPK Tak Berani Ambil Alih Kasus Djoko Tjandra Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) berpandangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berani untuk mengambil alih seluruh penanganan perkara yang melibatkan Djoko S Tjandra.

ICW menilai, kesimpulan itu bisa ditarik dari dua indikator.

Pertama, pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri pada akhir Agustus lalu sempat menyebutkan bahwa lembaga antirasuah itu akan mengambil alih penanganan perkara jika Kejaksaan Agung tidak selesai menanganinya.

Baca Juga:

MAKI Minta KPK Dalami Keterlibatan Imigrasi Dalam Penerbitan Paspor Djoko Tjandra

Pernyataan itu amat normatif, bahkan terlihat Firli Bahuri hanya sekadar membaca apa yang tertera dalam pasal 10 A UU KPK, bukan justru penilaian terhadap kinerja Kejaksaan Agung. Lalu hal itu diikuti juga oleh Deputi Penindakan Karyoto saat menghadiri gelar perkara di Kejaksaan Agung

Karyoto saat itu mengatakan, kinerja Kejaksaan Agung sangat bagus dan cepat.

"Padahal publik menduga sebaliknya, Kejaksaan Agung terlihat lambat dalam pengungkapan perkara yang melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari," tulis ICW dalam keteranganya, Minggu (13/9).

Lalu, ICW juga melihat, gelar perkara terkesan hanya dijadikan ajang pencitraan bagi KPK agar terlihat seolah-olah serius menanggapi perkara Djoko S Tjandra.

Sebab, publik berharap besar bahwa hasil akhir dari gelar perkara tersebut menyimpulkan bahwa KPK mengambil alih seluruh penanganan perkara yang ada di Kejaksaan Agung dan Kepolisian.

"Namun fakta yang terjadi justru sebaliknya," sesal ICW.

Djoko Tjandra. Foto: ANTARA
Djoko Tjandra. Foto: ANTARA

ICW menduga, hal ini semakin menguatkan dugaan publik selama ini bahwa KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri tak berani mengungkap perkara yang diduga bersinggungan dengan aparat.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron menyebut gelar perkara kasus Djoko Soegiarto Tjandra baru permulaan.

KPK sebatas menerima progres penanganan perkara dari Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung dalam ekspos pertama.

Pihaknya bakal menggelar gelar perkara lanjutan. Ekspos lanjutan bakal mempertemukan penyidik Bareskrim dan Kejagung.

"Pasti, pasti (ekspose lagi)," ucap Nurul kepada wartawan.

Baca Juga:

Polri Didesak Segera Tahan Tommy Sumardi di Kasus Suap Djoko Tjandra

Nurul mengungkapkan, pada gelar perkara pertama, KPK memisahkan ekspos perkara Djoko Tjandra yang ditangani Bareskrim Polri dengan Kejagung. KPK lebih dulu menggelar ekspos kasus dugaan penghapusan red notice Djoko Tjandra yang ditangani Bareskrim Polri.

Ekspos dilanjutkan dengan kasus dugaan penerimaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) yang ditangani Kejaksaan Agung.

"Untuk memberikan kefokusan ya kami pisah dulu, nanti penyatuannya perlu nanti kami gelar bersama," kata Nurul.

Nurul mengungkapkan, ada tiga tujuan KPK mengeskpos perkara Djoko Soegiarto Tjandra. Pertama, akselerasi atau percepatan penanganan perkara. Kedua, keutuhan menyelesaikan perkara.

"Ketiga, supaya baik yang dilakukan oleh Mabes Polri dan Kejaksaan ataupun di KPK bersinergi dan memiliki kesatuan atau kesamaan perlakuan di hadapan hukum," papar Nurul. (Knu)

Baca Juga:

Pimpinan KPK Yakin Skandal Djoko Tjandra di Bareskrim dan Kejagung Saling Terkait

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penuntasan Kasus Novel Baswedan Simbol Kesungguhan Negara Melawan Korupsi
Indonesia
Penuntasan Kasus Novel Baswedan Simbol Kesungguhan Negara Melawan Korupsi

"Penuntasan kasus Novel Baswedan adalah simbol kesungguhan negara melawan korupsi. Pengungkapan dalang kasus Novel adalah bagian penting dari penegakkan keadilan di negeri ini," kata Isnur dalam keterangannya, Senin (12/4).

Penyidik Pegang Bukti Kuat Penjarakan Ambroncius Nababan
Indonesia
Penyidik Pegang Bukti Kuat Penjarakan Ambroncius Nababan

Penyidik penjarakan tersangka kasus ujaran rasial yang diduga dilakukan Ketua Relawan Pro Jokowi, Ambroncius Nababan, di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Setelah Deflasi di September, Indonesia Kembali Inflasi
Indonesia
Setelah Deflasi di September, Indonesia Kembali Inflasi

Faktor pendorong inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,29 persen.

Geledah Kantor Kemensos, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos
Indonesia
Geledah Kantor Kemensos, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Ali mengatakan, dari penggeledahan tersebut tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen terkait perkara ini.

Jumlah Simpanan Capai Rp6.726 triliun di 107 Bank
Indonesia
Jumlah Simpanan Capai Rp6.726 triliun di 107 Bank

Angka itu mengalami pertumbuhan 1,3 persen secara bulanan (Month of Month/MoM) dibandingkan bulan sebelumnya.

KPK Surati 239 Penyelenggara Negara Gegara LHKPN Tak Lengkap
Indonesia
KPK Surati 239 Penyelenggara Negara Gegara LHKPN Tak Lengkap

KPK mengimbau agar PN melaporkan harta kekayaannya secara jujur, benar dan lengkap

Dampak Siklon Tropis Seroja Bakal Landa Jateng dan Yogyakarta
Indonesia
Dampak Siklon Tropis Seroja Bakal Landa Jateng dan Yogyakarta

Berdasarkan pantauan BMKG, saat ini siklon Seroja berada di Samudra Hindia sebelah barat daya, tepatnya pada 12.3 Lintang Selatan, 118.8 Bujur Timur atau sekitar 465 km sebelah Barat Daya Waingapu.

Imam Besar Masjid Istiqlal: Jangan Ragu Pada Vaksin
Indonesia
Imam Besar Masjid Istiqlal: Jangan Ragu Pada Vaksin

Vaksin COVID-19 termasuk dalam kemaslahatan yang lebih baik dijalani

Sidak ke Stasiun Tanah Abang, Kapolda Metro Soroti Kerumunan Antrian Penumpang
Indonesia
Sidak ke Stasiun Tanah Abang, Kapolda Metro Soroti Kerumunan Antrian Penumpang

Dalam hal ini dari anggota sudah menyampaikan kepada masyarakat untuk menjaga jarak

BNI dan Perumnas Gelar Akad KPR Massal
KPR
BNI dan Perumnas Gelar Akad KPR Massal

Perumnas merupakan mitra strategis BNI yang mempunyai potensi ketersediaan hunian sebanyak 21.321 unit di seluruh Indonesia