ICW minta KPK Turun Tangan Usut Kebakaran di Kejagung Gedung Kejaksaan Agung di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (22/8) terbakar. (ANTARA/Fianda RS)

Merahputih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar KPK turut menyelidiki penyebab terbakarnya gedung Kejaksaan Agung. Setidaknya hal ini untuk membuktikan, apakah kejadian tersebut murni karena kelalaian atau memang direncanakan oleh oknum tertentu.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai, saat ini Kejaksaan Agung sedang menangani banyak perkara besar. Salah satunya dugaan tindak pidana suap yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Baca Juga:

Si Jago Merah Lalap Gedung Utama Kejaksaan Agung

Bukan tidak mungkin ada pihak-pihak yang merencanakan untuk menghilangkan barang bukti yang tersimpan di gedung tersebut.

"Jika hal ini benar, maka KPK dapat menyangka oknum tersebut dengan Pasal 21 UU Tipikor tentang obstruction of justice atau upaya menghalang-halangi proses hukum dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara," kata Kurnia kepada wartawan di Jakarta, Minggu (23/8).

Hal ini penting untuk ditegaskan bahwa penanganan dugaan tindak pidana suap yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari ini belum selesai. Kejaksaan Agung masih memiliki kewajiban untuk membuktikan beberapa hal.

Pertama, Korps Adhyaksa belum menetapkan pihak yang menyuap Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Sebab, mustahil jika sebuah tindak pidana korupsi hanya dilakukan oleh satu orang saja. Kedua, Kejaksaan harus menjelaskan, apakah keberangkatan Jaksa Pinangki Sirna Malasari atas inisiatif sendiri atau karena perintah oknum internal Kejaksaan Agung.

Ketiga, Kejaksaan Agung mesti menjelaskan apakah ada komunikasi antara Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan oknum di internal Mahkamah Agung perihal bantuan penanganan perkara Djoko S Tjandra.

"Jangan sampai kebakaran beberapa waktu lalu justru dijadikan dalih untuk menghentikan langkah membongkar skandal korupsi ini," jelas Kurnia.

Foto udara gedung utama Kejaksaan Agung yang terbakar di Jakarta, Minggu (23/8) (Antara FOTO/Aditya Pradana Putra)

Sejak awal ICW sudah meragukan komitmen Kejaksaan Agung dalam menangani perkara yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari ini.

Terlebih lagi banyak kejadian yang menciptakan situasi skeptisisme publik. Mulai dari dikeluarkannya pedoman pemeriksaan Jaksa, pemberian bantuan hukum kepada Jaksa Pinangki, dan terakhir terbakarnya gedung Kejaksaan Agung.

Maka dari itu, ICW mendesak agar KPK segera mengambil alih penanganan perkara ini. Sebab, berdasarkan Pasal 11 UU KPK, lembaga anti rasuah ini diberi kewenanganan untuk menangani perkara korupsi yang melibatkan penegak hukum, dalam hal ini Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Sementara itu, Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono mengatakan meminta peristiwa yang terjadi tak dijadikan spekulasi.

"Sekali lagi yang namanya musibah kita semua tidak tahu, dengan sistem seperti apapun yang namanya musibah dan kebetulan hari libur, oleh karena itu musibah ini bukan keinginan kita bersama," terangnya.

Baca Juga:

Gedung Utama Kejaksaan Agung Terbakar, Dokumen Perkara Aman

"Kita sangat menyayangkan dan betul sudah ditetapkan sebagai cagar budaya tentu perlakuannya berbeda," lanjut dia.

Kejagung memastikan berkas perkara aman tidak ikut terbakar. Hari memastikan berkas perkara korupsi berada di tempat aman. Dia menjamin berkas perkara aman 100 persen. "Tindak pidana korupsi karena berkas perkara aman 100 persen," ucapnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Corona di DPRD DKI Melonjak, Pimpinan Minta Seluruh Anggota Dites Swab
Indonesia
Kasus Corona di DPRD DKI Melonjak, Pimpinan Minta Seluruh Anggota Dites Swab

Tes swab, menurut Prasetyo, perlu dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di lingkungan DPRD DKI.

Saking Kesalnya, Novel Baswedan Minta Penerornya Sekalian Saja Divonis Bebas
Indonesia
Saking Kesalnya, Novel Baswedan Minta Penerornya Sekalian Saja Divonis Bebas

"Saya tidak yakin kedua orang itu pelakunya," kata Novel

PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Kasus TPPU Jaksa Pinangki
Indonesia
PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Kasus TPPU Jaksa Pinangki

PN Jakpus telah menerima berkas Pinangki pada Kamis 17 September 2020

PJAA: Perluasan Ancol Agar Warga Jakarta tak ke Luar Negeri
Indonesia
PJAA: Perluasan Ancol Agar Warga Jakarta tak ke Luar Negeri

Menurut Teuku, dengan perluasan Ancol dan bertambah wahana tentu akan berdampak pada semakin besarnya pengunjung yang akan datang ke lokasi tersebut.

Eksis di Medsos Gegara Tawuran Manggarai, Bos Gengster Zwembath Diciduk Polisi
Indonesia
Eksis di Medsos Gegara Tawuran Manggarai, Bos Gengster Zwembath Diciduk Polisi

Luthfi juga menjadi pelaku penyerangan di puskesmas kecamatan Menteng

DPRD DKI Sarankan Dirut PD Sarana Jaya Dinonaktifkan
Indonesia
DPRD DKI Sarankan Dirut PD Sarana Jaya Dinonaktifkan

Menurut dia, Yoory belum perlu diganti. Kecuali, jika dia ditetapkan sebagai tersangka.

Kelompok Buruh Klaim Program Tapera Jadi Harapan Pekerja Miliki Rumah
Indonesia
Kelompok Buruh Klaim Program Tapera Jadi Harapan Pekerja Miliki Rumah

Program Tapera harus diarahkan agar buruh benar-benar bisa memiliki rumah

Unggah Foto Bersama Jokowi jelang Tahun Baru, Prabowo Singgung Patriotisme
Indonesia
Unggah Foto Bersama Jokowi jelang Tahun Baru, Prabowo Singgung Patriotisme

Prabowo berbicara soal hak patriot berkontribusi untuk bangsa

Menteri Tjahjo Kumolo Beri Syarat Boyong ASN ke Ibu Kota Baru
Indonesia
Menteri Tjahjo Kumolo Beri Syarat Boyong ASN ke Ibu Kota Baru

Uji kompetensi untuk menyesuaikan kebutuhan yang cocok dengan tugas-tugas kementerian dan lembaga ketika mulai beraktivitas di ibu kota baru.

 Hati-Hati, Koruptor Dana Penanggulangan COVID-19 Terancam Hukuman Mati!
Indonesia
Hati-Hati, Koruptor Dana Penanggulangan COVID-19 Terancam Hukuman Mati!

"Kami sudah mengingatkan bahwa penyelewengan anggaran yang diperuntukan pada situasi bencana seperti saat ini ancaman hukumannya adalah pidana mati," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri