ICW Minta KPK Terbitkan Perintah Jemput Paksa Lukas Enembe Ilustrasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (ANTARA/HO)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap tegas terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe.

ICW mendesak KPK segera menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap politikus Partai Demokrat itu.

Baca Juga:

Lukas Enembe Tidak akan Hadir Pemeriksaan Karena Sakit, KPK: Harus Ada Dokumen Medis

"ICW mendesak KPK agar segera memberikan pesan ultimatum terkait penjemputan paksa kepada Gubernur Papua Lukas Enembe, jika hari ini ia tidak hadir memenuhi panggilan penyidik," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Senin (26/9).

Diketahui, Lukas Enembe dijadwalkan diperiksa pada hari ini. Ini merupakan panggilan kedua terhadap Lukas Enembe.

Menurut Kurnia, KPK terlihat memberikan perlakukan khusus kepada Lukas Enembe dalam penanganan kasus suap dan gratifikasi ini. Pasalnya, KPK mengiming-imingi penghentian penyidikan jika tak ada bukti pidana yang dilakukan Lukas.

Kurnia menyebut, iming-iming seperti itu sebelumnya tak pernah disampaikan KPK dalam proses penanganan perkara lainnya.

Baca Juga:

Masyarakat Diminta Tidak Halangi Proses Hukum Lukas Enembe

"Sebagai aparat, KPK cukup menyampaikan kewajiban hukum Lukas untuk menghadiri proses pemeriksaan, bukan malah mengumbar SP3 (penghentian penyidikan)," ujar Kurnia.

Selain itu, Kurnia juga mendesak KPK segera berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) guna mendapatkan second opinion atas kondisi kesehatan Lukas Enembe. Pasalnya, pihak Lukas kerap menyebut sang gubernur dalam kondisi sakit.

"Jika kemudian pendapat IDI berbeda dengan tim kesehatan Saudara Lukas, maka tidak ada pilihan lain, proses hukum terhadap Gubernur Papua itu demi hukum harus dilanjutkan," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Kemendagri Tanggapi Pernyataan Andi Arief Soal Utusan Presiden Jelang Lukas Enembe Tersangka

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Janji Beli Produk UMKM Sampai Rp 400 Triliun
Indonesia
Pemerintah Janji Beli Produk UMKM Sampai Rp 400 Triliun

Kewajiban pemerintah membeli produk dalam negeri itu dilakukan guna mengurangi impor. Namun, tidak menutup kemungkinan impor untuk kondisi pengecualian.

Anggota DPRD Sambut Berakhirnya Kontrak PAM Jaya dan Palyja-Aetra
Indonesia
Anggota DPRD Sambut Berakhirnya Kontrak PAM Jaya dan Palyja-Aetra

Berakhirnya kontrak kerja sama antara PAM Jaya dengan dua mitranya Palyja dan Aetra Jakarta disambut baik anggota Komisi B DPRD DKI.

Jokowi Resmikan Gedung VVIP Bandara Ngurah Rai dan 3 Pelabuhan di Bali
Indonesia
Jokowi Resmikan Gedung VVIP Bandara Ngurah Rai dan 3 Pelabuhan di Bali

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Gedung VVIP Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali dan tiga pelabuhan di Pulau Dewata tersebut, Rabu, sebelum bertolak ke Kamboja untuk menghadiri KTT ASEAN Ke-40 dan Ke-41.

Menkominfo Sebut Kebocoran Data Pribadi Domainnya BSSN
Indonesia
Menkominfo Sebut Kebocoran Data Pribadi Domainnya BSSN

Menkominfo, Johnny G Plate mengatakan, tugas melindungi Indonesia dari serangan siber merupakan tugas, pokok dan fungsi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sandiaga Siap Maju di Pilpres 2024, Gerindra Ungkit soal Etika
Indonesia
Sandiaga Siap Maju di Pilpres 2024, Gerindra Ungkit soal Etika

“Kan kemudian nanti, ada aturan dan etika-etika yang bersih gitu,” tutur Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (1/9).

Pemerintah Yakin Target 70 Persen Vaksin Lengkap Tercapai April
Indonesia
Pemerintah Yakin Target 70 Persen Vaksin Lengkap Tercapai April

Kemenkes terus meningkatkan angka vaksinasi dosis kedua atau lengkap untuk mencapai target 70 persen dari total penduduk.

KPK Kembali Panggil Ketua DPC Demokrat Terkait Kasus Bupati PPU
Indonesia
KPK Kembali Panggil Ketua DPC Demokrat Terkait Kasus Bupati PPU

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AGM (Abdul Gafur Mas'ud)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya.

Libur Lebaran, Jalanan di Jakarta Bebas Ganjil Genap
Indonesia
Libur Lebaran, Jalanan di Jakarta Bebas Ganjil Genap

Ganjil genap (gage) di 13 ruas jalan Ibu Kota tidak berlaku selama libur Lebaran.

Tanggulangi Keamanan Data di Pemerintah, Jaksa Agung Bentuk Tim Insiden Siber
Indonesia
Tanggulangi Keamanan Data di Pemerintah, Jaksa Agung Bentuk Tim Insiden Siber

Pengguna internet di Indonesia saat ini telah mencapai 202 juta orang, atau 73 persen dari total 274 juta penduduk Indonesia.

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Lama Tak Perlu Diganti di Pemilu 2024
Indonesia
Megawati Usul Nomor Urut Parpol Lama Tak Perlu Diganti di Pemilu 2024

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan dirinya pernah mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar nomor partai politik peserta Pemilu 2024 tetap sama dengan Pemilu 2019.