ICW Minta KPK Dalami Pernyataan Saksi Perkara Jaksa Pinangki Pinangki Sirna Malasari saat sidang perdana di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (23/9) (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendalami pengakuan para saksi dalam perkara dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) yang menjerat Pinangki Sirna Malasari.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan, hal ini penting dilakukan untuk melihat potensi keterlibatan pihak lain. Misalnya, atasan Pinangki di Kejaksaan Agung, pentinggi Polri dan mantan pejabat di MA.

"KPK dapat memulai dengan pengakuan dari saksi Rahmat yang menyebutkan bahwa Pinangki sempat mengatakan bahwa atasannya sudah mengkondisikan perkara ini," kata Kurnia dalam keterangannya, Selasa (10/11).

Baca Juga

Djoko Tjandra Bantah Pernah Beri Uang ke Pinangki

ICW beranggapan, KPK harus segera bertindak dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan terhadap perkara ini. Sebab, ICW meyakini masih banyak peran dari pihak-pihak lain yang belum terungkap secara terang benderang.

"Pertanyaan lanjutannya: Siapa atasan yang dimaksud? Apakah atasan dari institusi tempat di mana Pinangki selama ini bekerja?," sambung Kurnia.

Sebelumnya, Komisi Kejaksaan (Komjak) juga meminta KPK dilibatkan dalam mengusut skandal Djoko Tjandra. Keterlibatan KPK dinilai penting untuk menghadirkan kepercayaan publik, karena kasus Djoko Tjandra melibatkan oknum Kejaksaan Agung dan Polri.

"Fungsi koordinasi dan supervisi hal yang menjadi keyakinan publik ada wilayah yang menumbuhkan kepercayaan lagi," kata Ketua Komjak Barita Simanjuntak saat dikonfirmasi, Senin (9/11).

Skandal Djoko Tjandra di Kejagung melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Sementara di Polri, skandal Djoko Tjandra melibatkan dua jenderal yakni Brigjen Prasetijo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte.

Barita menekankan, pelibatan KPK perlu dilakukan untuk memastikan kasus yang melibatkan aparat penegak hukum berjalan secara independen. Terlebih, Komjak tidak memiliki fungsi untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan, tapi hanya bisa memberikan rekomendasi.

"Terlibatnya KPK menyambut baik itu, bukan hanya di Pinangki dan AIJ (Andi Irfan Jaya) KPK bisa jeli, sangat diperlukan untuk meyakini publik," tegas Barita.

Kasus yang menyeret Jaksa Pinang terkait pengurusan fatwa Djoko Tjandra telah naik ke persidangan. Pinangki didakwa menerima uang senilai USD 500 ribu dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan agar Djoko Tjandra bisa lepas dari eksekusi pidana penjara kasus hak tagih Bank Bali.

Bahkan dalam action plan Pinangki untuk Djoko Tjandra, tertulis nama Jaksa Agung ST Burhanuddin dan mantan Ketua MA Hatta Ali.

Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Baca Juga

Sidang Pinangki, Djoko Tjandra Tutup Rapat Sosok Petinggi Kejagung dan MA

Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa melanggar Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 88 KUHP. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Jadikan Eks Napi Asimilasi Tukang Bagi-Bagi Sembako
Indonesia
Polisi Jadikan Eks Napi Asimilasi Tukang Bagi-Bagi Sembako

Program ini bakal berlangsung sampai pandemi COVID-19

 Bacakan Pledoi, Eks Dirkeu Angkasa Pura II Merasa Dizalimi KPK
Indonesia
Bacakan Pledoi, Eks Dirkeu Angkasa Pura II Merasa Dizalimi KPK

Menurut Andra, lembaga antirasuah memberi stigma negatif kepadanya sejak awal bahwa dia koruptor yang benar-benar telah melakukan kejahatan, padahal belum tentu terbukti tuduhannya tersebut.

Anies Positif COVID-19, DKI Tidak Bakal Tunjuk Pelaksana Harian Gubernur
Indonesia
Anies Positif COVID-19, DKI Tidak Bakal Tunjuk Pelaksana Harian Gubernur

“Bapak Gubernur sudah menyampaikan kepada kami semua, jajaran di Pemprov DKI Jakarta, agar tetap bekerja melayani masyarakat dengan giat," kata Sri.

  Buka Riwayat Perjalanan Pasien Corona Hanya Ciptakan Kepanikan di Masyarakat
Indonesia
Buka Riwayat Perjalanan Pasien Corona Hanya Ciptakan Kepanikan di Masyarakat

"Sebetulnya kita inginnya menyampaikan, tapi kita juga berhitung mengenai kepanikan dan keresahan di masyarakat, juga efek nantinya pada pasien apabila sembuh," kata Jokowi.

Ogah Resesi, Pemerintah Percepat Penyaluran Anggaran
Indonesia
Ogah Resesi, Pemerintah Percepat Penyaluran Anggaran

Realisasi pembiayaan untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 19 Agustus 2020 mencapai Rp174,9 triliun atau 25,1 persen dari pagu sebesar Rp695,2 triliun.

MPR Ingatkan Pemerintah Tak Asal Bubarkan Lembaga Negara
Indonesia
MPR Ingatkan Pemerintah Tak Asal Bubarkan Lembaga Negara

Kementerian PAN RB harus terlebih dahulu melakukan kajian kompetensi dengan analisis jabatan.

Pandemi COVID-19, Orang Miskin Kian Bertambah
Indonesia
Pandemi COVID-19, Orang Miskin Kian Bertambah

Jumlah warga miskin telah meningkat menjadi 26,42 juta orang atau 9,78 persen, dibandingkan dengan data bulan September 2019 yang berjumlah 24,79 juta orang. .

Umumkan Positif COVID-19, Said Aqil Siradj Lebih Gentle Ketimbang Rizieq Shihab
Indonesia
Umumkan Positif COVID-19, Said Aqil Siradj Lebih Gentle Ketimbang Rizieq Shihab

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, dinyatakan positif COVID-19.

Update COVID-19 Rabu (6/5): 12.438 Kasus Positif, 2.317 Pasien Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Rabu (6/5): 12.438 Kasus Positif, 2.317 Pasien Sembuh

Yuri mengungkapkan jumlah penambahan 120 pasien menjadi 2.317 yang sembuh.

 Pengeroyok Wartawan di Satpas SIM Daan Mogot Rupanya Calo dari Tangerang
Indonesia
Pengeroyok Wartawan di Satpas SIM Daan Mogot Rupanya Calo dari Tangerang

"Ya itu kan calo padahal itu dia ngajak bikinnya di Tangerang, tapi nyari pelanggan di Satpas SIM Daan Mogot.