ICW Minta KPK Dalami Pernyataan Saksi Perkara Jaksa Pinangki Pinangki Sirna Malasari saat sidang perdana di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (23/9) (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendalami pengakuan para saksi dalam perkara dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) yang menjerat Pinangki Sirna Malasari.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan, hal ini penting dilakukan untuk melihat potensi keterlibatan pihak lain. Misalnya, atasan Pinangki di Kejaksaan Agung, pentinggi Polri dan mantan pejabat di MA.

"KPK dapat memulai dengan pengakuan dari saksi Rahmat yang menyebutkan bahwa Pinangki sempat mengatakan bahwa atasannya sudah mengkondisikan perkara ini," kata Kurnia dalam keterangannya, Selasa (10/11).

Baca Juga

Djoko Tjandra Bantah Pernah Beri Uang ke Pinangki

ICW beranggapan, KPK harus segera bertindak dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan terhadap perkara ini. Sebab, ICW meyakini masih banyak peran dari pihak-pihak lain yang belum terungkap secara terang benderang.

"Pertanyaan lanjutannya: Siapa atasan yang dimaksud? Apakah atasan dari institusi tempat di mana Pinangki selama ini bekerja?," sambung Kurnia.

Sebelumnya, Komisi Kejaksaan (Komjak) juga meminta KPK dilibatkan dalam mengusut skandal Djoko Tjandra. Keterlibatan KPK dinilai penting untuk menghadirkan kepercayaan publik, karena kasus Djoko Tjandra melibatkan oknum Kejaksaan Agung dan Polri.

"Fungsi koordinasi dan supervisi hal yang menjadi keyakinan publik ada wilayah yang menumbuhkan kepercayaan lagi," kata Ketua Komjak Barita Simanjuntak saat dikonfirmasi, Senin (9/11).

Skandal Djoko Tjandra di Kejagung melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Sementara di Polri, skandal Djoko Tjandra melibatkan dua jenderal yakni Brigjen Prasetijo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte.

Barita menekankan, pelibatan KPK perlu dilakukan untuk memastikan kasus yang melibatkan aparat penegak hukum berjalan secara independen. Terlebih, Komjak tidak memiliki fungsi untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan, tapi hanya bisa memberikan rekomendasi.

"Terlibatnya KPK menyambut baik itu, bukan hanya di Pinangki dan AIJ (Andi Irfan Jaya) KPK bisa jeli, sangat diperlukan untuk meyakini publik," tegas Barita.

Kasus yang menyeret Jaksa Pinang terkait pengurusan fatwa Djoko Tjandra telah naik ke persidangan. Pinangki didakwa menerima uang senilai USD 500 ribu dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan agar Djoko Tjandra bisa lepas dari eksekusi pidana penjara kasus hak tagih Bank Bali.

Bahkan dalam action plan Pinangki untuk Djoko Tjandra, tertulis nama Jaksa Agung ST Burhanuddin dan mantan Ketua MA Hatta Ali.

Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Baca Juga

Sidang Pinangki, Djoko Tjandra Tutup Rapat Sosok Petinggi Kejagung dan MA

Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa melanggar Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 88 KUHP. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Kemenkop UKM Sebut UMKM Jadi Penyangga Ekonomi Saat Dilanda 2 Krisis
Indonesia
Kemenkop UKM Sebut UMKM Jadi Penyangga Ekonomi Saat Dilanda 2 Krisis

Pandemi COVID-19 memberikan dampak langsung ke berbagai aspek ekonomi masyarakat, terutama UMKM. Banyak UMKM yang merosot omzetnya, namun, beberapa UMKM masih cukup kuat bertahan.

KPPI Bahas RUU Pemilu di Rekernas II
Indonesia
KPPI Bahas RUU Pemilu di Rekernas II

Ketua Umum DPP KPPI, Dwi Septiawati Djapar mengatakan, akan memanfaatkan momentum rakernas untuk mensosialisasi dan mengedukasi keterwakilan perempuan dalam kancah politik nasional.

Jumlah Tes Acak Penumpang KRL Ditambah Dua Kali Lipat
Indonesia
Jumlah Tes Acak Penumpang KRL Ditambah Dua Kali Lipat

Pada pekan pertama sebanyak 912 calon pengguna KRL mengikuti tes acak antigen

Penurunan Level PPKM Picu Lonjakan Jumlah Penumpang Pesawat
Indonesia
Penurunan Level PPKM Picu Lonjakan Jumlah Penumpang Pesawat

Seiring penurunan status PPKM, pergerakan penumpang di 15 bandara yang dikelola PT Angkasa Pura I (Persero) meningkat hingga 88 persen.

Korupsi Asabri, Kejagung Dalami Perbuatan Melawan Hukum Taipan Properti Tan Kian
Indonesia
Korupsi Asabri, Kejagung Dalami Perbuatan Melawan Hukum Taipan Properti Tan Kian

Kejaksaan Agung (Kejagung) mendalami perbuatan melawan hukum yang dilakukan taipan properti, Tan Kian, dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri (Persero).

Antisipasi Lonjakan COVID-19, PGI Minta Gereja Tak Pasang Tenda saat Perayaan Natal
Indonesia
Antisipasi Lonjakan COVID-19, PGI Minta Gereja Tak Pasang Tenda saat Perayaan Natal

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pun mengunjungi langsung kantor Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).

[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPRD Kota Malang Tawarkan Pinjaman Kredit Cicilan Ringan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPRD Kota Malang Tawarkan Pinjaman Kredit Cicilan Ringan

Beredar sebuah akun Facebook dengan nama dan foto Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika.

Firli Bahuri Tegaskan KPK Tak Pernah Berpikir Pecat Novel Baswedan Cs
Indonesia
Firli Bahuri Tegaskan KPK Tak Pernah Berpikir Pecat Novel Baswedan Cs

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menegaskan lembaga antirasuah tak pernah berpikir memecat penyidik senior Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya.

Kata Wagub Jabar soal Banjir Bandang di Garut
Indonesia
Kata Wagub Jabar soal Banjir Bandang di Garut

Banjir bandang melanda Kecamatan Sukawening dan Karangtengah di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu (27/11).

Sejumlah Ruas Jalan di Jakarta Terpaksa Dialihkan Akibat Banjir
Indonesia
Sejumlah Ruas Jalan di Jakarta Terpaksa Dialihkan Akibat Banjir

Total ada 300 petugas gabungan di lokasi