ICW Minta Ketua MA Bentuk Tim Investigasi Internal Usut Kasus Nurhadi Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana saat ditemui di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020) (ANTARA/Fathur Rochman)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Lokataru meminta Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin untuk membentuk tim internal untuk menyelidiki keterlibatan oknum anggota MA dalam kasus suap dan gratifikasi yang menjerat eks Sekretaris MA Nurhadi.

"Ketua Mahkamah Agung segera membentuk tim investigasi internal untuk menyelidiki lebih lanjut perihal keterlibatan oknum lain dalam perkara yang melibatkan Nurhadi," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, dalam keterangannya, Senin (21/9).

Baca Juga

Dua Hakim Agung Terseret Kasus Suap dan Gratifikasi Rp46 Miliar Nurhadi

Menurut Kurnia, posisi Nurhadi di MA tidak berkaitan langsung dengan penanganan perkara. Untuk itu, muncul pertanyaan apakah ada oknum lain yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara juga terlibat.

Kurnia mengatakan, koordinasi antara KPK dan MA dalam pengusutan kasus ini masih buruk. Hal ini terlihat saat lembaga antirasuah memanggil sejumlah Hakim Agung untuk diperiksa.

Saat itu, lanjut Kurnia, MA berdalih bahwa pemanggilan hakim agung harus atas seizin Ketua MA. Dia menilai MA menunjukan sikap resisten terhadap penegakan hukum.

“Tidak tepat dalih itu digunakan untuk menghindari proses hukum,” tegas Kurnia.

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. (KPK)
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. (KPK)

Selain itu, ICW dan Lokataru pada periode Juli sampai September sempat dua kali mengirimkan surat ke MA. Namun, lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi itu sama sekali tidak merespon.

"Ini mengindikasikan bahwa MA menutup diri terhadap koreksi publik dalam penanganan perkara yang melibatkan Nurhadi. Padahal perkara ini telah mengundang perhatian publik, sebab, korupsi yang dilakukan oleh Nurhadi langsung bersentuhan dengan penegakan hukum dan dengan jumlah besar, mencapai Rp 46 miliar," kata Kurnia.

Dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA itu, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Ketiga tersangka itu yakni, mantan Sekretaris MA Nurhadi, menantunya Rezky Herbiono dan Hiendra Soenjoto.

Ketiganya sempat dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron karena tiga kali mangkir alias tidak memenuhi pangggilan pemeriksaan KPK. Ketiganya juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri.

Tim penyidik KPK menangkap Nurhadi bersama menantunya Rezky Herbiyono pada Senin (1/6) malam. Keduanya dibekuk di sebuah rumah di Simprug, Jakarta Selatan. Saat ini, tinggal Hiendra Soenjoto yang belum diamankan.

Nurhadi dijerat sebagai tersangka karena yang bersangkutan melalui Rezky Herbiono, diduga telah menerima suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar.

Tercatat ada tiga perkara sumber suap dan gratifikasi Nurhadi, pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Baca Juga

Harta Istri Nurhadi Diduga Mengalir ke Pria Lain

Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu. Cek itu diterima saat mengurus perkara PT MIT vs PT KBN. (Pon)

Penulis : Andika Pratama Andika Pratama
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Update COVID-19 Minggu (12/4): 4.241 Kasus Positif, 373 Meninggal Dunia
Indonesia
Update COVID-19 Minggu (12/4): 4.241 Kasus Positif, 373 Meninggal Dunia

DKI Jakarta masih jadi provinsi dengan jumlah pasien positif COVID-19 terbanyak, yaitu 2.044 jiwa per 12 April.

 Warga Tolak Jenazah Diduga Terpapar COVID-19 dari Surabaya Dimakamkan di Solo
Indonesia
Warga Tolak Jenazah Diduga Terpapar COVID-19 dari Surabaya Dimakamkan di Solo

"Ya benar itu jika ditolak, bukan warga Solo. Mestinya koordinasi dulu dengan pemerintah. Kalau tiba-tiba langsung ke pemakaman ya wajar ditolak warga," kata Rudy.

Iran-Amerika Sampai Perang, Aset Negeri Paman Sam di Indonesia Terancam
Indonesia
Iran-Amerika Sampai Perang, Aset Negeri Paman Sam di Indonesia Terancam

Perang antara Iran dan Amerika Serikat jika terjadi menjadi ancaman terhadap aset Negeri Paman Sam di tanah air.

Wakapolri Klarifikasi Isu Pelibatan Preman Tertibkan Protokol Kesehatan
Indonesia
Wakapolri Klarifikasi Isu Pelibatan Preman Tertibkan Protokol Kesehatan

Menurutnya, pelibatan preman itu hanya untuk pasar tradisional yang tidak memiliki struktur pengelola yang jelas.

Anies: Mulai Besok, Sistem Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan
Indonesia
Anies: Mulai Besok, Sistem Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan

Dengan menggunakan kendaraan pribadi, Anies meyakini tingkat penularan corona di Ibu Kota secara bertahap bisa dicegah.

Simak Nih! 5 Arahan Menhub Ad Interim ke Anak Buahnya
Indonesia
Simak Nih! 5 Arahan Menhub Ad Interim ke Anak Buahnya

Untuk sementara tidak ada perjalanan dinas

Masyarakat Diminta Hentikan Kegiatan dan Bersikap Sempurna Saat HUT RI Pukul 10.17 WIB
Indonesia
Polisi Bakal Turun Tangan Selidiki Dugaan Kepala Daerah Punya Rekening Kasino
Indonesia
Polisi Bakal Turun Tangan Selidiki Dugaan Kepala Daerah Punya Rekening Kasino

Kiagus menyebutkan PPATK menemukan dugaan TPPU kepala daerah

ICW Duga Yasonna Jadikan Corona Dalih Golkan Agenda Lama Bebaskan Koruptor
Indonesia
ICW Duga Yasonna Jadikan Corona Dalih Golkan Agenda Lama Bebaskan Koruptor

PP tersebut sebagai aturan progresif untuk memaksimalkan pemberian efek jera

BMKG: Hujan di 27,5 Persen Wilayah Indonesia di Luar Kewajaran
Indonesia
BMKG: Hujan di 27,5 Persen Wilayah Indonesia di Luar Kewajaran

Kondisi curah hujan tinggi di kawasan barat Indonesia ini perlu diwaspadai