ICW Minta DPR Gali Komitmen Pemberantasan Korupsi Komjen Listyo Peneliti ICW Kurnia Ramadhana. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Komisi III DPR akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1).

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar Komisi III mendalami beberapa hal krusial saat fit and proper test Komjen Listyo.

"Pertama, pendalaman terkait reformasi di tubuh kepolisian. Hal ini penting, sebab, selama ini agenda reformasi kepolisian yang kerap diusung oleh Kapolri terasa berjalan di tempat," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Rabu (20/1).

Baca Juga:

Komjen Listyo Diminta Yakinkan Publik, Polisi Tak Hanya Hadir jika Terjadi Masalah

Kedua, kata Kurnia, membangun relasi untuk sinergitas dengan penegak hukum lain terkait agenda pemberantasan korupsi. Menurut dia, kepolisian kerap kali mengedepankan ego sektoral tatkala menangani perkara korupsi, terutama yang melibatkan oknum internal Korps Bhayangkara.

"Misalnya dalam perkara korupsi pengadaan simulator SIM atau pun penerbitan surat palsu Djoko S Tjandra," ujar Kurnia.

Lalu Ketiga, peta jalan pembenahan integritas anggota kepolisian. Hal ini, kata Kurnia, penting untuk didalami karena selama ini kepolisian selalu menempati peringkat bawah dalam hal kepercayaan publik akan komitmen pemberantasan korupsi.

Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (Foto: ANTARA/Istimewa)
Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (Foto: ANTARA/Istimewa)

Kurnia mengungkapkan, temuan Global Corruption Barometer 2020 dapat dijadikan acuan. Dalam hal itu, kepolisian berada pada lima besar institusi yang paling tidak dipercaya oleh publik.

"Untuk menanyakan ini DPR dapat memulai menggali lebih jauh konsep pencegahan dan penindakan yang ditawarkan oleh calon Kapolri tersebut," tegas dia.

Dalam lingkup pencegahan korupsi, kata Kurnia, calon Kapolri mesti mampu menjelaskan perihal ketertiban dan memastikan kebenaran pelaporan LHKPN anggota kepolisian. Sedangkan di sisi penindakan, menjadi hal penting untuk menantang calon Kapolri agar berani membentuk tim satuan tugas yang hanya akan fokus pada penyelidikan dan penyidikan di tubuh kepolisian sendiri.

Baca Juga:

Komjen Listyo Diuji Oleh 2 Orang Perwakilan Setiap Fraksi DPR

Kemudian yang keempat, komitmen penuntasan perkara besar dan membantu kerja pemberantasan korupsi. Pada poin ini, lanjut Kurnia, DPR mesti menanyakan kepada calon Kapolri terkait pengungkapan ulang perkara penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

"Sebab, dua Kapolri sebelumnya gagal dalam mengungkap aktor lapangan, motif, serta pelaku intelektual peristiwa tersebut. Selain itu, DPR dapat pula mendesak agar calon Kapolri membantu kerja pemberantasan korupsi, salah satunya dalam hal pencarian buronan, misalnya Harun Masiku," kata Kurnia.

ICW juga mengimbau kepada anggota Komisi III atau partai politik tertentu agar tidak melakukan lobi politik kepada calon Kapolri.

"Jika itu terjadi, maka dapat berdampak buruk bagi independensi kepolisian di masa yang akan datang," tutup Kurnia. (Pon)

Baca Juga:

Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan, Komjen Listyo Bakal Dicecar Sejumlah Pertanyaan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Positivity Rate Kasus Corona di Jakarta Turun Jadi 9,3 Persen
Indonesia
Positivity Rate Kasus Corona di Jakarta Turun Jadi 9,3 Persen

Dengan positivity rate 9,3 persen, penambahan kasus positif per hari sebanyak 771 jiwa.

Pengurus Istiqlal Ungkap Alasan Tak Gelar Salat Iduladha
Indonesia
Pengurus Istiqlal Ungkap Alasan Tak Gelar Salat Iduladha

Renovasi Masjid Istiqlal saat ini memang telah rampung 100 persen

Program Jaring Pengaman Sosial Harus Dipastikan Tepat Sasaran
Indonesia
Program Jaring Pengaman Sosial Harus Dipastikan Tepat Sasaran

Penerapan enam program jaring pengaman sosial senilai Rp110 triliun itu harus melibatkan peran serta RT dan RW.

Jenguk saat Isolasi Mandiri, Istri dan Anak-anak Rindu Pelukan Anies
Indonesia
Jenguk saat Isolasi Mandiri, Istri dan Anak-anak Rindu Pelukan Anies

Fery Farhati menjenguk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sedang menjalani isolasi mandiri di Rumah Dinas Gubernur, kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

  Ketua DPRD Kaget Masih Ada SKPD Pemprov DKI Anggarkan Lahan Bukan untuk Corona
Indonesia
Ketua DPRD Kaget Masih Ada SKPD Pemprov DKI Anggarkan Lahan Bukan untuk Corona

"Karena bukan apa-apa, kita semua di DPRD telah mengalihkan seluruh anggaran kegiatan AKD untuk penanganan dan pemulihan corona. Kok ini malah belanja-belanja seperti itu," tutupnya.

835.000 Tiket Kereta Api Mudik Lebaran Sudah Ludes
Indonesia
835.000 Tiket Kereta Api Mudik Lebaran Sudah Ludes

Tepat sejak tanggal 14 Februari 2020, KAI mulai membuka penjualan keberangkatan untuk H-10 s.d H+10 lebaran yaitu 14 Februari s.d 4 Juni 2020

Pemprov DKI: RSUD Pasar Minggu Rawat 4 Pasien Suspect Corona
Indonesia
Pemprov DKI: RSUD Pasar Minggu Rawat 4 Pasien Suspect Corona

"Jadi di semua RS pasti ada ruang isolasi yang kami lakukan adalah menambah," tutupnya.

Ketua MA Ajak Hakim se-Indonesia Berani Terobos Kekakuan Hukum Normatif
Indonesia
Ketua MA Ajak Hakim se-Indonesia Berani Terobos Kekakuan Hukum Normatif

Problematika penegakan hukum korupsi di Indonesia terkadang sangat kaku

Satu Juta Warga AS Terinfeksi COVID-19 dalam 10 hari
Dunia
Satu Juta Warga AS Terinfeksi COVID-19 dalam 10 hari

Amerika Serikat mencatat sekitar satu juta kasus COVID-19 selama 10 hari terakhir.

Datangi Markas Tentara, Kapolda Metro Minta Jakarta Tak Diacak-acak Ormas Radikal
Indonesia
Datangi Markas Tentara, Kapolda Metro Minta Jakarta Tak Diacak-acak Ormas Radikal

Kapolda Metro dan Pangdam Jaya mendatangi Markas Batalyon Infanteri (Yonif) Mekanis 201, Cibubur, Jakarta Timur.