ICW Laporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke Dewas Ketua KPK Firli Bahuri. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri dan Deputi Penindakan KPK, Karyoto, ke Dewan Pengawas KPK. ICW menduga keduanya melakukan pelanggaran kode etik.

"Latar belakang pelaporan berkaitan dengan kasus OTT UNJ (Operasi Tangkap Tangan pejabat Universitas Negeri Jakarta) beberapa waktu lalu," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Senin (26/10).

Baca Juga

Bantah Hedonis dan Terima Gratifikasi, Ini Alasan Ketua KPK Sewa Helikopter

ICW melaporkan Firli dan Karyoto atas dasar petikan putusan pelanggaran etik terhadap Plt Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, Aprizal beberapa waktu lalu. Aprizal dijatuhi sanksi etik ringan oleh Dewas KPK berkaitan dengan OTT UNJ.

"Berdasarkan petikan putusan APZ (Aprizal), diduga terdapat beberapa pelanggaran serius yang dilakukan oleh keduanya. ICW mencatat setidaknya terdapat empat dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi," ujarnya.

Pertama, Firli berkukuh mengambil alih penanganan kasus yang saat itu dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal, Aprizal sudah menjelaskan bahwa setelah tim pengaduan masyarakat melakukan pendampingan, ternyata tidak ditemukan adanya unsur penyelenggara negara.

"Sehingga, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KPK, maka tidak memungkinkan bagi KPK untuk menindaklanjuti kejadian tersebut," jelas dia.

Ketua KPK Firli. (Foto: Istimewa)

Kedua, dalam pendampingan yang dilakukan tim Dumas KPK terhadap Itjen Kemendikbud, Firli menyebut telah ditemukan tindak pidana korupsi. Padahal, Firli diduga tidak mengetahui kejadian sebenarnya.

"Sehingga menjadi janggal jika Firli langsung begitu saja menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi dan dapat ditangani oleh KPK," ungkap Kurnia.

Ketiga, langkah Firli dan Karyoto menerbitkan surat perintah penyelidikan dan pelimpahan perkara ke Kepolisian diduga tidak didahului dengan mekanisme gelar perkara di internal KPK.

"Padahal, dalam aturan internal KPK telah diatur bahwa untuk dapat melakukan dua hal tersebut mesti didahului dengan gelar perkara yang diikuti oleh stakeholder kedeputian penindakan serta para pimpinan KPK," ujarnya.

Keempat, tindakan Firli mengambil alih penanganan yang dilakukan oleh Itjen Kemendikbud diduga atas inisiatif pribadi tanpa melibatkan atau mendengar masukan dari Pimpinan KPK lainnya. "Padahal Pasal 21 UU KPK menyebutkan bahwa pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial," beber Kurnia.

Baca Juga

Firli Kepergok Naik Helikopter Mewah, Kredibilitas KPK Tercoreng

Berdasarkan hal di atas, ICW menduga tindakan keduanya telah melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

"ICW pun mendesak agar Dewan Pengawas menyelenggarakan sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firli Bahuri dan Karyoto," tegas Kurnia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komnas HAM Turun Langsung Selesaikan Sengketa Lahan Sirkuit Mandilka
Indonesia
Komnas HAM Turun Langsung Selesaikan Sengketa Lahan Sirkuit Mandilka

Komnas HAM tidak dalam konteks memperlambat proyek strategis nasional. Pihaknya dalam koridor menjalankan arahan Presiden agar semua proyek strategis nasional harus berlandaskan hak asasi manusia.

Menag Fachrul Razi Waspadai Dampak Aksi Terorisme di Eropa
Indonesia
Menag Fachrul Razi Waspadai Dampak Aksi Terorisme di Eropa

Menurut Menag, terorisme adalah persoalan serius bagi kedamaian dunia. Gerakan ini kerap menghalalkan segala cara dalam melakukan tindak kekerasan, termasuk dengan justifikasi agama.

Usai Ledakan dan Tekanan Publik, PM Lebanon Mundur
Indonesia
Usai Ledakan dan Tekanan Publik, PM Lebanon Mundur

Sebagian besar masyarakat Lebanon telah lama menuntut pemerintahan yang dipimpin PM Diab dibubarkan. Diab telah meminta pemilihan parlemen diselenggarakan lebih cepat.

Polda Metro Jaya Imbau Warga Salat Idul Adha di Rumah
Indonesia
Polda Metro Jaya Imbau Warga Salat Idul Adha di Rumah

Imbauan itu disampaikan untuk warga yang tinggal di lokasi yang zona merah, oranye, dan kuning.

Di Sektor Kesehatan, KPK Selamatkan Rp18,15 Triliun Potensi Kerugian Negara
Indonesia
Di Sektor Kesehatan, KPK Selamatkan Rp18,15 Triliun Potensi Kerugian Negara

E-catalogue sebagai solusi belum optimal karena jumlah alat kesehatan dan penyedia relatif sedikit

Pemuda Harus Berani Jadi Pelaku UMKM di Tengah Pandemi Corona
Indonesia
Pemuda Harus Berani Jadi Pelaku UMKM di Tengah Pandemi Corona

Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) menggelar diskusi virtual atau Webinar bertema 'Bangkitlah UMKM-ku!' pada Jumat (14/8) siang.

PLN Kian Terpuruk
Indonesia
PLN Kian Terpuruk

Proyek 35.000 MW belum rampung sepenuhnya tercatat progress proyek pembangunan pembangkit yang telah beroperasi mencapai 8.137 MW atau sebesar 23 persen per Juni 2020. Namun, kondisi PLN sudah kelebihan pasokan.

Peredaran Narkoba Selama Pandemi COVID-19 Melonjak 120 Persen
Indonesia
Peredaran Narkoba Selama Pandemi COVID-19 Melonjak 120 Persen

Para pengedar dan bandar narkoba memanfatakan situasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk beraksi.

 Hand Sanitizer di Solo Langka Akibat KLB Corona, Mahasiswa UNS Bikin Sendiri
Indonesia
Hand Sanitizer di Solo Langka Akibat KLB Corona, Mahasiswa UNS Bikin Sendiri

"Hand sanitizer sebanyak 300 botol habis terjual hanya satu jam. Kami kemudian mendapatkan tantangan untuk menyediakan 3.000 botol hand sanitizer untuk seluruh sivitas akademika UNS," ujar Heru

Erick Thohir Ungkap Sosok Calon Dirut PLN
Indonesia
Erick Thohir Ungkap Sosok Calon Dirut PLN

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang baru akan diumumkan pada Senin (23/12).