ICW Laporkan Firli Bahuri ke Dewas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Jumat (11/6). Firli dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik terkait penerimaan gratifikasi penyewaan helikopter.

"Pada hari ini ICW melaporkan kembali Firli Bahuri atas dugaan pelanggaran kode etik," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat (11/6).

Ini merupakan laporan kedua kalinya oleh ICW atas dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri. Pada 2020, ICW juga melaporkan Firli ke Dewas atas dugaan etik dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Baca Juga:

Manuver Lengserkan Firli dari Kursi Ketua KPK Berpotensi Jadi Bumerang

Kali ini, laporan yang dilayangkan ICW berkaitan dengan penggunaan helikopter yang dilakukan Firli saat perjalanan Palembang-Baturaja. Terkait ini, ICW juga sudah melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi oleh Firli ke Bareskrim Polri.

"Ini terkait dengan pelaporan pidana yang sudah kami sampaikan ke Bareskrim Polri, namun kali ini bukan masalah pidananya, namun masalah etik yang diatur dalam peraturan Dewas Nomor 2 tahun 2020 terutama pasal 4 yang mengatur bahwa setiap insan KPK salah satunya pimpinan KPK harus bertindak jujur dalam berperilaku," ujar Kurnia.

Menurut Kurnia, Firli tak bersikap jujur saat menyewa helikopter tersebut. Jenderal bintang tiga itu tak melaporkannya kepada KPK saat menyewa pesawat.

"Ketika penerimaan sesuatu yang kami anggap diskon dalam konteks penyewaan helikopter itu menjadi kewajiban bagi Firli Bahuri melaporkan ke KPK. Namun kami tidak melihat hal itu terjadi, maka dari itu kami melaporkan yang bersangkutan ke Dewas KPK," ujar Kurnia.

Ketua KPK, Firli Bahuri. Foto: MP/Ponco

Kurnia memastikan, laporan yang dia layangkan kali ini berbeda dengan putusan etik Firli dalam penyewaan helikopter tersebut. Firli diketahui sudah dijatuhkan sanksi etik ringan oleh Dewas dalam penyewaan helikopter tersebut.

Saat itu, Dewas menyatakan Firli melanggar kode etik berupa gaya hidup mewah. Kini, yang dilaporkan ICW berkaitan dengan ketidakjujuran Firli soal nilai penyewaan helikopter tersebut. Menurut ICW, sejatinya Dewas KPK menyelisik lebih dalam kwitansi penyewaan helikopter yang diberikan Firli.

"Harusnya kwitansi itu ditelusuri karena nilainya sangat janggal, kalo kita cermati lebih lanjut, 1 jam penyewaan helikopter yang didalilkan oleh Firli sebesar Rp 7 juta, kami tidak melihat jumlahnya seperti itu, karena 4 jam sekitar Rp 30 juta justru kami beranggapan jauh melampaui itu, karena ada selisih sekitar Rp 140 juta yang tidak dilaporkan oleh ketua KPK tersebut," kata Kurnia.

Baca Juga:

Lemkapi Sebut Kapolri Tak Punya Kuasa Copot dan Berhentikan Firli dari Ketua KPK

Dari informasi yang didapatkan ICW, harga penyewaan helikopter jenis Eurocopter (EC) kode PK-JTO yang ditumpangi Firli itu sekitar Rp 39 juta perjam. Sementara Firli menyebut menyewa helikopter tersebut Rp 7 juta perjam.

"Kami melampirkan beberapa temuan kami tekait dengan perbandingan harga penyewaan helikopter di beberapa perusahaan. Dan memang angka disampaikan Firli dalam persidangan Dewas tersebut yang tercantum dalam putusan Dewas sangat janggal dan apalagi helikopter yang digunakan adalah helikopter yang mewah," tutup Kurnia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkot Jakpus Batasi Jumlah Pengungsi Banjir
Indonesia
Pemkot Jakpus Batasi Jumlah Pengungsi Banjir

Suku Dinas (Sudin) Kesehatan Jakarta Pusat akan membatasi jumlah orang di tempat pengungsian banjir.

Wamenag Minta Warga tak Curiga soal Sertifikasi Penceramah
Indonesia
Wamenag Minta Warga tak Curiga soal Sertifikasi Penceramah

Program da'i dan penceramah bersertifikat, kata Zainut, adalah program biasa yang sudah sering dilakukan oleh ormas-ormas Islam atau lembaga keagamaan lainnya.

Penyebaran COVID-19 Berpotensi Terjadi di Lokasi Bencana Alam
Indonesia
Penyebaran COVID-19 Berpotensi Terjadi di Lokasi Bencana Alam

"Kelompok rentannya harus kita lindungi karena ada COVID-19,” jelas Doni

Gunung Merapi Alami 196 Kali Gempa Guguran
Indonesia
Gunung Merapi Alami 196 Kali Gempa Guguran

Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah mengalami 196 kali gempa guguran selama periode pengamatan pada Minggu (11/4).

Terawan Bikin Vaksin Nusantara, Komisi VI DPR: Jangan Sampai Profit Oriented
Indonesia
Terawan Bikin Vaksin Nusantara, Komisi VI DPR: Jangan Sampai Profit Oriented

Komisi VI DPR membuka ruang pada seluruh masyarakat baik dalam dunia akademis dan medis untuk berlomba-lomba mengembangkan vaksin COVID-19 mandiri.

Mahfud MD Ajak Masyarakat Rayakan Idul Adha Sesuai Situasi dan Kondisi
Indonesia
Mahfud MD Ajak Masyarakat Rayakan Idul Adha Sesuai Situasi dan Kondisi

Imbauan ini dikeluarkan Menko Polhukam sebagai Koordinator Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Penanganan Pandemi Virus Corona

Jokowi Diminta Perhatikan Kesehatan Santri di Pelosok Tanah Air
Indonesia
Jokowi Diminta Perhatikan Kesehatan Santri di Pelosok Tanah Air

Lima tahun lalu, terdapat anggaran kesehatan

Dikhawatirkan 5 Juta Warga Jateng Mudik, Ganjar: Jangan Sampai Seperti India
Indonesia
Dikhawatirkan 5 Juta Warga Jateng Mudik, Ganjar: Jangan Sampai Seperti India

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan masyarakatnya agar tidak mudik menjelang Lebaran 1442 Hijriah.

Polisi Masih Cari Unsur Pidana Pelanggaran Protokol Kesehatan Rizieq Shihab
Indonesia
Polisi Masih Cari Unsur Pidana Pelanggaran Protokol Kesehatan Rizieq Shihab

"Masih penyelidikan ya," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus

Anies Harus Kerja Keras Kejar Target Pendapatan Asli Daerah
Indonesia
Anies Harus Kerja Keras Kejar Target Pendapatan Asli Daerah

alam APBD 2021 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI memproyeksikan target pendapatan di triwulan kedua tahun 2021 sebesar Rp43,37 triliun Tapi baru mencapai 23 Persen.