ICW Kritik PT DKI Korting Hukuman Pinangki dari 10 Jadi 4 Tahun Penjara Pinangki Sirna Malasari berada di dalam kendaraan usai menjalani pemeriksaan Kejaksaan Agung. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengorting hukuman mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung) Pinangki Sirna Malasari merupakan putusan yang keterlaluan.

ICW menilai, Pinangki yang terbukti menerima suap, mencuci uang, dan bermufakat jahat terkait skandal Joko Tjandra seharusnya dihukum maksimal atau 20 tahun pidana penjara.

Namun alih-alih menjatuhkan hukuman maksimal, PT DKI justru memotong hukuman Pinangki dari 10 tahun pidana penjara di tingkat pertama menjadi 4 tahun penjara atau berkurang 6 tahun.

Baca Juga:

PT DKI Korting Hukuman Pinangki dari 10 Jadi 4 Tahun Penjara

"ICW menilai putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari sudah benar-benar keterlaluan. Betapa tidak, Pinangki semestinya dihukum lebih berat (20 tahun atau seumur hidup), bukan justru dipangkas dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (15/6).

Kurnia mengingatkan, saat melakukannya kejahatannya, yakni menerima suap sebesar USD 450 ribu, melakukan pencucian uang atas suap yang diterima, serta bermufakat jahat untuk mengurus permintaan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejagung agar Joko Tjandra lolos dari eksekusi, Pinangki berstatus sebagai jaksa yang merupakan penegak hukum. Status Pinangki sebagai penegak hukum tersebut, kata Kurnia, sudah sepatutnya menjadi alasan utama pemberat hukuman.

"Selain itu, Pinangki melakukan tiga kejahatan sekaligus, yakni: korupsi suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat. Dengan kombinasi ini saja publik sudah bisa mengatakan bahwa putusan banding Pinangki telah merusak akal sehat publik," tegasnya.

Kurnia menyatakan, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyunat hukuman Pinangki ini semakin memperlihatkan secara jelas lembaga kekuasaan kehakiman tidak berpihak pada upaya pemberantasan korupsi. Hal tersebut, kata Kurnia, sudah tampak jelas dalam tren pemantauan persidangan yang ICW lakukan.

"Rata-rata hukuman koruptor sepanjang tahun 2020 hanya 3 tahun 1 bulan penjara. Dengan kondisi ini, maka semestinya para koruptor layak untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mahkamah Agung," katanya.

Terdakwa kasus penerimaan suap dari Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Pinangki Sirna Malasari. ANTARA FOTO/ Reno Esnir
Terdakwa kasus penerimaan suap dari Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Pinangki Sirna Malasari. ANTARA FOTO/ Reno Esnir

Atas putusan PT DKI tersebut, ICW mendorong Kejaksaan Agung mengajukan kasasi. Langkah tersebut dilakukan untuk membuka kesempatan Pinangki dihukum lebih berat.

"Selain itu, Ketua Mahkamah Agung harus selektif dan mengawasi proses kasasi tersebut. Sebab, ICW meyakini, jika tidak ada pengawasan, bukan tidak mungkin hukuman Pinangki dikurangi kembali, bahkan bisa dibebaskan," katanya.

Dalam kesempatan ini, ICW menagih janji KPK untuk melakukan supervisi atas perkara tersebut. KPK diketahui pernah mengeluarkan surat perintah supervisi terkait skandal Joko Tjandra. Namun, kebijakan itu dinilai hanya sekadar lip service semata.

"Alih-alih menjadi agenda prioritas, pimpinan KPK malah sibuk untuk menyingkirkan sejumlah pegawai dengan tes wawasan kebangsaan yang penuh dengan kontroversi itu," katanya.

Baca Juga:

Sidang Pledoi, Djoko Tjandra Merasa Ditipu Pinangki

Apalagi, ICW menilai terdapat sejumlah kelompok yang belum diusut oleh Kejaksaan Agung, salah satunya klaster penegak hukum. Kurnia menyatakan, mustahil Pinangki bergerak sendiri dan melakukan kejahatan bersama dengan buronan Joko Tjandra.

Terdapat sejumlah pertanyaan sederhana yang belum terkuak sepanjang proses hukum skandal Joko Tjandra sejauh ini, seperti bagaimana mungkin Joko Tjandra dapat percaya begitu saja dengan jaksa yang tidak menduduki jabatan strategis seperti Pinangki? Apakah ada pihak yang menjamin Pinangki agar Joko S Tjandra percaya lalu sepakat untuk bekerja sama?

"Untuk itu, ICW merekomendasikan agar Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung menelusuri kejanggalan di balik putusan tersebut," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Suap Pinangki-Jenderal Polisi, Djoko Tjandra Dituntut 4 Tahun Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sosok Tjahjo Kumolo di Mata Menag Yaqut
Indonesia
Sosok Tjahjo Kumolo di Mata Menag Yaqut

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo meninggal dunia di RS Abdi Waluyo, Jakarta, Jumat (1/7), pukul 11.10 WIB.

Marak Kasus Ricuh Dalam Lapas, Pengamat Soroti Kinerja Dirjen PAS
Indonesia
Marak Kasus Ricuh Dalam Lapas, Pengamat Soroti Kinerja Dirjen PAS

"Di Dirjen PAS mempunyai wewenang cukup besar, ada anggaran dan sebagainya, adanya dana tersebut seharusnya bisa digunakan untuk pembenahan sistem keamanan," ujar Trubus, Selasa (7/9).

Distribusi Vaksin Timpang, Pemerintah Diminta Petakan Daerah Prioritas
Indonesia
Distribusi Vaksin Timpang, Pemerintah Diminta Petakan Daerah Prioritas

Untuk itu, Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, meminta pemerintah mempercepat distribusi dan memetakan daerah yang harus menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksin.

Tim Pengaduan KPK Jalankan Mekanisme Atas Laporan Masyarakat
Indonesia
Tim Pengaduan KPK Jalankan Mekanisme Atas Laporan Masyarakat

Mereka datang untuk memenuhi undangan Bagian Pengaduan Masyarakat KPK

Petugas PPSU Berbohong Jadi Korban Begal, Ternyata Duit THR Habis Buat Judi
Indonesia
Petugas PPSU Berbohong Jadi Korban Begal, Ternyata Duit THR Habis Buat Judi

RPA (28) nekat mengarang cerita seolah-olah menjadi korban begal. Bahkan, ceritanya itu viral di media sosial hingga menuai simpati banyak pihak.

Ekonomi Kawasan ASEAN+3 Bakal Tumbuh 5 Persen
Indonesia
Ekonomi Kawasan ASEAN+3 Bakal Tumbuh 5 Persen

Pandemi telah mengubah cara bisnis dan konsumen bertransaksi, mempercepat digitalisasi, dan menyebabkan munculnya model bisnis dan jenis perusahaan baru.

[HOAKS atau FAKTA]: Campuran Jahe, Daun Pepaya, Jeruk dan Madu Ampuh Atasi Omicron
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Campuran Jahe, Daun Pepaya, Jeruk dan Madu Ampuh Atasi Omicron

Hingga saat ini belum terdapat penelitian yang membuktikan bahwa campuran tersebut, obat bagi varian Omicron.

MUI Soroti Ketimpangan dan Hanya 1,32 Persen UMKM Dilayani Perbankan
Indonesia
MUI Soroti Ketimpangan dan Hanya 1,32 Persen UMKM Dilayani Perbankan

Jika kondisi itu terjadi maka akan menimbulkan kesenjangan sosial. Maka dari itu, MUI mengusulkan agar pemerintah memiliki langkah afirmatif bagi masyarakat golongan menengah ke bawah.

 PLN Salurkan 1,2 Juta VA Listrik ke RS Darurat Asrama Haji Pondok Gede
Indonesia
PLN Salurkan 1,2 Juta VA Listrik ke RS Darurat Asrama Haji Pondok Gede

Dalam penyiapan RSD di Asrama Haji akan dilengkapi dengan High Care Unit (HCU) yang membutuhkan listrik besar sehingga koordinasi dengan PLN terkait ketersediaan listrik juga sangat diperlukan.

[HOAKS atau FAKTA]: Berkat Jokowi Dekati Putin, Rusia Tarik Pasukannya dari Ukraina
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Berkat Jokowi Dekati Putin, Rusia Tarik Pasukannya dari Ukraina

Akun TikTok dengan nama pengguna “guntur.surabaya” mengunggah sebuah video yang menunjukkan pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Vladimir Putin.