ICW Kritik PT DKI Korting Hukuman Pinangki dari 10 Jadi 4 Tahun Penjara Pinangki Sirna Malasari berada di dalam kendaraan usai menjalani pemeriksaan Kejaksaan Agung. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengorting hukuman mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung) Pinangki Sirna Malasari merupakan putusan yang keterlaluan.

ICW menilai, Pinangki yang terbukti menerima suap, mencuci uang, dan bermufakat jahat terkait skandal Joko Tjandra seharusnya dihukum maksimal atau 20 tahun pidana penjara.

Namun alih-alih menjatuhkan hukuman maksimal, PT DKI justru memotong hukuman Pinangki dari 10 tahun pidana penjara di tingkat pertama menjadi 4 tahun penjara atau berkurang 6 tahun.

Baca Juga:

PT DKI Korting Hukuman Pinangki dari 10 Jadi 4 Tahun Penjara

"ICW menilai putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari sudah benar-benar keterlaluan. Betapa tidak, Pinangki semestinya dihukum lebih berat (20 tahun atau seumur hidup), bukan justru dipangkas dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (15/6).

Kurnia mengingatkan, saat melakukannya kejahatannya, yakni menerima suap sebesar USD 450 ribu, melakukan pencucian uang atas suap yang diterima, serta bermufakat jahat untuk mengurus permintaan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejagung agar Joko Tjandra lolos dari eksekusi, Pinangki berstatus sebagai jaksa yang merupakan penegak hukum. Status Pinangki sebagai penegak hukum tersebut, kata Kurnia, sudah sepatutnya menjadi alasan utama pemberat hukuman.

"Selain itu, Pinangki melakukan tiga kejahatan sekaligus, yakni: korupsi suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat. Dengan kombinasi ini saja publik sudah bisa mengatakan bahwa putusan banding Pinangki telah merusak akal sehat publik," tegasnya.

Kurnia menyatakan, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyunat hukuman Pinangki ini semakin memperlihatkan secara jelas lembaga kekuasaan kehakiman tidak berpihak pada upaya pemberantasan korupsi. Hal tersebut, kata Kurnia, sudah tampak jelas dalam tren pemantauan persidangan yang ICW lakukan.

"Rata-rata hukuman koruptor sepanjang tahun 2020 hanya 3 tahun 1 bulan penjara. Dengan kondisi ini, maka semestinya para koruptor layak untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mahkamah Agung," katanya.

Terdakwa kasus penerimaan suap dari Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Pinangki Sirna Malasari. ANTARA FOTO/ Reno Esnir
Terdakwa kasus penerimaan suap dari Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Pinangki Sirna Malasari. ANTARA FOTO/ Reno Esnir

Atas putusan PT DKI tersebut, ICW mendorong Kejaksaan Agung mengajukan kasasi. Langkah tersebut dilakukan untuk membuka kesempatan Pinangki dihukum lebih berat.

"Selain itu, Ketua Mahkamah Agung harus selektif dan mengawasi proses kasasi tersebut. Sebab, ICW meyakini, jika tidak ada pengawasan, bukan tidak mungkin hukuman Pinangki dikurangi kembali, bahkan bisa dibebaskan," katanya.

Dalam kesempatan ini, ICW menagih janji KPK untuk melakukan supervisi atas perkara tersebut. KPK diketahui pernah mengeluarkan surat perintah supervisi terkait skandal Joko Tjandra. Namun, kebijakan itu dinilai hanya sekadar lip service semata.

"Alih-alih menjadi agenda prioritas, pimpinan KPK malah sibuk untuk menyingkirkan sejumlah pegawai dengan tes wawasan kebangsaan yang penuh dengan kontroversi itu," katanya.

Baca Juga:

Sidang Pledoi, Djoko Tjandra Merasa Ditipu Pinangki

Apalagi, ICW menilai terdapat sejumlah kelompok yang belum diusut oleh Kejaksaan Agung, salah satunya klaster penegak hukum. Kurnia menyatakan, mustahil Pinangki bergerak sendiri dan melakukan kejahatan bersama dengan buronan Joko Tjandra.

Terdapat sejumlah pertanyaan sederhana yang belum terkuak sepanjang proses hukum skandal Joko Tjandra sejauh ini, seperti bagaimana mungkin Joko Tjandra dapat percaya begitu saja dengan jaksa yang tidak menduduki jabatan strategis seperti Pinangki? Apakah ada pihak yang menjamin Pinangki agar Joko S Tjandra percaya lalu sepakat untuk bekerja sama?

"Untuk itu, ICW merekomendasikan agar Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung menelusuri kejanggalan di balik putusan tersebut," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Suap Pinangki-Jenderal Polisi, Djoko Tjandra Dituntut 4 Tahun Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Diharapkan Segera Vaksinasi COVID-19 Agar Perekonomian Kembali Pulih
Indonesia
Pemerintah Diharapkan Segera Vaksinasi COVID-19 Agar Perekonomian Kembali Pulih

"Dengan adanya vaksin yang mesti segera diimplementasikan maka pemerintah sebaiknya menggodok kembali grand plan nasional Indonesia selama 25 tahun ke depan," kata Bayutami

Sepekan PPKM di Solo, Kasus COVID-19 Melonjak
Indonesia
Sepekan PPKM di Solo, Kasus COVID-19 Melonjak

Dampak PPKM saat ini memang belum bisa terlihat secara penuh. Dampak PPKM dapat dilihat setelah 25 Januari 2021 nanti.

Wisata Kepulauan Seribu Ditutup
Indonesia
Wisata Kepulauan Seribu Ditutup

Wisata Kepulauan Seribu untuk sementara ditutup saat masa libur Idul Fitri sejak Sabtu (15/5), sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

Kelompok Buruh Waspadai Intrik Politik di Sidang Perdana Judicial Review UU Ciptaker
Indonesia
Kelompok Buruh Waspadai Intrik Politik di Sidang Perdana Judicial Review UU Ciptaker

Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana judicial review terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Gedung MK, Selasa (24/11) pukul 11.00.

Sambil Wisata Kuliner, Saraswati Sarankan Trik-trik Ini untuk UMKM di Tangsel
Indonesia
Sambil Wisata Kuliner, Saraswati Sarankan Trik-trik Ini untuk UMKM di Tangsel

Rahayu Saraswati berpesan agar UKM dan UMKM tetap memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19.

Mahfud Md Tegaskan Demo Tolak Omnibus Law Tak Bisa Ditolerir
Indonesia
Mahfud Md Tegaskan Demo Tolak Omnibus Law Tak Bisa Ditolerir

Ketidakpuasan atas undang-undang tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi

Program Khusus Buat UMKM Masuk Pasar Digital
Indonesia
Program Khusus Buat UMKM Masuk Pasar Digital

Akan dibentuk program project management officer (PMO) lintas sektoral atau lintas kementerian yang nantinya akan mengonsolidasikan proses digitalisasi tersebut.

Ganjil Genap Tak Efektif Tekan Kasus COVID-19 di Jakarta
Indonesia
Ganjil Genap Tak Efektif Tekan Kasus COVID-19 di Jakarta

Anies juga malah berencana akan menerapkan sistem ganjil genap kepada penggunaan sepeda motor

Warga Bandung Sampaikan Penolakan Perpanjangan PPKM Darurat
Indonesia
Warga Bandung Sampaikan Penolakan Perpanjangan PPKM Darurat

Warga dari berbagai profesi menyampaikan aspirasi penolakan perpanjangan PPKM Darurat, di Pendopo Kota Bandung, Senin (19/7).

[Hoaks atau Fakta]: Virus COVID-19 Menular Melalui Air
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Virus COVID-19 Menular Melalui Air

Dari penelusuran Fakta Mafindo, hoaks ini sudah berulang kali muncul tetapi dengan video yang berbeda.