ICW Kritik Kemenkumham Beri Remisi ke Djoko Tjandra Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra selaku terdakwa perkara suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjenpas Kemenkumham) karena memberikan remisi kepada sejumlah koruptor pada peringatan HUT ke-76 RI.

Salah satu koruptor yang mendapat pemotongan hukuman adalah terpidana korupsi pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko Tjandra.

Pemberian remisi ini menjadi janggal mengingat Djoko Tjandra baru menjalani hukuman dua tahun pidana penjara pada akhir Juli 2020 atas perkara cessie Bank Bali berdasarkan putusan kasasi MA tahun 2009. Sebelum dieksekusi, Djoko Tjandra buron selama 11 tahun.

Baca Juga:

Anak Buah Yasonna Sebut Remisi 2 Bulan buat Djoko Tjandra Sesuai Aturan

"Tentu hal ini janggal, sebab, bagaimana mungkin seorang buronan yang telah melarikan diri selama sebelas tahun dapat diberikan akses pengurangan masa pemidanaan," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat (20/8).

Kurnia mengingatkan, pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tidak hanya mensyaratkan telah menjalani 1/3 masa pidana, melainkan juga mewajibkan terpidana berkelakuan baik.

Untuk itu, ICW mempertanyakan parameter Kemenkumham dalam menetapkan seorang Djoko Tjandra telah berkelakuan baik hingga berhak mendapat remisi.

"Pertanyaan lanjutan, apakah seseorang yang melarikan diri ketika harus menjalani masa hukuman dianggap sebagai berlakuan baik oleh Kemkumham?" tanya Kurnia.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana. Foto: ANTARA
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana. Foto: ANTARA

Selain itu, ICW mendesak Kemenkumham membuka seluruh nama-nama terpidana korupsi yang mendapatkan remisi umum pada peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI.

Tidak hanya itu, ICW juga mendesak Kemenkumham mencantumkan secara detail alasan narapidana korupsi itu mendapatkan remisi.

"Misalnya, ketika terpidana menjadi justice collaborator, maka pertanyaannya: kapan status itu didapatkan? Pemberian informasi ini menjadi penting karena menjadi hak masyarakat. Terlebih, dokumen itu tidak dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik," kata Kurnia.

Baca Juga:

Djoko Tjandra Dapat Remisi Dua Bulan, Ini Penjelasan Kemenkumham

Keterbukaan informasi mengenai koruptor yang mendapat remisi dan alasan pemberian remisi ini penting lantaran berdasarkan informasi, selain Djoko Tjandra terdapat koruptor lainnya yang juga mendapat pemotongan masa hukuman.

Beberapa di antaranya, mantan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih yang merupakan terpidana suap pembangunan PLTU Riau-1 serta pengusaha yang juga mantan kader Nasdem Andi Irfan Jaya yang merupakan terpidana perantara suap dari Joko Tjandra kepada mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari. (Pon)

Baca Juga:

Jaksa Ajukan Kasasi Vonis 3,5 Tahun Penjara Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PT Angkasa Pura II Buka Pelayanan Tes COVID-19 Untuk Masyarakat Umum
Indonesia
PT Angkasa Pura II Buka Pelayanan Tes COVID-19 Untuk Masyarakat Umum

Layanan tes COVID-19 di Airport Health Center Terminal 1 bagi masyarakat umum ini tersedia untuk walk in service (24 jam) dan drive thru service

Firli Tegaskan Komitmen KPK Tuntaskan Kasus Korupsi PT Nindya Karya
Indonesia
Firli Tegaskan Komitmen KPK Tuntaskan Kasus Korupsi PT Nindya Karya

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menegaskan pihaknya berkomitmen menuntaskan perkara korupsi yang menjerat PT Nindya Karya.

DPR Tekankan Pemerintah Jangan Serahkan Harga Vaksin ke Mekanisme Pasar
Indonesia
DPR Tekankan Pemerintah Jangan Serahkan Harga Vaksin ke Mekanisme Pasar

Pemerintah perlu memastikan harga vaksin COVID-19 tidak diserahkan kepada mekanisme pasar.

Kata KPK Soal Dugaan Keterlibatan Puan Maharani di Kasus Suap Bansos
Indonesia
Kata KPK Soal Dugaan Keterlibatan Puan Maharani di Kasus Suap Bansos

KPK memastikan akan terus mendalami dan mengembangkan kasus suap pengadaan bansos COVID-19 yang menjerat bekas Menteri Sosial Juliari P Batubara.

Polisi Semarang Amankan 281 Terduga Premanisme
Indonesia
Polisi Semarang Amankan 281 Terduga Premanisme

Jokowi mendengar keluhan dari para pengemudi masih maraknya pungli yang dilakukan preman setempat dan juga oknum dari depo barang di Pelabuhan Tanjung Priok.

Lima Rumah Warga Kepulauan Talaud dan Satu Gereja Terdampak Gempa M7,0
Indonesia
Lima Rumah Warga Kepulauan Talaud dan Satu Gereja Terdampak Gempa M7,0

"BPBD setempat menginformasikan sebanyak 2 unit rumah mengalami rusak ringan dan 3 unit terdampak," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati

8,8 Juta Pekerja Bakal Dapat Subsidi Upah Dampak PPKM Darurat
Indonesia
8,8 Juta Pekerja Bakal Dapat Subsidi Upah Dampak PPKM Darurat

Peningkatan kebutuhan penanganan COVID-19 akan dibiayai dari realokasi belanja beberapa Kementerian/Lembaga.

Polda Metro Akui Vaksinasi Merdeka di Willayah Penyangga Tak Capai Target
Indonesia
Polda Metro Akui Vaksinasi Merdeka di Willayah Penyangga Tak Capai Target

Program vaksinasi merdeka di wilayah penyangga atau aglomerasi seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Depok, Tangerang Kota dan Tangerang Selatan telah berakhir. Sayangnya, kegiatan ini tidak mencapai target.

[HOAKS atau FAKTA]: Gambar Presiden Jokowi “Kalian Siap Saya Pimpin Tiga Periode”
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gambar Presiden Jokowi “Kalian Siap Saya Pimpin Tiga Periode”

Akun Facebook Mochtar Nameh (fb.com/muzaini.salam.7) pada 14 Juni 2021 mengunggah sebuah gambar yang berisi foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang mengangkat 3 jarinya.