ICW Kecam MA Sunat Hukuman Eks Bupati Talaud Jadi 2 Tahun Penjara Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sri Wahyumi Manalip (@swmanalip)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengecam putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) yang memotong hukuman pidana mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip.

Terpidana kasus suap terkait pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo tahun anggaran 2019 di Kabupaten Talaud tersebut dikurangi hukumannya menjadi tiga tahun penjara.

"Sejak awal yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman selama 4 tahun 6 bulan penjara, tetapi karena putusan PK tersebut malah dikurangi menjadi hanya 2 tahun penjara," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Senin (31/8).

Baca Juga:

KPK Jebloskan Penyuap Bupati Kepulauan Talaud ke Lapas Tanggerang

ICW menilai putusan PK itu janggal sebab hukuman perantara suap dalam perkara itu yakni Benhur Lalenoh lebih tinggi dibandingkan dengan hukuman penyelenggara negara yang jadi dalang dari tindak pidana korupsi.

"Sebagaimana diketahui, Benhur yang merupakan perantara suap Bupati Kepulauan Talaud dijatuhi pidana selama 4 tahun penjara," ujar Kurnia.

Kurnia, mengatakan, vonis PK tersebut jauh lebih rendah dibandingkan hukuman terhadap Abdul Latif yang merupakan Kepala Desa di Kabupaten Cirebon yang dihukum selama 4 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dana desa sebesar Rp354 juta.

"Namun, ICW tidak lagi kaget sebab sejak awal memang MA tidak menunjukkan keberpihakannya pada sektor pemberantasan korupsi. Tren vonis pada tahun 2019 membuktikan hal tersebut, rata-rata hukuman untuk pelaku korupsi hanya 2 tahun 7 bulan penjara," bebernya.

Bupati Talaud
Mantan Bupati Taulud, Sri Wahyumi Maria Manalip (Dok/Ig)

Menurut Kurnia, vonis PK terhadap eks Bupati Talaud semakin menjauhkan efek jera bagi pelaku korupsi. Dalam konteks PK, kata Kurnia, Ketua MA seharusnya selektif untuk memilih majelis yang akan menyidangkan perkara pada tingkat PK.

"Semestinya hakim-hakim yang kerap menjatuhkan vonis ringan terhadap pelaku korupsi tidak lagi dilibatkan. Tak hanya itu, klasifikasi korupsi sebagai 'extraordinary crime' seharusnya dapat dipahami dalam seluruh benak Hakim Agung, ini penting agar di masa yang akan datang putusan-putusan ringan tidak lagi dijatuhkan," kata dia.

ICW juga meminta tren “sunat hukuman” di tingkat PK menjadi perhatian khusus Ketua MA. Pasalnya berdasar data ICW sejak Maret 2019 sampai dengan saat ini setidaknya MA telah mengurangi hukuman sebanyak 11 terpidana kasus korupsi di tingkat PK.

Baca Juga:

Akui Terima Barang Mewah dari Swasta, Bupati Talaud: Dia Senang Sama Saya

"Jika ini terus menerus berlanjut maka publik tidak lagi percaya terhadap komitmen MA untuk memberantas korupsi," tegas dia.

Lebih lanjut Kurnia meminta kepada MA agar menolak 20 permohonan PK yang sedang diajukan oleh para terpidana kasus korupsi. "Sebab, bukan tidak mungkin PK ini hanya akal-akalan sekaligus jalan pintas agar pelaku korupsi itu bisa terbebas dari jerat hukum," tutup dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkot Solo Sediakan TPU Khusus COVID-19 Berkapasitas 2.000 Jenazah
Indonesia
Pemkot Solo Sediakan TPU Khusus COVID-19 Berkapasitas 2.000 Jenazah

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah, menyediakan lahan pemakaman umum (TPU) khusus untuk jenazah COVID-19 dengan kapasitas mencapai 2.000 jenazah.

Pria Paruh Baya Tewas Ditabrak Truk Dinas Pertamanan DKI saat Berolahraga
Indonesia
Pria Paruh Baya Tewas Ditabrak Truk Dinas Pertamanan DKI saat Berolahraga

Insiden tersebut terjadi di Jalan pinggir BKT dekat SPBU jalan RS. Soekamto, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Kamis (3/6).

Tiongkok Terapkan Aturan Warga Belum Divaksin Dilarang Beraktivitas di Tempat Keramaian
Dunia
Tiongkok Terapkan Aturan Warga Belum Divaksin Dilarang Beraktivitas di Tempat Keramaian

Larangan orang tanpa vaksin memasuki sekolah di Kota Guiping dan Kota Pingliu, Daerah Otonomi Guangxi, menuai protes dari kalangan orang tua murid.

 [Hoaks atau Fakta]: 9,8 Juta Warga Dapat Perpanjangan Bansos Rp 1,2 Juta
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: 9,8 Juta Warga Dapat Perpanjangan Bansos Rp 1,2 Juta

Bantuan yang bernilai Rp 1,2 juta seperti yang dituliskan di dalam judul artikel, adalah bantuan dari pemerintah berupa BLT UMKM.

Rektor Unhan Puji Komitmen Megawati di Bidang Pertahanan dan Kepemerintahan
Indonesia
Rektor Unhan Puji Komitmen Megawati di Bidang Pertahanan dan Kepemerintahan

Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

104.000 Kendaraan Sudah Diputar Balik karena Nekat Mudik ke Kampung Halaman
Indonesia
104.000 Kendaraan Sudah Diputar Balik karena Nekat Mudik ke Kampung Halaman

Selama empat hari Operasi Ketupat 2021, polisi telah memutarbalikkan 104.000 kendaraan di seluruh titik pos penyekatan mudik.

PDIP: Kelanjutan Hak Interpelasi di Tangan Ketua DPRD DKI
Indonesia
PDIP: Kelanjutan Hak Interpelasi di Tangan Ketua DPRD DKI

Semuanya kini ada di tangan Ketua PDRD yang mempunyai kewenangan untuk jadwal Bamus setelah anggota mengajukan interpelasi.

Hari Kartini, Penumpang Kereta Api Perempuan Diberikan Hadiah hingga Tiket Gratis
Indonesia
Hari Kartini, Penumpang Kereta Api Perempuan Diberikan Hadiah hingga Tiket Gratis

PT KAI Daop 1 Jakarta memperingati Hari Kartini yang dirayakan setiap tanggal 21 April.

Kubu Rizieq Klaim Acara di Petamburan Dapat Lampu Hijau Anak Buah Anies
Indonesia
Kubu Rizieq Klaim Acara di Petamburan Dapat Lampu Hijau Anak Buah Anies

Kamil juga mengklaim telah meminta kepada pendukung Rizieq dan FPI untuk tidak datang

Begini Jawaban Pemprov DKI Didesak Tetapkan PSBB Ketat
Indonesia
Begini Jawaban Pemprov DKI Didesak Tetapkan PSBB Ketat

Pemprov DKI Jakarta mengaku, belum ada pembahasan terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat, meski kasus COVID-19 di ibu kota saat ini terus meningkat signifikan.