ICW Kecam MA Sunat Hukuman Eks Bupati Talaud Jadi 2 Tahun Penjara Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sri Wahyumi Manalip (@swmanalip)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengecam putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) yang memotong hukuman pidana mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip.

Terpidana kasus suap terkait pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo tahun anggaran 2019 di Kabupaten Talaud tersebut dikurangi hukumannya menjadi tiga tahun penjara.

"Sejak awal yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman selama 4 tahun 6 bulan penjara, tetapi karena putusan PK tersebut malah dikurangi menjadi hanya 2 tahun penjara," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Senin (31/8).

Baca Juga:

KPK Jebloskan Penyuap Bupati Kepulauan Talaud ke Lapas Tanggerang

ICW menilai putusan PK itu janggal sebab hukuman perantara suap dalam perkara itu yakni Benhur Lalenoh lebih tinggi dibandingkan dengan hukuman penyelenggara negara yang jadi dalang dari tindak pidana korupsi.

"Sebagaimana diketahui, Benhur yang merupakan perantara suap Bupati Kepulauan Talaud dijatuhi pidana selama 4 tahun penjara," ujar Kurnia.

Kurnia, mengatakan, vonis PK tersebut jauh lebih rendah dibandingkan hukuman terhadap Abdul Latif yang merupakan Kepala Desa di Kabupaten Cirebon yang dihukum selama 4 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dana desa sebesar Rp354 juta.

"Namun, ICW tidak lagi kaget sebab sejak awal memang MA tidak menunjukkan keberpihakannya pada sektor pemberantasan korupsi. Tren vonis pada tahun 2019 membuktikan hal tersebut, rata-rata hukuman untuk pelaku korupsi hanya 2 tahun 7 bulan penjara," bebernya.

Bupati Talaud
Mantan Bupati Taulud, Sri Wahyumi Maria Manalip (Dok/Ig)

Menurut Kurnia, vonis PK terhadap eks Bupati Talaud semakin menjauhkan efek jera bagi pelaku korupsi. Dalam konteks PK, kata Kurnia, Ketua MA seharusnya selektif untuk memilih majelis yang akan menyidangkan perkara pada tingkat PK.

"Semestinya hakim-hakim yang kerap menjatuhkan vonis ringan terhadap pelaku korupsi tidak lagi dilibatkan. Tak hanya itu, klasifikasi korupsi sebagai 'extraordinary crime' seharusnya dapat dipahami dalam seluruh benak Hakim Agung, ini penting agar di masa yang akan datang putusan-putusan ringan tidak lagi dijatuhkan," kata dia.

ICW juga meminta tren “sunat hukuman” di tingkat PK menjadi perhatian khusus Ketua MA. Pasalnya berdasar data ICW sejak Maret 2019 sampai dengan saat ini setidaknya MA telah mengurangi hukuman sebanyak 11 terpidana kasus korupsi di tingkat PK.

Baca Juga:

Akui Terima Barang Mewah dari Swasta, Bupati Talaud: Dia Senang Sama Saya

"Jika ini terus menerus berlanjut maka publik tidak lagi percaya terhadap komitmen MA untuk memberantas korupsi," tegas dia.

Lebih lanjut Kurnia meminta kepada MA agar menolak 20 permohonan PK yang sedang diajukan oleh para terpidana kasus korupsi. "Sebab, bukan tidak mungkin PK ini hanya akal-akalan sekaligus jalan pintas agar pelaku korupsi itu bisa terbebas dari jerat hukum," tutup dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rencana Komjen Listyo Bangkitkan Pam Swakarsa Dinilai Bentuk Perpolisian Masyarakat
Indonesia
Rencana Komjen Listyo Bangkitkan Pam Swakarsa Dinilai Bentuk Perpolisian Masyarakat

"Boleh jadi itu merupakan realisasi perpolisian masyarakat atau community policing," kata Reza

6 Teroris Pelaku Kerusuhan di Mako Brimob Divonis Mati
Indonesia
6 Teroris Pelaku Kerusuhan di Mako Brimob Divonis Mati

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur memberikan hukuman mati terhadap enam terdakwa teroris kerusuhan di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat pada Mei 2018 lalu.

Daerah Minim Lakukan Pelacakan Kontak COVID-19
Indonesia
Daerah Minim Lakukan Pelacakan Kontak COVID-19

Jika hanya mengandalkan Dinas Kesehatan, itu belum cukup. Karena itu, komando dari masing-masing kepala daerah menjadi penting mengingat Indonesia memiliki wilayah yang sedemikian besar.

[HOAKS atau FAKTA]: Satu Keluarga Hanya Makan Terigu Gegara Pembagian Sembako Tak Merata
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Satu Keluarga Hanya Makan Terigu Gegara Pembagian Sembako Tak Merata

Beredar video di media sosial Instagram di mana ada satu keluarga di Depok, Jawa Barat, bercerita hanya makan tepung untuk dikonsumsi sehari-hari.

75 Tahun TNI, Begini Catatan Kontras
Indonesia
75 Tahun TNI, Begini Catatan Kontras

KontraS mendesak Jokowi, melalui kementerian terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar merumuskan rancangan Peraturan Presiden Tugas TNI terkait terorisme secara cermat.

Insiator KAMI Diperlakukan bak Teroris, Jimly: Penjara Bukan untuk yang Beda Pendapat
Indonesia
Insiator KAMI Diperlakukan bak Teroris, Jimly: Penjara Bukan untuk yang Beda Pendapat

Maka, lanjut Jimly, peruntukkanlah penjara bagi para penjahat saja, bukan untuk orang yang berbeda pendapat.

Doni Monardo Peringatkan Tak Ada Pejabat yang 'Beda Narasi' Soal Larangan Mudik
Indonesia
Doni Monardo Peringatkan Tak Ada Pejabat yang 'Beda Narasi' Soal Larangan Mudik

Dua minggu pasca Lebaran 2020, tercatat 1.000 kasus harian pertama di tanah air

Hadapi Kritik, Paus Fransiskus Tampil Kenakan Masker di Acara Publik
Indonesia
Hadapi Kritik, Paus Fransiskus Tampil Kenakan Masker di Acara Publik

Paus Fransiskus memakai masker untuk pertama kalinya dalam acara publik pada Selasa (20/10).

Terlibatnya Oknum Internal Jadi Tamparan Telak Penegak Hukum Dalam Perkara Djoko Tjandra
Indonesia
Terlibatnya Oknum Internal Jadi Tamparan Telak Penegak Hukum Dalam Perkara Djoko Tjandra

Ia juga menganggap lolosnya Djoko Tjandra sebagai momentum bagi Polri untuk berbenah

Pedagang Nekat Layani Makan di Tempat, Polisi Tutup Akses ke Lokasi
Indonesia
Pedagang Nekat Layani Makan di Tempat, Polisi Tutup Akses ke Lokasi

Sejumlah pedagang makanan yang bandel terlihat masih beroperasi di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta.