ICW Kecam Kejagung Beri Pendampingan Hukum Jaksa Pinangki Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana (ANTARA/Fathur Rochman)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengecam pendampingan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari. ICW meminta Kejaksaan Agung segera mencabut keputusan tersebut.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai tindakan Pinangki yang bertemu dengan buronan Kejagung, Djoko Tjandra, seharusnya dimaknai telah mencoreng Korps Adhyaksa itu sendiri.

Baca Juga

Pekan Depan, Bareskrim Garap Jenderal Penerima Suap Djoko Tjandra

"Sehingga yang bersangkutan tidak layak mendapatkan pendampingan hukum. Terlebih lagi, tindakan Jaksa Pinangki telah melanggar dua aspek sekaligus, yakni etika dan hukum," kata Kurnia dalam keterangannya, Selasa (18/8).

Pelanggaran etika, kata Kurnia, karena Pinangki berpergian tanpa sepengetahuan atasan. Lalu, pelanggaran hukum karena Pinangki disangka telah menerima sejumlah uang dari Djoko Tjandra untuk turut mengurusi perkara di Mahkamah Agung.

"Sehingga pendampingan hukum yang diberikan dikhawatirkan akan digunakan untuk melindungi Jaksa Pinangki dari jerat hukum," tegas dia.

Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung, Pinangki Sirna Malasari (tengah) bersama pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking. Foto: ist
Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung, Pinangki Sirna Malasari (tengah) bersama pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking. Foto: ist

Selain itu, penyidikan yang dilakukan oleh Kejagung patut diduga tidak akan berjalan objektif. Pasalnya, pendampingan hukum itu berpotensi mengganggu ritme penanganan perkara dan menimbulkan kesan adanya konflik kepentingan.

"Pendampingan hukum terhadap Jaksa Pinangki diduga bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Persatuan Jaksa Indonesia (PJI)," ujar Kurnia.

Kurnia menjelaskan, dalam AD/ART tersebut dituliskan bahwa tujuan PJI adalah meningkatkan integritas dan profesionalisme jaksa sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penegak hukum. Tak hanya itu, dalam Pasal 2 AD/ART itu juga disebutkan bahwa PJI bertujuan membela dan mendampingi anggota yang menghadapi persoalan hukum terkait dengan tugas profesinya.

"Tentu tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki tidak terkait dengan tugas dan profesinya sebagai seorang Jaksa, sebab pertemuan yang bersangkutan dilakukan tidak atas dasar persetujuan dari atasannya dan dilakukan dengan seorang buronan Kejaksaan," tegas Kurnia.

Lebih lanjut Kurnia mengungkapkan, sejak awal ICW sudah menaruh curiga bahwa Kejagung akan "memasang badan" saat oknum di internal lembaganya tersangkut kasus hukum. Hal tersebut tercermin saat Kejagung mengeluarkan pedoman pemeriksaan Jaksa beberapa waktu lalu, yang menyebutkan bahwa upaya hukum terhadap Jaksa mesti mendapatkan izin terlebih dahulu dari Jaksa Agung.

Selain itu, pendampingan hukum juga akan menggambarkan bahwa perkara dugaan suap yang melibatkan Jaksa Pinangki diduga tidak akan berkembang atau terhenti hanya pada Jaksa tersebut. Padahal Kejagung mempunyai kewajiban hukum untuk menelusuri, apakah ada oknum petinggi di internalnya yang diduga mengetahui pertemuan antara Jaksa Pinangki dan Djoko Tjandra namun terkesan mendiamkan saja.

Baca Juga

Jadi Tersangka, Jaksa Pinangki Dapat Bantuan Hukum Dari Kejaksaan

"Pendampingan hukum oleh Kejaksaan Agung ini serupa dengan apa yang dilakukan oleh Divisi Hukum Polri saat menjadi kuasa hukum dari dua terdakwa penyiram air keras ke wajah Novel Baswedan. Hasilnya sudah dapat diprediksi, penanganan perkara tersebut tidak lagi akan mencerminkan profesionalitas, " tutup Kurnia. (Pon)

Penulis : Andika Pratama Andika Pratama
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Semua Instansi Negara Dengar Titah Jokowi: Pangkas Belanja tidak Penting!
Indonesia
Semua Instansi Negara Dengar Titah Jokowi: Pangkas Belanja tidak Penting!

Semua instansi negara, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

 DPRD Gandeng Kemendagri untuk Kurangi Kesalahan dalam Proses Pemilihan Wagub DKI
Indonesia
DPRD Gandeng Kemendagri untuk Kurangi Kesalahan dalam Proses Pemilihan Wagub DKI

Kedua tahapan itu pun akan dikomunikasikan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminimalisir terjadinya kesalahan proses pelaksanaan pemilihan.

Hampir Seratus Hoaks Disebar Terkait Virus Corona
Indonesia
Hampir Seratus Hoaks Disebar Terkait Virus Corona

Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan peredaran hoaks terkait virus corona atau covel coronavirus (covid-19)

Pemprov DKI Beberkan Penyebab Penghuni DP 0 Rupiah Klapa Village Rendah
Indonesia
Pemprov DKI Beberkan Penyebab Penghuni DP 0 Rupiah Klapa Village Rendah

Pemprov DKI menetapkan regulasi yang sangat ketat dalam menyaring calon penghuni.

Pergerakan Pesawat Sepi, AirNav Terus Uji Coba Rute Alternatif
Indonesia
Pergerakan Pesawat Sepi, AirNav Terus Uji Coba Rute Alternatif

UPR ini, dapat digunakan oleh penerbangan lintas udara yang terbang pada ketinggian 35.000 – 60.000 kaki di atas permukaan air laut.

Jokowi Kembali Sentil Menkes Soal Insentif Tenaga Kesehatan Yang Belum Cair
Indonesia
Jokowi Kembali Sentil Menkes Soal Insentif Tenaga Kesehatan Yang Belum Cair

"Kita tunggu apa lagi kalau anggarannya sudah ada?" tegas Jokowi.

Wakil Menteri Kesehatan Iran Terjangkit Virus Corona
Indonesia
Wakil Menteri Kesehatan Iran Terjangkit Virus Corona

Juru bicara kementerian kesehatan dalam wawancara dengan televisi negara membenarkan bahwa Wakil Menteri Kesehatan Iraj Harirchi terinfeksi virus corona.

RSUD Pasar Minggu Keluhkan Terlambatnya Pencairan Insentif Tenaga Medis
Indonesia
RSUD Pasar Minggu Keluhkan Terlambatnya Pencairan Insentif Tenaga Medis

Direktur RSUD Pasar Minggu Dr Yudi belum mau mengungkapkan secara gamblang dari kapan petugas medis di tempat kerjanya bekerja itu belum terima uang tambahan.

 Ratusan Wisatawan Mural Batik Sepanjang 225 Meter di Kampung Batik Laweyan
Indonesia
Ratusan Wisatawan Mural Batik Sepanjang 225 Meter di Kampung Batik Laweyan

Gampang mengungkapkan dengan banyaknya wisatawan datang ke Solo, industri batik di Kampung Batik Laweyan menjadi hidup. Kesejahteraan warga yang berkecimpung dengan batik ikut sejahtera.

DPRD Larang Pemprov DKI Beli Lahan Baru Buat Rumah DP 0 Persen
Indonesia
DPRD Larang Pemprov DKI Beli Lahan Baru Buat Rumah DP 0 Persen

Ada sejumlah mata anggaran belanja daerah yang dipotong DPRD DKI dalam pembahasa KUA-PPAS DKI Jakarta.