ICW Ingatkan Presiden Jokowi Lewat Sepucuk Surat Presiden Jokowi dalam video yang ditayangkan di kanal Youtube "Sekretariat Presiden" pada Senin (23/8) (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengirim surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (28/9). Dalam surat tersebut, ICW mengingatkan tanggung jawab Jokowi selaku presiden atas upaya pemberantasan korupsi yang serius dan tanpa pandang bulu.

"Kami selaku kelompok masyarakat sipil antikorupsi merasa sangat prihatin atas situasi terakhir yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi dan situasi pemberantasan korupsi di Indonesia," bunyi petikan surat yang ditandatangani Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo, Selasa (28/9).

Menurut ICW, KPK yang selama ini menjadi lembaga yang disegani, kini tengah terpuruk. Bahkan, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah kian merosot.

Baca Juga

Penyidik Nonaktif Sebut Harun Masiku di Indonesia, Ini Jawaban KPK

Pada saat bersamaan, menurut ICW, upaya pemberantasan korupsi mengalami ketidakpastian, bahkan kemunduran. Hal ini ditandai dengan memburuknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada 2020.

"Dan menjadikan Indonesia kembali sebagai negara yang dianggap sangat korup," tulis ICW.

ICW pun menganalisis, gonjang-ganjing yang selama ini melanda KPK dan pemberantasan korupsi diakibatkan lantaran Jokowi gagal bersikap tegas. ICW menganggap Jokowi telah membuka keran pelemahan upaya pemberantasan korupsi melalui revisi UU KPK.

Selain itu, menurut ICW, persoalan pemilihan Pimpinan KPK yang kontroversial tidak bisa dilepaskan dari peran serta dan tanggung-jawab Jokowi.

Tangkapan Layar Presiden Jokowi menyampaikan sambutan secara virtual dalam sebuah seminar daring, dipantau di Jakarta, Rabu (15/9). ANTARA/Indra Arief.

"Gagalnya Bapak Presiden RI dalam memilih dan menempatkan para calon Pimpinan KPK yang berintegritas tinggi melahirkan berbagai persoalan di badan anti-rasuah ini, termasuk berbagai pelanggaran kode etik berat yang dilakukan oleh Pimpinan KPK terpilih," bunyi petikan lanjutan surat ICW.

ICW pun menilai, Jokowi enggan bersikap serta seolah lari dari tanggung jawab untuk mengurai dan menyelesaikan kontroversi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK.

Padahal, menurut ICW, jika Jokowi sanggup menggunakan ketajaman hati nurani untuk melihat situasi tersebut, maka dengan sangat mudah mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Namun sampai menjelang hari akhir nasib 56 pegawai KPK pada tanggal 30 September 2021, Bapak Presiden tidak mengeluarkan sikap apapun. Kami mengartikan sikap diam Bapak Presiden RI sebagai persetujuan secara tidak langsung atas pemecatan secara sewenang-wenang 56 pegawai KPK tersebut," bunyi petikan surat ICW.

Baca Juga

Penyidik KPK Nonaktif Sebut Harun Masiku Agustus Masih Berada di Indonesia

Di akhir suratnya, ICW mengingatkan bahwa Jokowi selaku presiden memiliki tanggung jawab besar dalam upaya pemberantasan korupsi yang serius.

Berkaca pada negara lain yang telah berhasil dalam menekan korupsi secara signifikan, kata ICW, keseriusan pemberantasan rasuah berangkat dari para pemimpin bangsanya.

"Tidak ada negara manapun yang berhasil mengatasi korupsi dengan jalan kompromi yang ditempuh oleh para pemimpinnya. Bangsa ini patut menyesal, Indonesia pernah lebih baik dalam memberantas korupsi, namun tidak untuk hari ini," tutup ICW dalam suratnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Nasi Kotaknya Bikin Warga Keracunan, PSI Tekankan Cuma Ingin Bantu UKM
Indonesia
Nasi Kotaknya Bikin Warga Keracunan, PSI Tekankan Cuma Ingin Bantu UKM

Tragedi keracunan itu kan tidak pernah disangka-sangka juga dan pemilik warung juga minta maaf

Formappi Nilai Fungsi Banggar DPR Mandul Dipimpin Puan
Indonesia
Formappi Nilai Fungsi Banggar DPR Mandul Dipimpin Puan

"Bahkan kalau mau jujur, kita tidak pernah mendengar ada suara khusus dari Banggar ini," imbuhnya.

Munarman Protes Tak Dihadirkan Langsung di Pengadilan, Sidang Terpaksa Ditunda
Indonesia
Munarman Protes Tak Dihadirkan Langsung di Pengadilan, Sidang Terpaksa Ditunda

Kubu terdakwa protes karena Munarman tak diperkenankan hadir langsung di ruang persidangan.

6 Provinsi Dinyatakan Bebas dari Temuan PMK
Indonesia
6 Provinsi Dinyatakan Bebas dari Temuan PMK

Tercatat, jewan yang sudah dinyatakan sembuh dari PMK dilaporkan sebanyak 307.697 yang terdiri atas 293.144 ekor sapi, 10.955 kerbau, 1.195 domba, 2.371 kambing, dan 32 babi.

47 Partai Politik Akses Sipol KPU, Siap Bertarung di Pemilu 2024
Indonesia
47 Partai Politik Akses Sipol KPU, Siap Bertarung di Pemilu 2024

sebanyak 47 partai politik calon peserta Pemilu 2024 sudah memiliki akun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Pansus BLBI DPD Kembali Panggil Obligor Anthony Salim
Indonesia
Pansus BLBI DPD Kembali Panggil Obligor Anthony Salim

DPD menilai beberapa data jaminan aset BLBI yang saat ini dipegang oleh Satgas tidak semuanya benar dan memiliki banyak indikasi pidana.

Mabes Polri Janji Segera Serahkan Munarman ke Jaksa
Indonesia
Mabes Polri Janji Segera Serahkan Munarman ke Jaksa

Berkas perkara dugaan terorisme dengan tersangka mantan sekretaris FPI Munarman telah diserahkan ke kejaksaan.

Anies Tanggapi Hasil Studi Indef soal Dampak Ekonomi Formula E
Indonesia
Anies Tanggapi Hasil Studi Indef soal Dampak Ekonomi Formula E

"Studi dilakukan oleh indef menunjukkan dampak ekonomi mencapai Rp 2,6 triliun. Ini adalah angka yang cukup tinggi," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Penambahan Kasus Harian COVID-19 Mulai di Bawah 25 Ribu
Indonesia
Penambahan Kasus Harian COVID-19 Mulai di Bawah 25 Ribu

Pemerintah merilis data terbaru terkait penularan COVID-19 per Selasa (1/3).

Polisi Musnahkan Bom 'The Mother of Satan' di Ciremai, Begini Efek Dahsyat Ledakannya
Indonesia
Polisi Musnahkan Bom 'The Mother of Satan' di Ciremai, Begini Efek Dahsyat Ledakannya

Hasil ledakan menimbulkan efek dahsyat, seperti lubang di permukaan tanah, pecahan batu, hingga tanah longsor di sekitar kawasan Gunung itu.