ICW Ingatkan Parpol Tak Usung Eks Koruptor di Pilkada 2020 Ilustrasi (Antrara/ist)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan agar partai politik dan penyelenggara pemilu tidak mengusung dan meloloskan mantan narapidana kasus korupsi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2020. Hal itu sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2019.

"Partai politik tidak boleh mengusung mantan narapidana korupsi. Penyelenggara pemilu harus ikut patuh dan berhati-hati dalam memeriksa berkas pencalonan," kata peneliti ICW Egi Primayogha dalam keterangannya, Kamis (30/7).

Baca Juga:

Putra Dahlan Iskan Dicalonkan di Pilkada Surabaya

ICW juga mengajak pemilih untuk ikut mengawasi dan memastikan para koruptor tidak maju sebagai calon kepala daerah. Menurut Egi, larangan eks napi kasus korupsi untuk maju sebagai calon kepala daerah merupakan hal penting untuk disoroti karena kepala daerah harus jadi sosok yang memiliki integritas dan berkualitas.

"Pilkada sebagai proses menentukan pemimpin harus dapat memastikan terpilihnya pemimpin yang berkualitas. Jika mantan narapidana kasus korupsi maju sebagai calon kepala daerah, maka cita-cita itu akan tercoreng," tegas Egi.

Ilustrasi Pilkada serentak 2020 (ANTARA/HO/20)
Ilustrasi Pilkada serentak 2020 (ANTARA/HO/20)

Egi mengatakan, mantan napi kasus korupsi yang kembali menduduki jabatan kepala daerah berisiko mengulangi perbuatannya. Ia lantas mencontohkan kasus mantan Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang terjerat kasus korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan.

Diketahui, setelah bebas dari penjara, Tamzil kembali terpilih menjadi Bupati Kudus. Namun, faktanya dia kembali terjerat kasus suap terkait pengisian jabatan.

Baca Juga:

Bawaslu Minta BNN Buka Data Bandar dan Pengedar Narkoba yang Ikut Pilkada 2020

Egi lantas mengingatkan, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa mantan terpidana korupsi harus menunggu hingga 5 tahun setelah keluar dari penjara untuk dapat maju kembali dalam pilkada.

"Fakta-fakta yang disebutkan sudah semestinya menghentikan niat mantan narapidana korupsi untuk maju sebagai calon kepala daerah. Seluruh pihak juga harus patuh terhadap putusan MK," kata dia. (Pon)

Baca Juga:

Ketum PAN Beberkan Alasan Dukung Gibran dan Bobby di Pilkada 2020

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tanggapan Pemprov Soal Perdebatan Foto Jakarta Berlatar Belakang Gunung Pangrango
Indonesia
Tanggapan Pemprov Soal Perdebatan Foto Jakarta Berlatar Belakang Gunung Pangrango

Pemprov DKI Jakarta menanggapi isu yang tengah ramai di masyarakat hari ini mengenai foto wilayah Jakarta dengan latar belakang Gunung Gede Pangrango.

Kampanye Blusukan Online Layar Virtual Box Gibran Terkendala Sinyal, Bajo Andalkan Door To Door
Indonesia
Kampanye Blusukan Online Layar Virtual Box Gibran Terkendala Sinyal, Bajo Andalkan Door To Door

"Lewat kampanye blusukan online ini saya menyapa warga dengan layar virtual box via zoom," ujar Gibran

70 Persen Masyarakat Ogah Pakai Masker, Mata Rantai COVID-19 Tak Mungkin Terputus
Indonesia
70 Persen Masyarakat Ogah Pakai Masker, Mata Rantai COVID-19 Tak Mungkin Terputus

Beberapa wilayah berhasil menekan penyebaran corona karena ketegasan masing-masing kepala daerah.

55 Warga Terjaring Operasi Yustisi di Sawah Besar, Mayoritas Pilih Sanksi Sosial
Indonesia
55 Warga Terjaring Operasi Yustisi di Sawah Besar, Mayoritas Pilih Sanksi Sosial

Kapolsek Sawah Besar, Kompol Eliantoro Jalmaf menuturkan, ada 55 warga yang terjaring dalam operasi yustisi.

KPK Minta Imam Nahrawi Laporkan Aliran Duit ke Pejabat Kejagung dan BPK
Indonesia
KPK Minta Imam Nahrawi Laporkan Aliran Duit ke Pejabat Kejagung dan BPK

Sadapan justru merupakan petunjuk benar adanya penerimaan uang

PBNU Tegaskan Ekspor Benih Lobster Bertentangan dengan Syariat Islam
Indonesia
PBNU Tegaskan Ekspor Benih Lobster Bertentangan dengan Syariat Islam

LBM PBNU mengangkat ilustrasi pemanfaatan sumber daya alam yang berorientasi bukan hanya kesejahteraan generasi saat ini

 Kerap Ungkap Kasus Mangkrak, Brigjen Panca Putra Tiba-Tiba Dikembalikan ke Polri
Indonesia
Kerap Ungkap Kasus Mangkrak, Brigjen Panca Putra Tiba-Tiba Dikembalikan ke Polri

Brigjen Panca Putra saat bertugas di KPK sebagai Direktur Penyidikan, juga pernah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan sejak 19 Juni 2019 hingga April 2020.

Bio Farma Selesai Produksi 4 Juta Vaksin COVID-19, Februari Didistribusikan
Indonesia
Bio Farma Selesai Produksi 4 Juta Vaksin COVID-19, Februari Didistribusikan

PT Bio Farma (Persero) memastikan 4 juta dosis vaksin COVID-19 sudah selesai diproduksi dan siap didistribusikan pada Februari 2021.

Setelah Rekonstruksi, Pengacara John Kei Bakal Bertolak ke Istana, Ada Apa?
Indonesia
Setelah Rekonstruksi, Pengacara John Kei Bakal Bertolak ke Istana, Ada Apa?

Rekonstruksi ini digelar agar penyidik Polda Metro dapat mendapat gambaran yang jelas

Tangis Haru Peneliti Uji Klinis Vaksin COVID-19 Sinovac
Indonesia
Tangis Haru Peneliti Uji Klinis Vaksin COVID-19 Sinovac

Uji klinis vaksin oleh Unpad sudah dilakukan sejak 2002. Hal ini berdampak pada terlaksananya semua jadwal imunisasi di Indonesia.