ICW Ingatkan Kejagung Tak Lindungi Eks Jampidsus Adi Toegarisman M Adi Toegarisman (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR. Foto: Antaranews

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tidak melindungi mantan Jampidsus Kejagung Adi Toegarisman yang diduga menerima aliran dana sebesar Rp 7 miliar terkait penanganan perkara korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Peringatan itu disampaikan ICW menyusul langkah tim penyidik Kejagung memeriksa asisten pribadi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, di Gedung KPK pada Selasa (19/5) lalu.

Baca Juga

Kejagung Periksa Aspri Imam Nahrawi Terkait Aliran Dana Suap KONI ke Eks Jampidsus

Pemeriksaan ini diduga terkait dengan kesaksian Ulum di persidangan beberapa waktu sebelumnya yang menyebut adanya sejumlah pihak yang menerima aliran dana suap dana hibah KONI, salah satunya Adi Toegarisman.

"Langkah hukum yang diambil Kejaksaan Agung ini pun patut untuk dipertanyakan bersama. Kuat dugaan pemanggilan Ulum oleh Kejaksaan terkait langsung dengan kesaksiannya yang menyebutkan adanya dugaan aliran dana ke mantan Jampidsus Adi Toegarisman," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (21/5).

"Perihal momentum ini penting untuk disorot, jangan sampai ada upaya dari Kejaksaan Agung untuk melindungi oknum-oknum tertentu yang diduga terlibat dalam praktik korupsi," sambung Kurnia.

Gedung Kejaksaan Agung. (Foto: Antara)

Menurut Kurnia, Kejagung tidak berhak menilai kesaksian Ulum mengenai aliran dana tersebut. Selain perkara itu tidak ditangani Kejahung, penegak hukum seharusnya paham yang berhak untuk menilai kesaksian di persidangan hanya majelis hakim.

"Atas dasar ini maka mudah sebenarnya bagi masyarakat untuk membangun dugaan teori kausalitasnya, yakni pemanggilan Ulum oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam sebuah perkara dugaan korupsi menjadi akibat dari keterangannya yang menyasar salah seorang mantan petinggi di Korps Adhyaksa itu," ujarnya.

Kurnia menyayangkan pernyataan Kejagung yang membantah kesaksian Ulum di persidangan. Sebagai penegak hukum, Kejagung seharusnya mendukung upaya KPK yang sedang berupaya membongkar praktik rasuah di Kemenpora tersebut.

Bahkan, tegas Kurnia, secara hukum Kejagung tidak punya hak untuk ikut campur jika di kemudian hari ditemukan dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara suap dana hibah KONI yang ditangani KPK.

"Tidak sedikit masyarakat yang menduga bahwa langkah Kejaksaan Agung ini sebagai upaya intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan di persidangan," tegasnya.

Baca Juga:

KPK Dalami Peran Taufik Hidayat Sebagai Perantara Uang Rp1 Miliar Untuk Imam Nahrawi

Kurnia mengungkapkan bukan pertama kali Kejagung terkesan ingin menyelamatkan koleganya. Pada pertengahan tahun 2019 yang lalu, saat KPK melakukan tangkap tangan di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, ICW menilai adanya kesan Kejagunf mengintervensi terhadap proses hukum.

"Mulai dari anggota DPR sampai mantan Jaksa Agung saat itu mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menginginkan agar proses hukum terhadap jaksa-jaksa dilakukan oleh internal Kejaksaan sendiri. Tentu publik tidak menginginkan hal ini kembali terulang," kata Kurnia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Muhamad-Saraswati Jadi Pasangan Pertama Lengkapi Perbaikan Persyaratan
Indonesia
Muhamad-Saraswati Jadi Pasangan Pertama Lengkapi Perbaikan Persyaratan

Pasangan H. Muhamad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menjadi pasangan pertama yang melengkapi perbaikan dokumen persyaratan pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan ke KPU Tangerang Selatan.

Pemberlakuan Jam Malam Dinilai Jadi Solusi Jitu Atasi COVID
Indonesia
Pemberlakuan Jam Malam Dinilai Jadi Solusi Jitu Atasi COVID

Pemerintah Kota Bogor menerapkan jam malam guna menekan laju penularan COVID-19 mulai 29 Agustus 2020

Masjid 30 Kelurahan Zona Hijau Bekasi Diizinkan Gelar Salat Idul Fitri
Indonesia
Masjid 30 Kelurahan Zona Hijau Bekasi Diizinkan Gelar Salat Idul Fitri

"Nanti saya akan keluarkan mengenai ketetapan salat Idul Fitri akan disepakati bersama dan akan mengeluarkan melalui fatwa MUI Kota Bekasi," kata Rahmat

Update Kasus COVID-19 DKI Senin (24/8): 34.295 Positif, 25.463 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus COVID-19 DKI Senin (24/8): 34.295 Positif, 25.463 Orang Sembuh

Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 10 persen

Prabowo Ajak Seluruh Pihak Bangun Pertahanan Semesta
Indonesia
Prabowo Ajak Seluruh Pihak Bangun Pertahanan Semesta

Menhan juga melaporkan kepada Presiden Joko Widodo terkait pelaksanaan Rapim Kemenhan 2020

Pedagang Positif COVID-19, Ikappi Minta Protokol Kesehatan di Pasar Diperketat
Indonesia
Pedagang Positif COVID-19, Ikappi Minta Protokol Kesehatan di Pasar Diperketat

Jika penerapan protokol kesehatan di pasar berjalan baik maka aktivitas jual beli akan tetap menjadi pilihan masyarakat

Kapolres Surakarta Diganti Setelah Tangkap Penyerang Acara Midodareni
Indonesia
Kapolres Surakarta Diganti Setelah Tangkap Penyerang Acara Midodareni

Pergantian pejabat ini memberikan kesempatan pengalaman dan keluasan wawasan bagi pejabat bersangkutan.

Nuning: Pembakaran Bendera PDIP Jadi Embrio Perpecahan Bangsa, Harus Diusut Tuntas!
Indonesia
Nuning: Pembakaran Bendera PDIP Jadi Embrio Perpecahan Bangsa, Harus Diusut Tuntas!

Nuning yang pernah menjadi anggota DPR dari Fraksi PDIP periode 1999-2004 itu mengaku hatinya ikut terluka melihat bendera partai berlambang banteng moncong putih itu dibakar

Gerindra Bersyukur Bosnya Jadi Menteri Terpopuler Versi Survei
Indonesia
Gerindra Bersyukur Bosnya Jadi Menteri Terpopuler Versi Survei

Konsep-konsep pertahanan dan keamanan yang diberikan Gerindra kepada pemerintah dan diterima