ICW Harap Jokowi Segera Ambil Sikap Terkait Kekisruhan di KPK Presiden Jokowi dalam video yang ditayangkan di kanal Youtube "Sekretariat Presiden" pada Senin (23/8) (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengambil sikap terkait polemik kekisruhan di tubuh KPK. Menurut ICW, satu-satunya solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengikuti rekomendasi dari Ombudsman dan Komnas HAM agar melantik 57 pegawai KPK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Tidak cukup itu, Presiden juga harus menegur serta mengevaluasi Komisioner KPK dan Kepala Badan Kepegawaian Negara," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Sabtu (28/8).

Baca Juga:

KPK Sudah Serahkan Surat Keberatan ke Ombudsman

Pasalnya, kata Kurnia, selain melakukan pembangkangan atas instruksi Presiden, dua pimpinan lembaga negara itu juga terbukti mengingkari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), melakukan maladministrasi, dan melanggar HAM saat menyelenggarakan tes wawasan kebangsaan (TWK).

Kurnia mengatakan, hal ini akan menjadi pembuktian terhadap konsistensi Jokowi bahwa TWK tidak bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK medio Mei 2021 lalu.

Adapun temuan malaadministrasi Ombudsman dalam pelaksanaan TWK berupa, ketidaktaatan dan pengabaian pada peraturan perundang-undangan, kesalahan prosedur hingga penyalahgunaan wewenang.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana. Foto: ANTARA
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana. Foto: ANTARA

Sedangkan temuan pelanggaran HAM oleh Komnas HAM yakni hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak untuk tidak didiskriminasi, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, hak atas informasi, hak atas privasi, hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak atas kebebasan berpendapat.

Sebelumnya Jokowi mengatakan, TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN tak bisa menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai lembaga antirasuah yang tidak lulus tes tersebut.

Baca Juga:

Jokowi Diminta Tunaikan Rekomendasi Ombudsman Terkait TWK KPK

"Hasil TWK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik pada individu atau institusi KPK dan tidak serta merta jadi dasar berhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/5).

Jokowi mengaku sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang menyatakan bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Abdi "Slank" Diangkat Jadi Komisaris Telkom
Indonesia
Abdi "Slank" Diangkat Jadi Komisaris Telkom

RUPST juga menunjuk Bono Daru Adji dan Abdi Negara Nurdin sebagai Komisaris Independen serta Arya Mahendra Sinulingga selaku komisaris.

Warga Tolak Vaksinasi COVID-19, Wagub DKI: Didenda dan Tidak Dikasih Bansos
Indonesia
Warga Tolak Vaksinasi COVID-19, Wagub DKI: Didenda dan Tidak Dikasih Bansos

"Jadi, sudah didenda, enggak dikasih bansos," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria

[Hoaks atau Fakta]: Uji Coba Jaringan 5G Bikin Burung Mati
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Uji Coba Jaringan 5G Bikin Burung Mati

Pada video berdurasi 33 detik tersebut diperlihatkan beberapa cuplikan gambar, yang mana cuplikan pertama memperlihatkan orang memakai hazmat dan sedang memungut burung mati.

11.716 Calon Mahasiswa Berebut Masuk UGM Lewat Jalur UTBK
Indonesia
11.716 Calon Mahasiswa Berebut Masuk UGM Lewat Jalur UTBK

UTBK di UGM menggunakan 13 lokasi dan 52 ruangan. UTBK setiap harinya akan dilakukan dalam 2 shift. Shift 1 dilaksanakan pukul 06.45-10.30 WIB dan shift 2 dilakukan pukul 13.00-16.35 WIB.

KPK Periksa Eks Stafsus Edhy Prabowo Terkait Kasus Suap Benur
Indonesia
KPK Periksa Eks Stafsus Edhy Prabowo Terkait Kasus Suap Benur

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gellwyn DH Yusuf, mantan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Plt Gubernur DKI Pengaruhi Elektabilitas Anies di Pilkada Serentak 2024
Indonesia
Plt Gubernur DKI Pengaruhi Elektabilitas Anies di Pilkada Serentak 2024

Rencana pemilihan kepala daerah (pilkada) pada tahun 2024 kemunginan besar akan memengaruhi elektabilitas Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria.

27 Pintu Tol di Jawa Tengah Bakal Ditutup
Indonesia
27 Pintu Tol di Jawa Tengah Bakal Ditutup

Iqbal menyebut seluruh masyarakat dari Jakarta tidak bisa menuju Jawa Tengah

Larangan Mudik Lebaran, Pemprov Jateng Siap Perketat Daerah Perbatasan
Indonesia
Larangan Mudik Lebaran, Pemprov Jateng Siap Perketat Daerah Perbatasan

Pekan ini akan rapatkan supaya nanti segera diputuskan

Kakorlantas Tegaskan Perbatasan Daerah Masih Butuh Pengaturan
Indonesia
Kakorlantas Tegaskan Perbatasan Daerah Masih Butuh Pengaturan

Kegiatan ini merupakan langkah bagus yang dilakukan Polres Magelang

7 Titik Lokasi Vaksinasi Keliling, Kamis (19/8)
Indonesia
7 Titik Lokasi Vaksinasi Keliling, Kamis (19/8)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan vaksin mobil keliling di tiga kota administrasi Jakarta. Ada 7 titik lokasi sasaran vaksin keliling pada Kamis (19/8)