ICW Gusar, Jokowi Terkesan Permainkan Publik Terkait Redupnya Wacana Perppu KPK Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengkritik langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tengah menggodok nama-nama Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan (KPK).

Menurut Kurnia, Jokowi seakan terkecoh dengan komitmen presiden yang pernah akan menerbitkan Perppu.

Baca Juga:

Tarik Ulur Perppu KPK, Jokowi Gamang di Bawah Tekanan Oligarki Parpol?

"Publik seakan dipermainkan oleh Presiden Joko Widodo terkait wacana penerbitan Perppu KPK, " kata Kurnia dalam keterangannya, Kamis (19/12).

Menurut Kurnia, hal itu berkaitan dengan janji Presiden Jokowi yang akan menerbitkan Perppu.

Namun, dia mengatakan, di saat yang sama presiden justru malah sudah menyiapkan nama-nama Dewan Pengawas KPK.

ICW kecewa Presiden Jokowi tidak terbitkan Perppu KPK
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana. Foto: ANTARA

Dia mengatakan, padahal Dewas adalah satu diantara banyak komponen dalam UU KPK hasil revisi yang berpotensi merusak independensi penegakan hukum komisi antirasuah tersebut. Dia melanjutkan, kondisi saat ini semakin mempertegas bahwa wacana penerbitan Perppu hanya sekadar pencitraan, Presiden Jokowi saja.

"Sehingga Perppu KPK sebenarnya tidak akan pernah terwujud," kata Kurnia.

Kurnia mengatakan, Dewan Pengawas adalah satu diantara banyak komponen dalam UU KPK baru yang berpotensi merusak independensi penegakan hukum KPK;

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah mengungkapkan sejumlah nama yang bakal menduduki kursi Dewas KPK. Meskipun belum final, namun Jokowi memastikan bahwa nama tersebut merupakan calon anggota yang baik.

Di antara nama-nama itu adalah mantan Hakim Agung Mahkamah Agung Artidjo Alkostar, Hakim Albertina Ho dan mantan Ketua KPK Taufiequerachman Ruki. Calon anggota Dewas KPK rencananya akan dilantik bersama dengan lima orang komisioner KPK 2019-2023 pada 20 Desember 2019 nanti.

Baca Juga:

Keluarkan Perppu KPK, Demokrat: Jokowi Lakukan Langkah Terbaik

Dewan Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai dan lainnya. Dewan Pengawas juga menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan.

Pasal 69A ayat (l) UU No 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK menyatakan, "Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia."

Kehadiran Dewan Pengawas di bawah Presiden memang diatur sebagaimana dalam Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G serta Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, dan Pasal 69D.(Knu)

Baca Juga:

Wibawa Jokowi Bakal Meningkat Kalau Berani Terbitkan Perppu KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
NasDem Minta Anies Tak Gubris Hasil Survei Penanganan COVID-19
Indonesia
NasDem Minta Anies Tak Gubris Hasil Survei Penanganan COVID-19

Wibi Andrino mengatakan, tak etis bila membandingkang kinerja kepala daerah di saat pandemi corona saat ini

Update Corona DKI Selasa (26/5): Positif 6.721, Sembuh 1.678 Orang
Indonesia
Update Corona DKI Selasa (26/5): Positif 6.721, Sembuh 1.678 Orang

"Dan hingga sampai saat ini ada 508 orang meninggal dunia," kata Ani

Video Kemarahan Jokowi Dinilai Hanya Strategi agar Menterinya Giat Bekerja
Indonesia
Video Kemarahan Jokowi Dinilai Hanya Strategi agar Menterinya Giat Bekerja

Apa yang dilakukan Istana sebagai strategi komunikasi ke dunia internasional.

Jokowi Minta Menkes Terawan Atur Permen Terkait PSBB Dalam Waktu 2 Hari
Indonesia
Jokowi Minta Menkes Terawan Atur Permen Terkait PSBB Dalam Waktu 2 Hari

"Lalu juga angka apa yang bisa diterapkan oleh daerah. Saya minta dalam waktu maksimal 2 hari peraturan menteri itu bisa selesai," sambung Jokowi.

 Berani Pulang ke Indonesia, Eks WNI Simpatisan ISIS Akan Diadili
Indonesia
Berani Pulang ke Indonesia, Eks WNI Simpatisan ISIS Akan Diadili

Moeldoko mengatakan eks WNI tersebut akan diadili secara hukum. Hal itu, kata dia, sudah sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia.

57 Truk Dikerahkan Angkut 1.570 Meter Kubik Sampah dari Pintu Air Manggarai
Indonesia
57 Truk Dikerahkan Angkut 1.570 Meter Kubik Sampah dari Pintu Air Manggarai

Sudah jadi pemandangan biasa setiap terjadi kenaikan muka air Kali Ciliwung atau Katulampa

Penahanan Petinggi KAMI Bisa Digugat ke Pengadilan
Indonesia
Penahanan Petinggi KAMI Bisa Digugat ke Pengadilan

Dia mengatakan, penangkapan ataupun penahanan tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Kata dia, harus ada aturan dan prosedur yang mendasari penangkapan dan penahanan itu.

DPRD DKI Kaget Sekolah Pariwisata Anggarkan Laboratorium Fisika dan Kimia
Indonesia
DPRD DKI Kaget Sekolah Pariwisata Anggarkan Laboratorium Fisika dan Kimia

Komisi E DPRD DKI Jakarta masih menemukan anggaran yang dinilai janggal di Dinas Pendidikan.

2 Inovasi Ini Bikin Calhaj Bisa Daftar Haji dari Mana Saja
Indonesia
2 Inovasi Ini Bikin Calhaj Bisa Daftar Haji dari Mana Saja

Inovasi itu merupakan pengembangan layanan pelunasan biaya berhaji

UU Cipta Kerja Diprotes, Menaker Ajak Buruh Susun Aturan Turunan
Indonesia
UU Cipta Kerja Diprotes, Menaker Ajak Buruh Susun Aturan Turunan

Penyusunan undang-undang, semestinya tunduk pada kaidah dan cara yang mengacu pada peraturan hukum yang baik, dapat dipertanggungjawabkan, dan visioner.