ICW: Empat Hal Hilang di Dakwaan Jaksa Pinangki Pinangki Sirna Malasari berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

MerahPutih.com - Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) telah membacakan surat dakwaan terhadap mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Pembinaan Kejagung Pinangki Sirna Malasari, dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/9).

Pinangki didakwa dengan tiga dakwaan yakni penerimaan suap, tindak pidana pencucian uang, dan pemufakatan jahat. Meski demikian, Indonesia Corruption Watch (ICW) meragukan kelengkapan berkas perkara Pinangki. Hal ini lantaran ICW menilai terdapat sejumlah hal yang "hilang" dari surat dakwaan jaksa terhadap Pinangki.

"ICW meragukan kelengkapan berkas Kejaksaan Agung ketika melimpahkan perkara yang melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Setidaknya ada empat hal yang terlihat ‘hilang’ dalam penanganan perkara tersebut," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Rabu (23/9).

Baca Juga:

Suami Jaksa Pinangki, AKBP Napitupulu Yogi Ikut Bantu Tukar Uang Suap dari Djoko Tjandra

Kurnia mengungkapkan, dalam surat dakwaan, JPU tidak menjelaskan, apa yang disampaikan atau dilakukan oleh Pinangki ketika bertemu dengan Djoko Tjandra sehingga membuat buronan kasus korupsi itu dapat percaya terhadap Jaksa tersebut.

Pernyataan Pinangki ini, kata Kurnia, sangat penting lantaran secara kasat mata tidak mungkin Djoko Tjandra yang telah buron selama 11 tahun dapat memercayai Pinangki. Apalagi, Pinangki juga tidak memiliki jabatan penting di Kejagung.

"Selain itu, psikologis pelaku kejahatan sudah barang tentu akan selalu menaruh curiga kepada siapa pun yang ia temui," ujarnya.

Pinangki Sirna Malasari saat sidang perdana di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (23/9) (Desca Lidya Natalia)
Pinangki Sirna Malasari saat sidang perdana di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (23/9) (Desca Lidya Natalia)

Jaksa juga belum menjelaskan apa saja langkah yang sudah dilakukan oleh Pinangki dalam rangka menyukseskan action plan. Tak hanya itu, dalam surat dakwaan, JPU juga belum menyampaikan siapa jaringan langsung Pinangki atau Anita Kolopaking di Mahkamah Agung (MA). Selain itu, apa upaya yang telah dilakukan jaksa tersebut untuk dapat memperoleh fatwa dari MA.

"Sebab, fatwa hanya dapat diperoleh berdasarkan permintaan lembaga negara. Tentu dengan posisi Pinangki yang hanya menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan mustahil dapat mengurus fatwa yang nantinya kemudian diajukan oleh Kejaksaan Agung secara kelembagaan," terang dia.

Kurnia melanjutkan, JPU juga belum memberikan informasi, apakah saat melakukan rencana mengurus fatwa di MA, Pinangki bertindak sendiri atau ada jaksa lain yang membantu. Hal ini penting lantaran untuk memeroleh fatwa tersebut, terdapat banyak hal yang mesti dilakukan.

"Selain kajian secara hukum, pasti dibutuhkan sosialiasi agar nantinya MA yakin saat mengeluarkan fatwa," ujarnya.

Baca Juga:

Kuasa Hukum: Pinangki Tidak Tahu Menahu Soal Action Plan

Di sisi lain, ICW juga mempertanyakan adanya koordinasi yang dilakukan Kejagung dan KPK dalam proses pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Hal ini mengingat KPK secara kelembagaan telah menerbitkan surat perintah supervisi pada awal September lalu.

Untuk itu, menurut Kurnia, secara etika kelembagaan, Kejagung sudah sepatutnya berkoordinasi telah dahulu dengan KPK sesaat sebelum pelimpahan perkara itu.

"Bahkan pasal 10 ayat (1) UU 19/2019 telah menegaskan bahwa dalam melakukan tugas supervisi KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi," tutupnya. (Pon)

Baca Juga:

Jaksa Pinangki Cuci Uang Untuk Beli BMW X5 hingga Perawatan Kecantikan di AS

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Diperiksa Polda Jateng, Simson Simanjutak Tegaskan Arya Sinulingga Lecehkan Pospera
Indonesia
Diperiksa Polda Jateng, Simson Simanjutak Tegaskan Arya Sinulingga Lecehkan Pospera

"Jelas sangat merugikan Pospera secara nama baik, karena dikesankan semua orang Pospera membuat rugi perusahaan-perusahaan BUMN," tegasnya.

Polisi Selidiki Dugaan Keuntungan Penyelundupan 310 Kg Sabu untuk Terorisme
Indonesia
Polisi Selidiki Dugaan Keuntungan Penyelundupan 310 Kg Sabu untuk Terorisme

Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengusut kasus penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu seberat 310 kg dari Iran ke Jakarta.

Biden Diyakini Pilih Jalan Untungkan Banyak Negara Dalam Kebijakan Ekonomi
Indonesia
Biden Diyakini Pilih Jalan Untungkan Banyak Negara Dalam Kebijakan Ekonomi

Biden akan mengedepankan pendekatan multilateral (menguntungkan banyak negara), berbeda dengan Trump yang lebih mengedepankan unilateral (menguntungkan sepihak).

Mahasiswi dan Kekasihnya Ditangkap karena Gugurkan Kandungan
Indonesia
Mahasiswi dan Kekasihnya Ditangkap karena Gugurkan Kandungan

Keduanya sempat menjalin hubungan selama 10 tahun lewat media sosial ( medsos) sekitar 10 bulan lalu.

DPR Minta Pemerintah Desak Sinovac Segera Mengurus EUL dari WHO
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Desak Sinovac Segera Mengurus EUL dari WHO

Minggu lalu, menteri agama menyebutkan bahwa Saudi sangat berkepentingan dengan persoalan vaksinasi

Hadiri KLB, Ketua DPD dan DPC di Kepulauan Riau Dipecat AHY
Indonesia
Hadiri KLB, Ketua DPD dan DPC di Kepulauan Riau Dipecat AHY

Partai Demokrat tidak akan mengambil kebijakan berujung pemberhentian, apabila kader partai bekerja dengan baik.

Jokowi Hadiri KTT G20 Secara Virtual
Indonesia
Jokowi Hadiri KTT G20 Secara Virtual

Presiden Joko Widodo menghadiri rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (21/11).

Salah Ketik UU Cipta Kerja Dinilai Kesalahan Fatal Pemerintah
Indonesia
Salah Ketik UU Cipta Kerja Dinilai Kesalahan Fatal Pemerintah

"Ini bisa berdampak luas dan bersifat fatal. Karena hal ini telah menyebabkan Kegaduhan di tengah kita melawan Pandemi," kata Bintang

Kasus Demam Berdarah di Yogyakarta Menurun
Indonesia
Kasus Demam Berdarah di Yogyakarta Menurun

Kasus demam berdarah di Daerah Istimewa Yogyakarta diawal kuartal pertama 2021 menurun dibandingkan waktu yang sama di tahun 2020. Namun, Pemda DIY terus melakukan sejumlah upaya penekanan kasus DB.

Bahaya Masa Jabatan Presiden Tiga Periode
Indonesia
Bahaya Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Amien Rais menduga terdapat skenario yang sedang dibentuk oleh pemerintahan Jokowi perihal masa jabatan presiden selama tiga periode.