ICW Dorong Penyelenggara Negara yang Malas Lapor Kekayaan ke KPK Dipecat Ilustrasi. Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong penyelenggara negara yang malas melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan sanksi berat.

Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Kurnia Ramadhana menyatakan DPR dan pemerintah harus mengatur secara tegas terkait sanksi para penyelenggara negara yang tidak patuh melaporkan LHKPN.

"DPR dan pemerintah harus mengatur lebih jauh tentang sanksi pemidanaan bagi orang-orang yang abai dalam melaporkan LHKPN," kata Kurnia di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (14/4).

Menurut Kurnia pelaporan LHKPN telah diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Namun, sanksi masih terasa ringan apabila merujuk pada peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 21. Di sana disebutkan apabila yang tidak melapor maka lembaga antirasuah merekomendasikan agar pimpinan lembaga atau instansi itu memberikan sanksi administratif.

Kurnia mengatakan, perlu ada revisi peraturan yang mengatur tentang LHKPN agar sanksi lebih berat. Dia menyebut sanksi bagi yang tidak melapor LHKPN, seperti penundaan gaji dan pemecatan.

"Sanksi kepada penyelenggara yang tidak patuh melaporkan LHKPN, perlu ada sanksi administrasi yang tegas, misalnya penundaan gaji, penundaan promosi jabatan atau bahkan yang ekstrem bisa dibuat sanksi yang mengatur soal pemecatan," pungkas Kurnia. (Pon)

Kredit : ponco

Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH